Mengapa Sistem Membuat Dokter Terbaik Enggan Bertahan di Layanan Primer?

- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut Indonesia unik karena hampir semua dokter ingin menjadi spesialis sehingga tidak ada dokter yang mau bertugas di Puskesmas.

Namun, sejumlah pakar kesehatan menilai fenomena itu tidak bisa dipahami semata sebagai persoalan mentalitas dokter.

Di balik pilihan tersebut, terdapat realitas ekonomi, karir, perlindungan profesi, hingga masa depan keluarga yang membuat layanan primer kurang menarik dibandingkan praktik spesialis.

Realitas Kesejahteraan

Pakar ekonomi kesehatan, Hasbullah Thabrany menuturkan, keinginan dokter untuk melanjutkan pendidikan spesialis bukanlah sesuatu yang muncul tanpa alasan.

Pilihan tersebut berkaitan erat dengan realitas kesejahteraan yang dihadapi dokter umum, terutama mereka yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan primer seperti Puskesmas.

Ia menilai kurang tepat apabila fenomena tersebut semata-mata dipandang "tak ingin mengabdi".

Baca juga: Cleaning Service Puskesmas di Luwu Timur Tewas di Sawah, Polisi Amankan Remaja 17 Tahun

Di balik setiap keputusan, terdapat pertimbangan yang sangat manusiawi.

Ada keluarga yang rela mengeluarkan biaya besar untuk pendidikan kedokteran anaknya, dan ada anak yang perlu berjuang untuk hidupnya.

"Sebetulnya agak aneh kalau Pak Menteri seolah menyalahkan dokter. Sejujurnya, kebanyakan orang pingin jadi dokter, berani bayar mahal masuk FK untuk anaknya, karena harapan mudah paling tidak hidup berkecukupan. Itu manusiawi," kata Hasbullah kepada Kompas.com, Rabu (10/6/2026).

Baca juga: Puskesmas Tiron Kediri Segera Direhab Usai Kebakaran, Relokasi Jadi Opsi Jangka Panjang

Persoalannya, kata dia, kesempatan mendapatkan kesejahteraan yang baik sebagai dokter umum tidak merata di seluruh daerah.

Hanya sejumlah pemerintah daerah yang mampu memberikan insentif dan tunjangan dalam jumlah yang mencukupi kepada dokter yang bertugas di puskesmas.

Salah satu di antaranya Provinsi DKI Jakarta—yang memiliki kemampuan fiskal lebih dari cukup untuk menopang pelayanan publik termasuk kesehatan.

Dalam kondisi tertentu, penghasilan kepala puskesmas bahkan mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan.

Baca juga: Menkes: Indonesia tuh Unik, Semua Ingin Jadi Dokter Spesialis, Tak Ada yang Mau di Puskesmas

Sayangnya, situasi ini tidak berlangsung di semua daerah. Di wilayah lain seperti pedesaan hingga area 3T, dokter yang bekerja di puskesmas masih menerima penghasilan sangat rendah.

"Sedangkan jika jadi dokter spesialis, bisa dapat Rp 50-500 juta sebulan, tergantung tempat dan jenis spesialis. Jangan heran, jika para dokter tentu akan kerja jadi spesialis. Bukankah pegawai profesi dan pedagang juga mencari penghasilan yang lebih tinggi?" tekannya.

Berbeda dengan Inggris-Eropa Barat

Hasbullah menuturkan, kondisi yang dialami para dokter di Indonesia jauh berbeda dengan realitas di negara-negara maju.

Di Inggris dan Eropa Barat, tidak ada perbedaan yang signifikan antara penghasilan dokter umum dan dokter spesialis.

"Di Indonesia? Pemerintah memberi gaji kecil sekali, gaji pokok dari umum di puskesmas yang baru paling Rp 3-4 juta, plus uang kapitasi dari JKN," ucap Hasbullah.

Baca juga: Puluhan Siswa SMA di Bangkalan Diduga Keracunan MBG, Dirujuk ke Puskesmas

Selain gaji yang tidak memadai, karir dokter di puskesmas banyak yang tidak jelas. Pemerintah belum berperan sempurna untuk menjamin para tenaga medis ini hidup sejahtera.

"Coba survei, berapa banyak dokter umum di Puskesmas di berbagai daerah bisa bawa pulang uang. Pemerintah tidak memberi insentif dokter umum untuk bekerja baik dan menjamin mereka bisa hidup sejahtera," tuturnya.

Kebijakan tidak Mendukung

Ia tidak memungkiri, ada sejumlah kebijakan yang justru tidak mendukung perkembangan profesi dokter maupun pendapatan.

Salah satunya, kebijakan membatasi dana kapitasi untuk honor maupun jasa medis. Bayaran kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga relatif tidak berubah sejak 2014.

Padahal biaya hidup dan inflasi tiap tahun menyebabkan penghasilan dokter umum tidak memadai untuk hidup layak sebagai seorang dokter.

