



Kata Bahlil soal Tak Ada Lagi Subsidi BBM pada 2027
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meresponsKetua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengisyaratkan bahwa subsidi BBM tidak akan ada lagi pada 2027.
Bahlil menyatakan, hingga saat ini skema subsidi BBM belum diputuskan. Pemerintah masih melakukan kalkulasi ihwal skema apa yang akan diimplementasikan terkait subsidi BBM.
“Saya masih menghitung itu (skema BBM). Masih tetap ada (subsidi), dan nanti kami laporkan secara internal,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/2/2025), seperti dikutip dari Antara.
Skema BBM
Bahlil menyampaikan bahwa skema blending (campuran) untuk subsidi bahan bakar mineral (BBM) menjadi alternatif yang paling memungkinkan untuk diterapkan.
“Kemungkinan, salah satu potensi di antara alternatif, yang sudah hampir mendekati keputusan itu adalah skema blending,” ucap Bahlil.
Adapun yang dimaksud dengan skema blending atau campuran, adalah pemberian subsidi dalam bentuk barang/komoditas produknya dan sebagian lainnya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengisyaratkan dalam dua tahun mendatang tidak akan ada lagi bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi.
Luhut menyatakan kebijakan BBM Satu Harga bisa diwujudkan dalam dua tahun ke depan atau tahun 2027.
"Pada akhirnya, saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar," ujar Luhut saat acara Economic Outlook 2025 di The Energy Building, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Menurut dia, subsidi dari negara seharusnya diberikan kepada perorangan yang membutuhkan atau berbasis penerima bukan kepada komoditas barang seperti BBM.
Hal ini diharapkan membuat alokasi subsidi lebih tepat sasaran, mengingat tidak disalurkan melalui barang ataupun komoditas.
"Subsidi akan diberikan langsung kepada orang yang berhak, bukan kepada barang. Dengan begitu, kita bisa menghemat miliaran dollar AS," kata dia.