Rosan Blak-blakan Nasib Kementerian BUMN usai Danantara Terbentuk

- Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan pembentukan organisasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025.

BPI Danantara sendiri merupakan lembaga investasi berbentuk Sovereign Wealth Funds (SWF) milik pemerintah Indonesia. Danantara diharapkan bisa meniru kesuksesan Temasek milik pemerintah Singapura maupun Khazanah yang dikontrol pemerintah Malaysia.

Danantara akan mengelola aset hingga lebih dari 900 miliar dollar AS dari aset-aset BUMN yang dikelolanya, ditambah dengan suntikan dana awal mencapai 20 miliar dolar dari efisiensi APBN.

Badan ini mempunyai struktur organisasi yang berlapis, yakni terdapat dewan pengawas, dewan penasihat, hingga komite pengawas (oversight committee).

Nasib Kementerian BUMN

Pada tahap awal operasi, ada 7 BUMN dengan aset jumbo yang berada di bawah pengelolaan Danantara, antara lain Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom, dan MIND ID.

Selain ketujuh BUMN tersebut, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) hasil bentukan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), juga akan masuk ke Danantara.

Dengan membawahi 7 BUMN besar plus INA, aset kelolaan Danantara pun ditaksir mencapai Rp 600 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9.480 triliun (asumsi kurs Rp 15.800 per dollar AS).

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani berujar, pada tahap selanjutnya, semua perusahaan pelat merah juga akan bergabung di bawah Danantara.

Rosan pun buka-bukaan soal nasib nomenkelatur Kementerian BUMN yang selama ini menjadi wakil pemegang saham pemerintah di semua perusahaan BUMN.

"Perannya dengan BUMN kita sebetulnya sangat erat, dalam hal ini karena memang 99 persen kepemilikan ada di Danantara. Tapi 1 persen kepemilikan saham seri A atau saham Merah Putih itu ada di Kementerian BUMN," kata Rosan dikutip pada Selasa (25/2/2025).

Sebagai informasi, saham dwiwarna adalah saham khusus yang hanya bisa dimiliki oleh negara. Saham dwiwarna biasanya terdapat pada BUMN, anak perusahaan BUMN, dan perusahaan afiliasi BUMN.

Pemerintah melalui saham dwiwarna memiliki keistimewaan, salah satunya mengontrol penuh atas keputusan dan mengendalikan jalannya perusahaan sesuai kepentingan pemerintah.

Contoh saham dwiwarna misalnya pada PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. Meski mayoritas saham pemerintah di Antam telah dialihkan ke MIND ID, pemerintah tetap bisa mengendalikan Antam tanpa harus meminta persetujuan MIND ID sebagai pemegang saham mayoritas.

Rencana investasi Danantara

Rosan mengatakan, Danantara juga akan menggunakan dana suntikan awal dari APBN untuk diinvestasikan di berbagai bidang usaha seperti energi baru terbarukan, pangan, hingga energi.

Dalam kebijakan investasi, kata Rosan, berada di bawah tanggung jawab Pandu Sjahrir yang menjabat sebagai Chief Investment Officer (CIO) Danantara.

"20 miliar dollar AS itu adalah untuk melakukan investasi yang nanti akan dikelola bersama-sama melalui Pak Pandu untuk proyek-proyek yang nanti terutama dalam bidang hilirisasi, renewable energy energi baru terbarukan, bidang pangan, bidang energi, dan bidang-bidang lain yang mempunyai dampak ke depannya," jelas Rosan.

Ia memastikan, semua perusahaan milik pemerintah akan masuk secara bertahap di bawah Danantara. Aset kelolaan Danantara tentu akan meningkat pesat.

"Nanti yang masuk ke Danantara ini adalah keseluruhannya, bukan hanya 7 BUMN. Dan memang kita akan coba tingkatkan, memang ada stage-stage-nya gitu ya," ujar Rosan.

Ke depannya, pihaknya akan mengkaji dan mengevaluasi seluruh BUMN yang akan masuk ke Danantara. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan berbagai penyempurnaan.

"Seluruh BUMN dan serta anak-anak perusahaan ini yang kita akan lihat, kita akan kaji. Kita akan lakukan evaluasi secara menyeluruh," kata Rosan.

(Penulis: Isna Rifka Sri Rahayu, Fika Nurul Ulya | Editor: Erlangga Djumena. Ardhito Ramadhan)

Tag:  #rosan #blak #blakan #nasib #kementerian #bumn #usai #danantara #terbentuk