Kepala BKKBN: Agar Tidak Melahirkan Anak Stunting, Ibu Hamil Harus Dikawal Sejak Mengandung

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dokter Hasto, menegaskan kehamilan harus direncanakan agar bayi yang dilahirkan sehat, dan tidak stunting. Salah satunya dengan mengatur jarak kelahiran antar anak. 

Hal itu ditegaskan dokter Hasto  pada kegiatan Sosialiasi dan Pelayanan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kerang, Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimatan Timur, Selasa (5/3).

Pengaturan jarak kelahiran agar tidak terlalu rapat demi mencegah lahirnya anak-anak stunting, menurut dokter Hasto, dapat dilakukan melalui program Keluarga Berencana (KB).  

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo, melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, mengamanatkan penanganan stunting secara lebih masif. Sehingga target 14 persen stunting secara nasional dapat dicapai pada 2024.

"Ini (ibu hamil) harus dikawal mulai dari masa kandungan," kata dokter Hasto, seraya memberikan apresiasi kepada remaja  putri yang antusias mengikuti program minum tablet tambah darah sebagai upaya mereka mengantisipasi melahirkan anak stunting pada saat menikah.  

Pada bagian lain sambutannya, dokter Hasto mengatakan bahwa intensifikasi dan integrasi pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di wilayah khusus perbatasan menjadi salah satu Program Prioritas Nasional (Pro PN).

Mengutip PP No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 - 2024, dokter Hasto mengemukakan bahwa  BKKBN mendukung dua agenda pembangunan/prioritas nasional, yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. 

Dalam kaitan ini,  BKKBN semakin mendorong agar penggunaan kontrasepsi, khususnya metode kontrasepsi jamgka panjamg (MKJP), semakin meningkat. Sehingga di antaranya dapat menekan angka drop out akseptor.

Bertolak dari upaya itu,   Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan  intensifikasi dan integrasi pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi pada 4-5 Maret 2024. 

Kali ini pelayanan KB dilakukan untuk mendekatkan akses pelayanan,  khususnya di wilayah perbatasan antar Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Berlokasi di RSUD Kerang, Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten.

Sebelum pelaksanaan sosialisasi dan pelayanan KB,  BKKBN  Kalimantan Timur  menggelar kegiatan 'Nonton Bareng dengan MUPEN'. Mupen adalah Mobil Unit Penerangan milik BKKBN. 

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya Promosi dan KIE kepada masyarakat di Sengayam, Kota Baru, berlangsung Senin (4/3/2024) dan disambut antusias masyarakat sekitar. Juga diadakan pemeriksaan USG bagi ibu hamil. 

Seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Perwakilan BKKBN Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mengingatkan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan jangan dibatasi oleh administrasi meskipun beda provinsi. "Mari, kita saling berkolaborasi untuk mempercepat kesuksesan program ini," kata Akmal. 

Akmal menyampaikan kekagumannya pada Kepala BKKBN, dokter Hasto, yang berlatar belakang dokter dan pernah sukses mengemban jabatan Bupati di Kulon Progo, DI Yogyakarta.

Akmal menilai banyak program dokter Hasto yang menginspirasi dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat terkait dengan pemberdayaan keluarga dan stunting.

Tag:  #kepala #bkkbn #agar #tidak #melahirkan #anak #stunting #hamil #harus #dikawal #sejak #mengandung