Kekompakan TNI Bersama Nelayan Bongkar Pagar Laut di Tangerang, Ada yang Berenang Hingga Tarik Bambu
Unsur-unsur pemerintah tersebut di antaranya personel dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut, Polair, KPLP, Bakamla, dan Pemprov Banten.
Sebelum menuju lokasi pagar laut, mereka mengikuti apel yang digelar di Pos TNI AL Tanjung Pasir Tangerang Banten.
Data yang dihimpun, tercatat sebanyak 2.623 orang terlibat dalam kegiatan itu di mana sebanyak 1.115 di antaranya tercatat sebagai nelayan.
Peralatan yang dikerahkan di antaranya 4 kapal pengawas, 1 URC, 4 RIB, 1 Sea Rider, dan 1 Tugboat dari KKP.
Kemudian dari TNI AL di antaranya 3 kapal patroli, 4 RIB, 7 Sea Rider, 14 perahu karet, 2 LVT-7 (amfibi), 1 combat boat, dan 2 ambulans.
Selanjutnya dari Polair sebanyak 4 kapal patroli dan 2 sea rider, dari KPLP sebanyak 2 RIB, dari Bakamla Catamaran dan 2 RIB, dari Pemprov Banten 1 Becho Amfibi, 2 ambulans, tali penarik pagar laut, dan alat pemotong.
Di lokasi pagar laut, mereka tampak berbagi tugas membongkar pagar laut dari bambu tersebut.
Tampak ada yang terjun ke laut dan berenang guna mengikat tali ke bambu-bambu pagar laut.
Mereka yang terjun ke laut tidak hanya personel TNI AL berseragam, melainkan juga nelayan.
Selain itu, tampak juga kapal-kapal nelayan menarik bambu-bambu yang sudah diikat dengan tali.
"Tarik! Tarik! Tarik!" kata para nelayan di kapal tersebut disambut sorak sorai nelayan di kapal yang lain.
Selain itu, tampak juga sejumlah unsur pemerintah memunguti bambu-bambu yang mengapung dan berceceran di sekitar perairan tersebut.
Mereka tampak menggunakan semacam alat bantu seperti tongkat untuk mengangkat bambu-bambu yang mengapung ke kapalnya.
Terlihat tumpukan bambu diangkut ke sejumlah kapal pemerintah yang beroperasi di sekitar lokasi.
Pada saat apel, Danlantamal III Brigadir Jenderal TNI (Mar) Harry Indarto juga telag meminta agar semua yang ikut dalam pembongkaran pagar laut tersebut mengutamakan keselamatan.
Selain mewajibkan personel TNI membawa sangkur, Harry juga mewajibkan mereka membawa sarung tangan.
Dia juga mewanti-wanti mereka untuk tidak menyepelekan pekerjaan pembongkaran pagar laut tersebut.
Harry menjelaskan hal itu karena semakin banyak kapal dan orang yang ikut membongkar, maka potensi kecelakaan akan semakin besar.
"Secara teknis, kemarin kita kumpulkan komandan-komandan di lapangan. Tentang bagaimana nanti kita, perlengkapan yang perlu dipakai bagaimana, kemudian jarak-jarak sektor-sektor sudah kita sampaikan. Harapannya di depan tidak ada yang trouble (masalah)," tegas dia.
"Kita bermain di tengah laut saya minta semuanya konsentrasi," lanjut Harry.
Dia pun mengingatkan agar para nahkoda atau kapten kapal nelayan berhati-hati dalam menarik bambu-bambu yang terpasang dan meminta agar mereka tetap waspada dan memperhatikan sekitar.
"Jangan sampai kegiatan ini dinodai dengan adanya kecelakaan. Saya tekankan ini, faktor keamanan itu yang lebih utama," kata Harry disambut sorak nelayan yang setuju.
"Kita bukan menunjukkan kepada siapa-siapa. Kita tunjukkan kepada negara dan bangsa untuk mementingkan kepentingan rakyat kita semuanya di sini," kata Harry.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Keluatan dan Perikanan KKP Pung Nugroho Saksono juga mengapresiasi nelayan yang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.
Ia pun mengapresiasi semua unsur pemerintah yang turut andil.
"Yang lebih kita banggakan nelayan. Nelayan ini bisa mereka spontanitas mau hadir di sini dengan 233 kapalnya," ujarnya.
Nelayan Rugi Hingga Rp 9 Miliar Akibat Adanya Pagar Laut
Ombudsman RI mencatat kerugian yang dialami nelayan imbas adanya pagar laut di perairan Tangerang, Banten.
Ketua Ombudsman RI, Mochamad Najih mengatakan secara kasar kerugian yang alami nelayan mencapai miliaran rupiah.
"Dari hitungan kami secara kasar itu kan kemarin dihitung jumlah nelayan itu hampir 4.000 ya atau kalau sudah dimuat di Kompas kemarin kan 3.888 nelayan," kata Najih di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).
Jumlah nelayan tersebut, dikatakan Najih, dikalikan dengan pengeluaran solar per harinya.
Pasalnya, ketika belum ada pagar lau, nelayan bisa menghemat solar 1 hingga 2 liter karena perjalanan tidak memutar.
Najih menyebut ketika pagar laut ada, mereka harus menempuh perjalanan memutar dan memakan banyak biaya untuk solar.
"Itu dikalikan dengan tambahan solar yang dikeluarkan dalam setiap melaut itu ketemu angka Rp7,7 miliar sampai Rp9 miliar," ujarnya.
"Dengan jumlah hari dalam satu bulan kira-kira kalau 20 hari namanya melautnya, kali satu tahun. Kerugian yang dialami oleh nelayan," ucapnya.
Diduga Untuk Reklamasi
Tujuan pembuatan pagar laut di kawasan Kabupaten Tangerang, Banten, sepanjang 30 Km diduga untuk 'reklamasi alami'.
Hal tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Dia menyebut pagar laut itu dibuat agar sedimentasi mengendap sehingga menimbulkan daratan baru secara alami.
"Artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu, tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama, semakin naik, semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu," ujar Trenggono seusai menemui Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/1/2025).
Dia menduga area pagar laut itu nantinya akan menghasilkan hingga 30.000 hektare daratan baru.
Jumlah tersebut dinilainya akan sangat besar menjadi reklamasi alami baru.
"Jadi nanti kalau terjadi seperti itu, akan terjadi daratan. Dan jumlahnya itu sangat besar," jelasnya.
Trenggono menuturkan dugaan tersebut diperkuat dengan adanya ratusan kepemilikan sertifikat dasar laut berupa Hak Guna Bangunan maupun SHGB dan Sertifikat Hak Milik atau SHM di area pagar laut tersebut.
Namun, ia memastikan dasar laut tidak boleh ada sertifikat yang boleh diterbitkan.
Dengan kata lain, sertifikat tersebut merupakan ilegal.
"Kalau sudah dia berubah menjadi daratan, nanti dia akan nongol sertifikatnya. Tapi bagi kami sekarang ini itu tidak berlaku. Kenapa? Karena pasti yang namanya kegiatan di ruang laut, ya tidak boleh, harus ada ijin. Dipesisir sampai ke laut, tidak boleh, harus ada ijin," ungkapnya.
Di sisi lain, Trenggono menambahkan Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan arahan agar kasus pagar laut harus diselesaikan secara benar sesuai koridor hukum yang berlaku.
"Tadi arahan bahwa presiden meminta selidiki sampai tuntas secara hukum, supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara. Itu kasusnya seperti itu," katanya.
Tag: #kekompakan #bersama #nelayan #bongkar #pagar #laut #tangerang #yang #berenang #hingga #tarik #bambu