Baca juga: 80 Persen Bangunan Puskesmas Tiron Terbakar, Pemkab Kediri Kaji Opsi Renovasi atau Bangun Baru

Ia melanjutkan, pemerintah juga sering bicara “mengutamakan layanan primer”. Tetapi pada faktanya, mengacu pada realisasi belanja JKN, porsinya hanya 13 persen untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), meliputi puskasmas, dokter praktik, dan klinik swasta.

"Sedangkan 87 persen masuk ke RS yang tentu saja dilayani oleh spesialis. Pada 2025 belanja JKN sebesar Rp 190 triliunan buat spesialis," sebut Hasbullah.

Bukan salah dokter, melainkan tugas negara

Ia berpandangan, distribusi dokter pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara.

Karena itu, pemerintah tidak bisa menyerahkan persoalan tersebut kepada pilihan pribadi dokter, sementara kesenjangan kesejahteraan dan pengembangan karier antara dokter umum dan dokter spesialis masih sangat lebar.

"Tugas melayani kesehatan rakyat di berbagai daerah, apalagi daerah terpencil, adalah tugas pemerintah. Jika pemerintah membayar lebih banyak, misal 200 persen lebih tinggi untuk dokter umum di daerah—baik di puskesmas atau di FKTP swasta, maka Insya Allah banyak orang daerah terkait berminat," cakap Hasbullah.

Baca juga: Dampak Kebakaran Puskesmas di Kediri, Dinkes Alihkan Layanan Kesehatan

Pemerintah perlu memastikan dokter umum bisa dapat menghasilan yang sama atau paling sedikit sekitar 80 persen penghasilan dari spesialis.

Begitu pun harus menyediakan dana yang cukup untuk puskesmas maupun FKTP swasta, agar pelayanan dapat berjalan maksimal.

"Sediakan juga rumah layak dan kendaraan yang sesuai," tegas Hasbullah.

Dokter Juga Punya Kehidupan

Senada, Dokter spesialis sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas YARSI Tjandra Yoga Aditama menilai, persoalan distribusi dokter tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan yang harus dipenuhi negara.

Selain menjalankan profesi, dokter juga butuh perlindungan hukum, kepastian karir, serta jaminan kehidupan yang layak bagi keluarga.

"Selain menjalankan profesinya dokter juga tentu memerlukan perlindungan agar dapat melakukan kehidupan yang layak, membina keluarga. Juga tentang anak-anaknya bisa sekolah sampai perguruan tinggi," beber Tjandra, Rabu.

Baca juga: Puskesmas Tiron Kediri Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp 1 Miliar

Menurut Tjandra, banyak dokter bersedia ditempatkan di daerah terpencil apabila terdapat kepastian mengenai masa penugasan, perlindungan selama bekerja, dan jenjang karier setelah masa pengabdian berakhir.

Karena itu, Tjandra menilai pemerintah perlu menyediakan sistem yang memberikan kepastian bagi dokter yang ditugaskan di daerah, terutama wilayah terpencil dan tertinggal.

Pasalnya, banyak dokter bersedia ditempatkan di berbagai daerah apabila terdapat kejelasan mengenai masa penugasan, perlindungan selama bekerja, serta jenjang karier yang dapat ditempuh setelah masa pengabdian berakhir.

Adjunct Professor Griffith University Australia ini lalu menceritakan pengalamannya saat baru lulus menjadi dokter medio 1980.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa dokter pada dasarnya tidak keberatan bertugas di pelosok selama negara menghadirkan sistem yang jelas dan memberikan kepastian atas masa depan mereka.

“Maka jelas ada program Inpres. Sebagian besar teman-teman seangkatan saya bekerja di berbagai puskesmas di pelosok Nusantara. Sebagian ada yang tanpa listrik, tanpa transportasi. Kalau toh praktik, ada yang dibayar dengan hasil tani atau ternak seperti ayam,” ujarnya.

Baca juga: Puskesmas Pembantu di Tabalong Kalsel Hangus Terbakar, Diduga Korsleting

Meski harus menghadapi berbagai keterbatasan, para dokter saat itu tetap menjalani penugasan karena terdapat mekanisme yang jelas mengenai masa kerja dan pengembangan karier berikutnya.

“Tetapi jelas bahwa kami menjalani itu selama tiga tahun dan kemudian dapat melanjutkan pendidikan spesialisasi. Selalu ada teman dokter lain yang datang dan mengisi puskesmas tempat kerja, jadi ada program yang jelas sehingga dokter dapat menjalankan kehidupannya dengan lebih tenang,” tandasnya.

Dengan kata lain, Tjandra mengingatkan, bahwa distribusi dokter tidak semata-mata bergantung pada idealisme individu.

Ketika negara mampu menyediakan perlindungan, kepastian karier, dan jaminan kehidupan yang layak, dokter pun akan lebih siap mengabdikan diri hingga ke daerah lain yang paling membutuhkan layanan kesehatan.

Tag:  #mengapa #sistem #membuat #dokter #terbaik #enggan #bertahan #layanan #primer