Saat Elit Terlalu Mewah untuk Disebut Membumi

DI BANYAK negara maju, pejabat publik umumnya berhati-hati mempertontonkan gaya hidup.

Mereka mungkin kaya, bergaji besar, atau memiliki akses terhadap kemewahan, tetapi jarang secara terbuka memamerkan jam tangan mahal, koleksi kendaraan mewah, atau liburan-liburan eksklusif mereka.

Ada semacam tekanan sosial yang membuat elite politik tetap tampak “membumi”.

Fenomena itu sering dikaitkan dengan konsep "Tall Poppy Syndrome" (TPS).

Secara sederhana, TPS adalah kecenderungan sosial untuk “memotong” orang-orang yang terlalu menonjol dibanding lingkungannya.

Istilah ini populer di Australia dan Selandia Baru, meski metaforanya sudah ada sejak Romawi Kuno. 

Dalam catatan Livy, sejarawan Romawi, yang berjudul "Ab Urbe Condita", Kaisar Lucius Tarquinius Superbus digambarkan memotong bunga poppy yang paling tinggi ketika putranya meminta petunjuk bagaimana menguasai kota.

Perbuatan sang kaisar, dipahami sang putra sebagai simbol untuk menyingkirkan individu yang terlalu berpengaruh di kota, dan itu dilakukannya.

Dalam konteks yang lebih kontemporer, maknanya bergeser.

“Tall poppy” bukan lagi ancaman politik terhadap sang kaisar, melainkan ancaman kepada siapa saja individu yang dianggap terlalu mencolok secara sosial, terlalu kaya, terlalu sukses, terlalu terkenal, atau terlalu demonstratif dalam menunjukkan statusnya.

Ruang Tidak Pernah Netral

Fenomena ini sering dipahami semata sebagai persoalan budaya atau psikologi sosial.

Padahal, jika ditarik lebih jauh, TPS sebenarnya juga berkaitan erat dengan ruang dan bagaimana kekuasaan dipertontonkan dalam berbagai bentuk ruang.

Dalam "Production of Space", Henri Lefebvre melihat bahwa ruang bukan sesuatu yang netral.

Ruang diproduksi melalui relasi sosial, ekonomi, dan politik. Kota, kawasan elit, pusat bisnis, hingga ruang digital tidak sekadar menjadi lokasi aktivitas manusia, melainkan arena tempat kekuasaan dipamerkan dan dipertahankan.

Karena itu, “terlalu menonjol” sebenarnya bukan hanya soal kekayaan, tetapi soal visibilitas dalam ruang.

Baca juga: Delapan Persen untuk Driver, 100 Persen untuk Masa Depan

Rumah mewah di tengah lingkungan miskin, iring-iringan kendaraan pejabat di jalan umum, pesta elite di hotel eksklusif, hingga unggahan liburan ke Paris atau Dubai di media sosial adalah bentuk produksi ruang simbolik.

Semua itu menyampaikan pesan yang sama: ada kelompok yang hidup di lanskap berbeda dari mayoritas masyarakat.

Di era digital, ruang semacam ini semakin luas. Media sosial telah berubah menjadi ruang representasi status.

Feed Instagram, video TikTok, atau unggahan perjalanan ke luar negeri menjadi semacam desain sosial baru tempat orang membangun citra tentang siapa dirinya.

Dalam situasi seperti itu, publik tidak hanya membaca kekayaan sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai jarak secara spasial.

Elite dianggap hidup di ruang yang tidak lagi bersentuhan dengan realitas masyarakat biasa.

Karena itu, kemarahan publik sering kali bukan murni karena seseorang kaya.

Yang dipersoalkan publik sebenarnya adalah bagaimana kekayaan itu dipertontonkan di tengah ketimpangan sosial yang nyata.

Di banyak negara dengan tradisi egalitarian kuat, tekanan sosial terhadap elit, bekerja dengan cukup efektif.

Seorang pejabat publik mungkin bebas membeli barang mewah, tetapi tetap sadar bahwa simbol-simbol kemewahan dapat merusak legitimasi politiknya.

Publik menginginkan elit yang berhasil, tetapi tetap memiliki kedekatan simbolik dengan kehidupan mereka. 

Sebaliknya, di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, simbol kemewahan justru kerap dipahami sebagai tanda keberhasilan.

