UU Minerba Disahkan, Koperasi dan UKM Masuk Prioritas Kelola Tambang

- Koperasi berserta usaha kecil dan menengah (UKM) masuk ke dalam prioritas bisa mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).

Hal ini tertuang dalam Rancangan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau RUU Minerba yang disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (18/2/2025).

"Sekarang UKM, Koperasi, itu bisa mendapatkan IUP dengan skala prioritas. Artinya tidak mesti mengikuti tender murni," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ditemui di DPR RI.

SHUTTERSTOCK/PARILOV Ilustrasi tambang.

Ia menuturkan, nantinya UKM yang bisa mengelola tambang adalah UKM lokal yang satu wilayah dengan lahan tambang tersebut.

"Contoh, dia di Kalimantan Timur, wilayahnya. Yang mengajukan UKM-nya itu, harus UKM orang Kalimantan Timur yang ada di kabupaten itu," kata dia.

Menurut Bahlil, langkah ini bertujuan menciptakan pemerataan. Sebab, selama ini pengelolaan tambang utamanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang berkantor di wilayah Jakarta.

Ia bilang, upaya pemerataan dengan melibatkan koperasi dan UKM dalam pengeloaan tambang telah sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. 

"Selama ini kan enggak merata. Jujur, dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa IUP ini lebih banyak dimiliki kantornya berada di Jakarta. Nah ini kita mau kembalikan, dalam rangka apa? Pemerataan," kata Bahlil. 

PIXABAY/MARTINA JANOCHOVA Ilustrasi tambang, aktivitas pertambangan.

"Biarlah orang-orang daerah itu menjadi tuan negerinya sendiri. Itu yang menjadi arah kebijakan pemerintah di bawah pimpinan Pak Presiden Prabowo," imbuhnya.

Meski begitu, terkait rincian kriteria koperasi dan UKM yang bisa mengelola tambang, masih akan diatur dalam aturan turunan dari UU Minerba berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen).

Adapun dalam draft RUU Minerba yang disahkan menjadi UU, pada Pasal 51 dan Pasal 60 disebutkan bahwa pelaksanaan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batu bara dengan cara prioritas kepada koperasi dan UKM dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat. 

Adapun sistem perizinan berusaha yang dimaksud yakni melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Pengajuan untuk mendapatkan WIUP melalui OSS itu pun akan diverifikasi oleh masing-masing menteri terkait yang membawahi bidang koperasi serta bidang UKM.

Tag:  #minerba #disahkan #koperasi #masuk #prioritas #kelola #tambang