Mendagri Minta Pemda Setop Rekrut Tenaga Honorer agar Tak Jadi Beban

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk tidak merekrut tenaga honorer lagi agar tidak menjadi beban bagi daerah.

Menurut Tito, merekrut tenaga honorer, apalagi untuk urusan administratif, akan menjadi beban bagi pemerintahan yang berjalan maupun berikutnya karena menambah belanja pegawai di daerah tersebut.

"Ya honorer kita minta kepala daerah untuk mungkin tidak usah menarik tenaga honorer lagi, apalagi tenaga honorer yang administrasi yang bukan skill. Karena nanti mereka menjadi beban, beban bagi kepala daerah, belanja pegawai yang bertambah, beban juga bagi kepala daerah berikutnya nanti pengganti," ujar Tito di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Tito mengaku tidak masalah jika pemerintah daerah mengangkat guru dan tenaga kesehatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Namun, jika honorer yang diangkat adalah tenaga administrasi, Tito menyebut mereka justru menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Mohon maaf, dulunya banyak tim sukses dijadikan tenaga honorer, setelah bertahun-tahun dia mereka minta diangkat menjadi PPPK, setelah itu beban APBD jadi berat," kata Tito.

"Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya, makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu jangan angkat tenaga honorer lagi ya," imbuh dia.

Sementara itu, Tito meminta kepada kepala daerah untuk memanfaatkan APBD untuk hal lain, seperti memperbaiki jalan dan sekolah.

"Sedapat mungkin APBD yang ada itu sedapat mungkin, sebanyak mungkin digunakan untuk kepentingan rakyat, bangun jalan, perbaiki sekolah, kesehatan dibanding merekrut pegawai yang banyak," ujar dia.

Tag: #mendagri #minta #pemda #setop #rekrut #tenaga #honorer #agar #jadi #beban