Politik patronase yang marak di negara berkembang, membuat kekayaan sering diasosiasikan dengan kekuatan dan prestise.

Dalam budaya seperti ini, demonstrasi status tidak selalu dianggap problematik, bahkan kadang menjadi bagian dari performa kekuasaan itu sendiri.

Namun perubahan mulai terlihat. Media sosial memperbesar sensitivitas publik terhadap gaya hidup elit.

Ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, pengangguran, atau ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, unggahan kemewahan pejabat atau keluarganya mudah memicu kemarahan kolektif.

Elite yang Hidup di Ruang Berbeda

Yang menarik, reaksi tersebut sering bergerak melampaui kritik ekonomi menuju kritik spasial.

Publik merasa elite telah hidup “terlalu jauh” dari realitas sosial mereka.

Fenomena ini terlihat dalam banyak konteks global.

Di Amerika Serikat, populisme berkembang melalui narasi tentang “coastal elite”, kelompok kosmopolitan yang dianggap hidup nyaman di pusat-pusat metropolitan dan kehilangan koneksi dengan masyarakat pinggiran.

Baca juga: Menyelamatkan Kelas Menengah

Di Perancis, gerakan Gilets Jaunes atau rompi kuning sebagian besar lahir dari kemarahan wilayah periferi terhadap kebijakan dan gaya hidup elite metropolitan di Paris.

Indonesia juga mengalami gejala serupa, meski dalam bentuk berbeda.

Ketegangan antara pusat dan daerah, kota elite dan kampung, kawasan premium dan permukiman biasa, hingga ruang digital elite dan kehidupan sehari-hari masyarakat menjadi bagian dari lanskap sosial-politik kita hari ini.

Dalam perspektif ini, Tall Poppy Syndrome dapat dipahami sebagai mekanisme sosial untuk “meratakan lanskap simbolik”.

Masyarakat berusaha memastikan tidak ada individu atau kelompok yang terlalu dominan secara visual dan simbolik di ruang publik.

Tetapi TPS juga memiliki sisi problematik. Jika berlebihan, ia dapat berubah menjadi budaya anti-prestasi.

Orang yang terlalu sukses dianggap arogan. Individu yang menonjol secara intelektual atau profesional justru dicurigai.

Dalam lingkungan kerja atau akademik, fenomena ini dapat menciptakan mediokritas kolektif karena keberhasilan dianggap ancaman terhadap kenyamanan kelompok.

Narsisme dan Penghukuman Sosial

Di era digital, persoalannya menjadi semakin rumit.

Algoritma media sosial mendorong orang untuk terus terlihat, terus menonjol, dan terus mempertontonkan pencapaian.

Pada saat yang sama, publik digital juga semakin cepat melakukan penghukuman sosial terhadap siapa pun yang dianggap berlebihan.

Akibatnya, ruang digital dipenuhi paradoks antara narsisme dan sinisme.

Kritik pun sering kehilangan fungsi deliberatifnya. Alih-alih menjadi ruang dialog untuk mengoreksi kekuasaan, kritik berubah menjadi performa identitas dalam echo chamber masing-masing kelompok. Orang berbicara terutama kepada audiens yang sudah sepakat dengannya.

Dalam situasi seperti ini, elite politik dan ekonomi akhirnya belajar memainkan citra.

Kesederhanaan dipentaskan sebagai strategi komunikasi, sementara substansi relasi kuasa sering tetap tidak berubah.

Yang tampil bukan kedekatan nyata dengan masyarakat, melainkan estetika kesederhanaan.

Baca juga: Menyelamatkan Kelas Menengah

Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan apakah Tall Poppy Syndrome sepenuhnya baik atau buruk.

Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat membangun etika publik yang sehat: menghargai keberhasilan tanpa memuja kemewahan, sekaligus mengkritik ketimpangan tanpa berubah menjadi budaya anti-keunggulan.

Demokrasi membutuhkan elite yang kompeten dan berhasil. Tetapi demokrasi juga membutuhkan ruang sosial yang tidak terlalu timpang secara simbolik.

Ketika jarak antara elite dan masyarakat menjadi terlalu lebar, kemarahan publik mudah tumbuh, bukan hanya karena ketidakadilan ekonomi, tetapi karena masyarakat merasa tidak lagi berbagi ruang sosial yang sama dengan mereka yang memimpin.

Tag:  #saat #elit #terlalu #mewah #untuk #disebut #membumi