Peran Penyandang Disabilitas Dalam Penanganan Bencana di NTB

Suara sirine meraung-raung menandakan bencana alam akan segera terjadi di sebuah wilayah.

Warga berlarian menuju tempat evakuasi, mencoba menyelamatkan jiwa mereka masing-masing.

Tapi raungan tersebut ternyata tak dihiraukan, atau tepatnya pesan raungan sirine itu tak sampai pada mereka, warga disabilitas tuli.

Gambaran inilah yang dibayangkan oleh Lalu Ahmad Fatoni, tokoh penggerak komunitas Tulus Angen Community (TAC) di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Baca juga: Kebijakan Inklusi NTB, Bebaskan Pajak Kendaraan untuk Warga Disabilitas

Dia adalah salah satu warga disabilitas di NTB yang konsen terhadap isu penanganan bencana.

Bajang Toni sebutannya, dengan menggebu-gebu ia bercerita bagaimana jika teman tuli tak bisa membaca alarm bahaya dari sebuah sirine.

"Kalau bicara wiu-wiu (sirine) kira-kira didengar enggak sama teman tuli?" ucapnya saat ditemui Kompas.com di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bagi Bajang Toni, ini bukan lagi sebuah khayalan, tapi pernah terjadi dalam beberapa bencana banjir.

Baca juga: Job Fair Kota Bogor 2026 Buka Lowongan Kerja untuk Penyandang Disabilitas, Catat Lokasinya

Ketika bencana banjir hanya mengandalkan alarm suara, mereka yang tuli jadi tertinggal dalam evakuasi awal.

Inilah yang menggerakkan Bajang Toni, bersama dengan komunitas disabilitas lainnya nimbrung dalam program Siap Siaga dari Kemitraan Australia Indonesia dalam pengelolaan risiko bencana.

Program ini bertujuan memperkuat kesiapan bencana sekaligus mendukung pembangunan sistem pengelolaan bencana yang inklusif.

Bergerak lewat data

Sirine suara untuk teman tuli adalah salah satu contoh dari sekian banyak jenis disabilitas yang perlu dipandang dalam sistem penanggulangan bencana.

Baca juga: Pekerja Disabilitas Sulit Menembus Dunia Kerja, Stigma Jadi Penghalang

Misalkan untuk mereka yang terbatas secara fisik, perlu ada standar operasional prosedur dalam penyelamatan.

KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO Anggota Unit Layanan Disabilitas BPBD NTB, Selasa (9/6/2026).Mereka yang pakai kursi roda, atau tongkat kruk merupakan bagian dari tubuh mereka.

Para penolong korban bencana harus memahami, ketika menyelamatkan warga disabilitas dari bencana, perlu juga mengangkut bagian alat bantu mereka.

"BPBD pun kadang enggak paham bagaimana mengevakuasi penyandang disabilitas, padahal kursi roda itu adalah kaki dari teman-teman (disabilitas)," imbuh Toni.

Atas dasar kekhawatiran tersebut, Toni dan komunitas disabilitas bersama BPBD mulai merancang Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) yang mendorong inklusivitas.

Baca juga: Kebijakan Inklusi NTB, Bebaskan Pajak Kendaraan untuk Warga Disabilitas

Dalam sistem ini, terdata by name by address untuk penyandang disabilitas.

Data ini menjadi jalan masuk gerak cepat evakuasi warga disabilitas oleh BPBD Provinsi NTB.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin mengatakan, SIK ini bisa diakses oleh masyarakat, memberikan informasi kebencanaan secara berkala.

"Aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat aliran informasi terkait bencana, sehingga upaya tanggap darurat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat sasaran," katanya.

Partisipasi bermakna

Data ini nantinya menjadi bagian penting Provinsi NTB dalam menindaklanjuti penanggulangan bencana di masa depan.

Baca juga: Di Balik Ramainya Jakarta Job Fair, Pelamar Disabilitas Masih Berjuang Menembus Dunia Kerja

Namun demikian, data hanya akan menjadi pajangan angka jika penafsirannya tak disampaikan langsung oleh mereka yang menjadi penyandang.

Toni pernah bercerita tentang satu kebijakan tentang guiding block yang dipasang tanpa mendengar aspirasi dari para penyandang disabilitas.

Guiding block tersebut akhirnya hanya berpaku pada estetika, tapi nirfungsi karena hanya memutar-mutar simetris dalam sebuah gedung.

Begitu juga saat membangun ketinggian ramp atau jalur khusus kursi roda pada sebuah gedung.

"Dia sekadar buat saja kalau enggak dilibatkan maka kita tidak akan bisa mengawasi apakah dia sudah layak atau tidak. Misalnya dia buat terlalu curam kan jadi percuma," katanya.

Baca juga: Mencari Pekerjaan untuk Disabilitas Sulit, tapi Anak Saya Semangat Mencari Kerja

Sebab itu, Bajang Toni kembali menekankan agar regulator bisa memberikan ruang kepada penyandang disabilitas.

Yang mereka inginkan bukan diminta hadir dalam rapat tanpa diminta bersuara. Tapi meminta agar suara mereka didengar dan berdampak positif pada kebijakan afirmatif kelompok rentan.

"Secara umum penyandang disabilitas ya, kami sangat bersyukur di awal ini sudah dilibatkan. Dari proses-proses awal ini kan kami dilibatkan," katanya.

Tag:  #peran #penyandang #disabilitas #dalam #penanganan #bencana