ByteDance Yakin Ada Solusi Selain Jual TikTok ke AS

- Perusahaan induk TikTok, Byedance masih dalam proses negosiasi untuk mempertahankan layanannya dapat beroperasi normal di Amerika Serikat (AS). Namun, jajaran direksi Bytedance menunjukkan sikap ketidak-inginannya menjual bisnis TikTok ke AS.

Bill Ford, anggota direksi ByteDance yang sekaligus menjabat sebagai eksekutif dan CEO General Atlantic (firma hukum di AS), mengatakan dirinya optimistis bahwa ByteDance bisa mencapai kompromi dan solusi akhir untuk tetap mengendalikan TikTok, tanpa perlu melakukan divestasi ke pemerintah AS.

“Kami optimistis akan menemukan resolusi baru untuk menghindari penjualan,” ungkapnya dalam sebuah wawancara yang dikutip KompasTekno dari Detroit News, Jumat (24/1/2025).

Sikap optimis yang ditunjukkan Ford di atas, pasalnya dilatarbelakangi oleh pertemuan yang dilakukan antara Trump dan President China Xi Jinping. Ford meyakini pertemuan kedua belah pihak bisa menemukan solusi yang dianggap lebih “solutif” ketimbang divestasi perusahaan.

“Ada beberapa alternatif yang bisa kami bicarakan kepada Presiden Donald Trump dan timnya terkait kemungkinan penjualan TikTok agar tetap dapat beroperasi, yang mungkin bisa berdiskusi soal perubahan kontrol terhadap beberapa hal, tetapi tidak harus menjual,” tambahnya. 

Sebagaimana dihimpun dari GSM Arena, perubahan kontrol yang dimaksud adalah melibatkan ByteDance secara aktif untuk memastikan layanan aplikasinya bisa terus beroperasi tanpa harus melakukan penjualan.

Sedikit informasi, president Donald Trump sudah resmi menandatangani aturan untuk menunda penutupan operasi TikTok di AS. Instruksi Presiden (excecutive order) tersebut akan memberi ByteDance setidaknya tenggat waktu hingga 5 April 2025 atau setidaknya 75 hari.

Penundaan ini secara tidak langsung memberi kesempatan pada TikTok untuk segera melakukan peralihan bisnis, atau menjual perusahaannya ke pemerintah setempat. Jika tidak patuh, layanan TikTok akan sepenuhnya diblokir di AS.

Sampai saat ini, aplikasi TikTok juga belum muncul di toko aplikasi Google Play Store dan Apple App Store. Hal ini terjadi usai layanan TikTok sempat padam selama 12 jam dan kembali pulih secara bertahap.

Namun, keengganan yang ditunjukkan oleh direksi Bytedance agaknya sulit untuk dicapai. Sebab, perusahaan teknologi asal China itu harus mengikuti aturan undang-undang yang sudah berlaku di tahun ini, serta yang sudah ditandatanganin  oleh presiden sebelumnya Joe Biden.

Kebijakan yang ditandatangani oleh Joe Biden mengamanatkan penjualan Bytedance ke perusahaan yang berbasis di AS. Meski ada penambahan waktu, TikTok harus mempertimbangkan segala kemungkinan jika ingin tetap beroperasi di AS.

Aturan penyelamat

Washington Post Donald Trump mengatakan dirinya senang dengan TikTok, dalam acara rapat umum di Capital One Arena pada Minggu malam (19/1/2025) menjelang pelantikannya.

Seperti yang disebut sebelumnya, Trump resmi menandatangani Instruksi Presiden untuk menunda penutupan operasi TikTok di AS pada 22 Januari 2025.

Secara garis besar, Trump memerintahkan Departemen Kehakiman AS untuk menunda atau menangguhkan penerapan aturan yang mewajibkan TikTok memisahkan diri dari perusahaan induknya, ByteDance, selama 75 hari ke depan.

Instruksi Presiden ini memperpanjang tenggat waktu yang diatur dalam Undang-undang (UU) "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act" pada 19 Januari 2025 lalu. TikTok wajib dijual ke entitas AS jika masih ingin beroperasi di AS.

Menurut Trump, aturan Instruksi Presiden ini ditujukan agar pemerintah AS juga memiliki waktu untuk menentukan langkah selanjutnya terkait nasib TikTok.

Sebab, Trump menilai bahwa tenggat waktu yang ada di UU pemblokiran TikTok di AS dirasa sangat tidak tepat, lantaran terjadi satu hari sebelum dia dilantik.

"Tenggat waktu yang ada dalam UU TikTok itu di luar kemampuan saya, karena saya tidak bisa memutuskan apa pun lantaran belum dilantik. Ini juga waktu yang singkat untuk menjalankan proses penelusuran lebih dalam atau negosiasi dengan TikTok," kata Trump. 

"Oleh karena itu, saya memerintahkan Departemen Kehakiman untuk memperpanjang penangguhan blokir TikTok di AS selama 75 hari ke depan, serta beragam penalti yang bisa timbul dari pelanggaran hukum ini," imbuh Trump.

Namun, langkah yang dipilih Trump sempat dikritik karena menunjukkan adanya keraguan hukum di AS. Sebab, UU yang melarang operasi TikTok di AS sebelumnya sudah ditandatangani oleh Joe Biden, didukung Mahkamah Agung, dan disahkan oleh Kongres.

Oleh karena itu, beberapa ahli hukum menyebutkan TikTok tetap bisa dikenai sanksi hingga lima tahun ke depan, terlepas dari Instruksi Presiden yang dikeluarkan Trump.

Tag:  #bytedance #yakin #solusi #selain #jual #tiktok