Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah di Pertamina, 7 Orang Jadi Tersangka

– Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.

“Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti dokumen yang telah disita secara sah, tim penyidik pada malam hari ini menetapkan tujuh orang sebagai tersangka,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (24/2/2025) malam, seperti dilansir Antara.

Tujuh tersangka itu adalah RS, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; SDS, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; YF, PT Pertamina International Shipping.

Lalu, AP, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; MKAN, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; DW, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan GRJ, Komisaris PT Jenggala Maritim serta Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Qohar mengatakan ketujuh tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk proses pemeriksaan, mulai Senin (24/2).

Sementara itu, Pertamina menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan.

“Pertamina siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah,” kata VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso.

Kasus ini bermula dari terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 Tahun 2018 yang mengatur prioritas pemanfaatan minyak bumi dalam negeri.

“Aturan ini mewajibkan PT Pertamina mencari minyak produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar.

Minyak yang dikelola Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) swasta wajib ditawarkan kepada Pertamina sebelum bisa diekspor. Jika Pertamina menolak, KKKS baru bisa mengajukan rekomendasi ekspor.

Namun, subholding Pertamina, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), diduga menghindari kesepakatan ini.

Selain itu, dalam periode tersebut, Minyak Mentah dan Kondensat Bagian Negara (MMKBN) diekspor akibat pengurangan kapasitas intake produksi kilang selama pandemi COVID-19.

Ironisnya, pada saat yang sama, Pertamina justru mengimpor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan produksi kilang.

Tag:  #dugaan #korupsi #tata #kelola #minyak #mentah #pertamina #orang #jadi #tersangka