Terbatasnya Pendanaan Jadi Tantangan RI Kembangkan Ekonomi Hijau

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menilai pendanaan terbatas sebagai tantangan utama dalam pengembangan ekonomi hijau di Indonesia.

Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk mendukung ekonomi berkelanjutan. Namun, tantangan besar terkait pendanaan masih perlu diatasi.

Realisasi investasi sektor energi baru terbarukan (EBT) tercatat hanya rata-rata 1,62 miliar dollar AS per tahun sepanjang 2017-2021, jauh dari kebutuhan 8 miliar dollar AS per tahun.

Bahkan, pada 2023, investasi sektor energi terbarukan hanya mencapai 1,5 miliar dollar AS, di bawah rata-rata.

"Tentu regulasi dan tata kelola ini perlu ditingkatkan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi hambatan implementasi investasi hijau," ujar Prio dalam acara Kompas 100 Outlook di Gedung BEI, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Tantangan lain dalam pengembangan ekonomi hijau adalah dominasi energi fosil. Sektor energi fosil malah mendapatkan nilai investasi besar dengan rata-rata 18,23 miliar dollar AS per tahun sepanjang 2017-2021.

Selain itu, perdagangan karbon yang belum berjalan optimal di Indonesia menjadi tantangan besar lainnya.

"Kita harus mendorong ini (perdagangan karbon) segera mungkin. Kapasitas SDM (sumber daya manusia), desain kelembagaan, dan harga kredit karbon yang belum optimal menjadi tantangan utama," ujar Prio.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah akan mengambil langkah strategis. Salah satunya dengan memperkuat regulasi dan kebijakan terkait ekonomi hijau dan investasi hijau.

Pemerintah juga akan memastikan sinkronisasi antara seluruh dokumen peraturan yang ada.

Selain itu, pemerintah akan melakukan reformasi kelembagaan. Desain kelembagaan akan diperkuat agar lebih efisien dan tidak tumpang tindih. Sistem yang mendukung pembiayaan hijau juga akan diperbaiki.

"Lalu, optimalisasi perdagangan karbon akan kami serahkan kepada para ahli dan pelaku pasar. Kami juga akan meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat kelembagaan, serta menetapkan harga karbon yang kompetitif sesuai mekanisme pasar," tambah Prio.

Pemerintah juga akan mendorong peningkatan investasi energi terbarukan dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Selain itu, akses pembiayaan untuk sektor energi terbarukan melalui perbankan akan diperkuat.

Harga energi terbarukan akan ditetapkan lebih kompetitif dengan subsidi, serta insentif berbasis evaluasi objektif akan diperpanjang.

Pemerintah juga akan mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan internasional untuk meningkatkan investasi hijau, perdagangan karbon, dan energi terbarukan.

"Jadi kami tidak ingin puas hanya dengan MOU (Memorandum of Understanding). Kami ingin memastikan implementasi yang nyata," pungkas Prio.

Tag:  #terbatasnya #pendanaan #jadi #tantangan #kembangkan #ekonomi #hijau