MBG dan Ujian Integritas Negara

PADA 3 Juni 2026, publik Indonesia dikejutkan oleh perkembangan yang tidak pernah dibayangkan ketika Program Makan Bergizi Gratis atau MBG diluncurkan pada awal tahun 2025.

Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG tahun 2025 hingga 2026.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan hanya sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot ketiganya dari jabatan masing-masing.

Peristiwa ini bukan sekadar kasus hukum biasa. Ia menjadi salah satu peristiwa politik dan administrasi publik paling penting dalam perjalanan awal pemerintahan Prabowo.

Sebab yang sedang dipersoalkan bukan program kecil dengan anggaran terbatas.

Yang sedang diuji adalah program unggulan nasional yang sejak awal diproyeksikan menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

MBG merupakan salah satu program sosial paling ambisius dalam sejarah Indonesia modern.

Program ini dirancang untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat mulai dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, ibu hamil, balita, hingga kelompok rentan lainnya.

Tujuannya sangat mulia. Mengurangi stunting, memperbaiki kualitas gizi nasional, meningkatkan prestasi belajar, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal.

Dalam perspektif pembangunan, MBG sesungguhnya bukan sekadar program pemberian makanan.

Ia merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Karena itulah kasus yang menimpa pimpinan BGN harus dibaca secara lebih mendalam.

Baca juga: Di Balik Kasus BGN: Rapuhnya Sistem Merit Birokrasi

Persoalan yang terjadi bukan sekadar tentang siapa yang ditangkap dan siapa yang menjadi tersangka.

Persoalan utamanya adalah bagaimana program sebesar ini bisa mengalami krisis tata kelola dalam waktu yang relatif singkat.

Pelajaran dari Dunia

Sesungguhnya program makan bergizi sekolah bukanlah sesuatu yang baru di dunia.

Amerika Serikat menjalankan National School Lunch Program sejak tahun 1946.

Jepang mengembangkan program Kyushoku sejak 1954. Swedia menjamin makan siang gratis bagi seluruh siswa sejak 1973.

India menjalankan Mid-Day Meal Scheme sejak 1995. Brasil membangun Program Nacional de Alimentação Escolar atau PNAE yang kini melayani lebih dari 40 juta murid setiap tahun.

Dengan kata lain, MBG bukanlah eksperimen. Resep kebijakannya sudah tersedia.

Negara-negara lain telah membuktikan bahwa intervensi gizi sekolah dapat meningkatkan kesehatan anak, memperbaiki tingkat kehadiran di sekolah, memperkuat ekonomi lokal, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Namun ada satu pelajaran penting yang sering luput dari perhatian.

Keberhasilan program-program tersebut tidak lahir semata karena besarnya anggaran atau kuatnya komitmen politik.

Baca juga: Piring Anak, Gengsi Presiden

Mereka berhasil karena didukung oleh tata kelola yang kuat, pengawasan yang ketat, kelembagaan yang matang, serta sistem akuntabilitas yang bekerja.

Brasil membutuhkan puluhan tahun untuk membangun PNAE menjadi sistem nasional yang melibatkan sekitar 8.000 ahli gizi.

Jepang menjadikan program makan sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter. India melibatkan komite sekolah dan orang tua dalam pengawasan.

Finlandia mengintegrasikan program makan sekolah dengan sistem kesehatan dan pendidikan nasional.

Mereka membangun sistem terlebih dahulu sebelum memperluas skala. Indonesia justru melakukan kebalikannya.

Ketika MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025, pemerintah langsung menargetkan cakupan nasional yang sangat besar.

Target 82 juta penerima manfaat diumumkan sejak awal. Ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dibangun dan dioperasikan dalam waktu yang relatif singkat.

Dari sisi politik, langkah ini menunjukkan keberanian dan optimisme pemerintah.

Namun dari perspektif tata kelola, ekspansi yang terlalu cepat menyimpan risiko yang tidak kecil.

Program dengan skala sebesar itu membutuhkan sistem yang matang, sumber daya manusia yang terlatih, mekanisme pengawasan yang kuat, serta standar operasional yang konsisten.

Ketika salah satu elemen tersebut tertinggal, maka seluruh sistem menjadi rentan.

Apa yang terjadi kemudian menunjukkan bahwa risiko tersebut bukan sekadar kekhawatiran teoritis.

Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatat bahwa sejak awal 2025 hingga April 2026 terdapat sedikitnya 33.626 pelajar mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Kasus tersebut tersebar di 31 provinsi.

Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI bahkan mencatat rata-rata korban keracunan per bulan pada awal 2026 mencapai 2.377 orang.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun 2025 yang berada pada angka 1.667 orang per bulan.

Baca juga: BGN Setelah Dadan Dicopot: Dari Ekspansi Cepat ke Disiplin Publik

Alih-alih menunjukkan perbaikan, tren yang muncul justru memperlihatkan peningkatan masalah. Fakta lain yang tidak kalah mengkhawatirkan datang dari aspek keamanan pangan.

Hingga Januari 2026, hanya 4.535 dari 19.188 SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Artinya, lebih dari tiga perempat dapur yang memproduksi makanan bagi anak-anak Indonesia beroperasi tanpa sertifikasi keamanan pangan yang memadai.

Angka ini menggambarkan bahwa persoalan yang terjadi bukan sekadar insiden sporadis, melainkan indikasi adanya kelemahan sistemik dalam tata kelola program.

