Menteri Keuangan: Middle Income Trap Muncul Akibat Kebijakan Ekonomi

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jebakan kelas menengah atau middle income trap biasanya muncul akibat kebijakan-kebijakan yang membuat perekonomian menjadi sulit.

"Middle income trap biasanya muncul dalam bentuk regulasi dan policy yang membuat rumit suatu perekonomian dan semakin membebankan kepada masyarakat," tutur Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin, (23/9/2024).

Perlu diketahui, kebijakan disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka adalah dua lembaga yang berwenang membuat sebuah kebijakan.

Sri Mulyani menyebut, dalam hal regulasi Kemenkeu bersama-sama dengan DPR telah menghasilkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD).

Baca Juga: Kantong Kelas Menengah RI Kian Tipis, Harga Tiket KRL Mau Naik?

"Ini adalah upaya cara peraturan perundang-undangan untuk melakukan harmonisasi belanja pusat dan belanja daerah atau bahkan kebijakan fiskal pusat dan daerah. Sehingga sinergi tersebut mampu menghasilkan dampak," imbuhnya.

Sebelum itu, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah Indonesia menargetkan untuk mewujudkan perekonomian yang maju secara merata. Untuk mewujudkannya, transformasi digital dalam melayani masyarakat menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Dalam hal pengelolaan keuangan negara, digitalisasi data pemerintah menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah terus mengalokasikan pembangunan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

"Untuk bisa mencapai high income country, maka Indonesia harus bisa terhindar dari middle income trap," katanya.

Kementerian Keuangan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan di tingkat daerah melalui penerapan Bagan Akun Standar (BAS) yang terintegrasi dengan platform digital. Sri Mulyani menjelaskan, penggunaan BAS bertujuan untuk menciptakan laporan keuangan daerah dan nasional yang selaras dan terkonsolidasi.

Baca Juga: Jelang Pelantikan, Prabowo Dapat Laporan Khusus APBN dari Sri Mulyani, Apa Isinya?

“Kami menyusun konsolidasi informasi keuangan antara pemerintah daerah secara nasional dengan standar yang sama, yaitu berdasarkan Bagan Akun Standar tersebut,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani mengajak seluruh pemerintahan untuk memanfaatkan digitalisasi guna memperkuat tata kelola keuangan. Menurutnya, transformasi digital adalah syarat untuk Indonesia bisa maju secara merata, termasuk di daerah-daerah.

Rakornas P2DD kali ini diharapkan dapat menghasilkan sinergi yang makin kuat dalam optimalisasi pengelolaan sumber daya di tingkat daerah maupun nasional, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh Indonesia.

Tag:  #menteri #keuangan #middle #income #trap #muncul #akibat #kebijakan #ekonomi