Pembongkaran Lapak PKL Picu Ketegangan di Puncak, Ada Ancaman Golput di Pilkada Bogor

Imbas adanya penertiban lapak pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (24/6/2024) kemarin membuat warga geram.

Bahkan, sebagian warga yang menjadi korban penertiban PKL Puncak Bogor memberikan ancaman keras pada Pilkada 2024 November mendatang.

Hal itu diungkapkan warga Kampung Naringgul, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, yang melayangkan ancaman untuk golput pada Pilkada Jabar maupun Pilkada Bogor.

Eti (34), salah satu pedagang yang menjadi korban penertiban lapak PKL di Puncak mengaku akan melakukan golput.

Baca Juga: Iwan Setiawan dan Rudy Susmanto Bersatu, Pilkada Bogor Bakal Dimenangkan Partai Gerindra?

Kata dia juga, banyak warga yang bertekad tidak akan memilih satu calon Bupati pun karena merasa sakit hati, lantaran bangunan warung tempat usaha mereka dihancurkan.

“Saya tidak akan milih siapapun. Saya sakit hati. Waktu Pemilu kemarin banyak caleg yang datang meminta dukungan suara, tapi sekarang mana, tidak ada nongol. Hanya janji-janji doang,” katanya dikutip dari Bogordaily -jaringan Suara.com.

Sambil menangis tersedu, Eti mengaku bingung untuk menghidupi keluarganya.

“Satu-satunya usaha saya hanya warung ini untuk membiayai keluarga. Tidak punya usaha lain. Mana sekarang anak-anak mau masuk sekolah lagi, semuanya sekolah. Coba dari mana biayanya,” ujar ibu berputra empat yang sehari-hari berjualan bakso ini.

Keluhan serupa dilontarkan Cicih (31 tahun). Sembari menggendong anak, ia dan anaknya tak henti-hentinya mengucurkan air mata menerima nasibnya.

Baca Juga: Tolak Pindah ke Rest Area Gunung Mas, PKL Puncak Bogor Bicara Keberlangsungan Hidup, Pemerintah Bisa Jamin?

“Tak Sudi. Saya dan semua warga di sini tidak akan milih di Pilkada. Sama saja bohong,” tukasnya.

Menurut Cicih, dirinya bersama Eti dan sejumlah PKL lainnya sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di Kampung Naringgul.

“Orangtua saya dulu pegawai di PTPN Gunung Mas. Makanya diperbolehkan berdagang di lahan Gunung Mas. Setiap tahun juga kami bayar sewa ke Gunung Mas. Sekarang kalau dibongkar saya mau usaha apalagi. Pemerintah harus memberikan solusi terbaik untuk kami,” ungkapnya.

Padahal, kata Cicih, warungnya tidak berdiri di bibir jalan. “Parkiran luas, tidak mengganggu lalu lintas,” ucap dia.

Baik Eti maupun Cicih mengaku telah mendapatkan kios di Rest Area Gunung Mas. Mereka sebetulnya mau berjualan di Rest Area asalkan ramai pembelinya.

“Bukan kami menolak pindah ke Rest Area, tapi kami berapa kali pindah dan mencoba mengisi kios di sana. Tapi sepi. Seribu perak pun tidak ada pemasukan karena sepi pengunjung. Kalau sudah begitu darimana pemasukan kami. Sampai kapan pun kami tidak akan mau ke Rest Area kalau masih sepi,” tukasnya.

Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggratiskan biaya retribusi selama enam bulan bagi para pedagang kaki lima (PKL) yang mau meninggalkan lapaknya dan pindah ke Rest Area Gunung Mas.

"Insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bogor terkait pemanfaatan rest area ini misalnya 6 bulan ke depan dibebaskan retribusi," ujar Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu.

Tag:  #pembongkaran #lapak #picu #ketegangan #puncak #ancaman #golput #pilkada #bogor