Dari Keracunan ke Korupsi 

Selama lebih dari satu tahun, perhatian publik banyak tertuju pada persoalan keracunan makanan.

Namun penangkapan pimpinan BGN mengubah cara kita memahami keseluruhan persoalan MBG.

Jika sebelumnya publik melihat masalah utama berada di dapur dan distribusi makanan, maka perkembangan terbaru menunjukkan bahwa persoalan sesungguhnya mungkin berada jauh lebih tinggi, yakni pada level pengambilan keputusan.

Temuan Kejaksaan Agung mengenai dugaan penyimpangan dalam tata kelola MBG memperlihatkan bahwa masalah yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural.

Dugaan praktik jual beli titik distribusi SPPG, afiliasi yang tidak wajar dengan yayasan mitra, pengaturan proses verifikasi, hingga indikasi mark up pengadaan berbagai barang memperlihatkan bagaimana program publik dapat berubah menjadi arena perebutan rente ketika pengawasan tidak berjalan optimal.

Inilah titik krusial yang harus dipahami. Korupsi dalam program pembangunan manusia memiliki dampak yang jauh lebih berbahaya dibandingkan korupsi pada proyek fisik biasa.

Jika korupsi jalan raya menghasilkan jalan yang cepat rusak, maka korupsi dalam program gizi menghasilkan anak-anak yang kehilangan haknya untuk tumbuh sehat.

Dampaknya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi bisa berlangsung sepanjang kehidupan mereka.

Baca juga: Mimpi Buruk Jika Dolar Tembus Rp 25.000

Kasus yang terjadi juga membuka ruang evaluasi terhadap desain kelembagaan MBG.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, ribuan kecamatan, serta kondisi geografis yang sangat beragam.

Kebutuhan masyarakat di Papua tentu berbeda dengan kebutuhan masyarakat di Jawa Barat. Kondisi distribusi pangan di Maluku berbeda dengan Sumatera.

Ketersediaan bahan pangan lokal di Nusa Tenggara berbeda dengan Kalimantan.

Namun MBG dibangun dengan pendekatan yang sangat terpusat. Akibatnya, banyak daerah kesulitan melakukan adaptasi terhadap kebutuhan lokal.

Ketika muncul persoalan, pemerintah daerah tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan penyesuaian.

Sebaliknya, pemerintah pusat juga tidak mungkin mengawasi ribuan dapur secara detail dari Jakarta.

Sentralisasi yang berlebihan akhirnya menciptakan dua masalah sekaligus.

Pertama, memperlambat respons terhadap persoalan di lapangan. Kedua, memperbesar konsentrasi kewenangan yang rentan disalahgunakan.

Penangkapan pimpinan BGN menjadi pengingat bahwa tata kelola yang sehat membutuhkan distribusi kewenangan yang seimbang.

Reformasi yang Mendesak

Peristiwa yang terjadi saat ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan koreksi besar-besaran. 

Langkah pertama adalah melakukan audit forensik menyeluruh terhadap seluruh tata kelola MBG tahun 2025 hingga 2026.

Audit ini harus mencakup proses pengadaan, penentuan lokasi SPPG, penunjukan mitra, hingga distribusi anggaran.

Langkah kedua adalah memisahkan fungsi regulator dan operator. Lembaga yang membuat aturan tidak boleh sekaligus menjadi pelaksana dan pengawas utama program.

Langkah ketiga adalah membangun sistem transparansi digital yang memungkinkan publik mengakses informasi hingga tingkat dapur. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat ditelusuri.

Baca juga: Partai Politik dan Kerupuk Kulit

Langkah keempat adalah memperkuat peran pemerintah daerah agar mampu menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi geografis dan karakteristik pangan lokal.

Langkah kelima adalah mewajibkan sertifikasi keamanan pangan bagi seluruh dapur aktif tanpa pengecualian.

Langkah keenam adalah memperkuat keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, organisasi profesi, komite sekolah, dan orang tua dalam pengawasan program.

Dan yang tidak kalah penting adalah mempercepat pembentukan payung hukum yang lebih kuat agar MBG tidak lagi bergantung pada aturan administratif yang mudah berubah.

Penangkapan mantan pimpinan BGN memang menjadi kabar yang memprihatinkan.

Namun di sisi lain, peristiwa ini juga dapat menjadi titik balik yang penting.

Pemerintah menunjukkan bahwa tidak ada program yang kebal terhadap penegakan hukum.

Tidak ada jabatan yang terlalu tinggi untuk diperiksa. Tidak ada kewenangan yang terlalu besar untuk diawasi.

Yang harus diselamatkan saat ini bukan individu, bukan lembaga, dan bukan kelompok tertentu. Yang harus diselamatkan adalah tujuan besar dari MBG itu sendiri.

Program ini terlalu penting untuk gagal. Terlalu strategis untuk dikorbankan oleh praktik korupsi.

Terlalu besar manfaatnya bagi masa depan bangsa untuk dibiarkan kehilangan legitimasi publik.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG bukanlah berapa triliun rupiah yang dibelanjakan atau berapa juta porsi makanan yang dibagikan.

Ukuran keberhasilannya adalah apakah anak-anak Indonesia tumbuh lebih sehat, lebih cerdas, dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Dan tujuan sebesar itu hanya dapat dicapai apabila negara berani menjadikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama pembangunan manusia Indonesia.

Tag:  #ujian #integritas #negara