Beredar Arahan ASN Diminta WFA, Kemenpan RB: Bisa Jadi Strategi Efisiensi Anggaran

Beredar arahan pengaturan bekerja dari mana saja alias work from anywhere (WFA) untuk aparatur sipil negara (ASN) dari sebuah kementerian.

Dilansir akun Instagram @sharing.asn, WFA disebut sebagai dampak dari adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi, Senin (3/2/2025), ditampilkan broadcast message dari sebuah kementerian.

Pada pesan itu terdapat sejumlah poin pengumuman untuk penghematan anggaran. Salah satunya terkait kebijakan WFA ASN.

Dokumentasi Humas Pemerintah Kabupaten Bandung Para aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bandung saat melaksanakan upacara di Lapangan Upakarti, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu

"Kementerianxxx
-WFA starts Senin
-maksimal pegawai WFO maximal di kantor-25 persen kalau bisa kurang

-Tidak ada PDLN
-Tidak ada dinas dalam negeri
-Tidak ada business matching
-Tidak ada flexible time, starts jam 0739-1600. Kantor jam 1600 tutup. Kalau mau overwork silahkan dilakukan di working space lt 1.
-Semua pimpinan es2 wajib di kantor
-Sisa uang operasional 143m seluruh kementerianxxx hanya untuk listrik, kertas hanya dipergunakan untuk yang surat keluar," demikian bunyi broadcast message itu.

Merespons hal itu, Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Mohammad Averrouce, mengatakan, pihaknya belum tahu informasi soal WFA itu dari mana.

Jika pun ada kebijakan WFA ASN, menurutnya bisa diatur oleh kementerian/lembaga masing-masing.

"Saya kira jika pun ada dapat diatur oleh kementerian/lembaga masing-masing sesuai karakteristik dan kebutuhannya," ujar Averrouce saat dikonfirmasi Kompas.com pada Senin.

"Saya kira bisa jadi salah satu strategi komprehensif terkait efisiensi anggaran yang dilakukan," tegasnya.

Meski begitu, ia menekankan bahwa Kemenpan RB mengimbau agar layanan publik tetap jadi yang utama.

"Kami mengimbau prinsip utama agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu dan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan pemangkasan anggaran pada sejumlah pos belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk tahun 2025.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Total pemangkasan anggaran belanja K/L pada 2025 mencapai Rp 256,1 triliun. Pemangkasan anggaran ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 senilai Rp 306,7 triliun. Adapun efisiensi anggaran ini mencakup belanja operasional dan non-operasional di seluruh K/L.

Meski demikian, rencana penghematan tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos). K/L diminta untuk menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran sebagaimana dimaksud pada butir 2a kepada mitra Komisi DPR untuk mendapat persetujuan.

Tag:  #beredar #arahan #diminta #kemenpan #bisa #jadi #strategi #efisiensi #anggaran