Ketua DPR Minta Evaluasi Penugasan TNI di Wilayah Konflik Seperti Lebanon

- Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah untuk mengevaluasi penugasan prajurit TNI di wilayah konflik usai tiga prajurit TNI dalam UNIFIL menjadi korban tewas di Lebanon.

"Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi terhadap penugasan prajurit TNI dalam wilayah konflik," ujar Puan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Baca juga: Pemerintah Bakal Evaluasi Pengiriman Personel TNI ke Lebanon

Puan menyampaikan, evaluasi tersebut harus mencakup kejelasan misi, mandat, kesiapan operasional, serta perlindungan maksimal terhadap personel.

Dia meminta agar perlindungan yang diberikan harus sesuai standar praktik terbaik internasional dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB.

"Yang menuntut kesiapan dari aspek politik, kapasitas, dan lingkungan operasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah Tidak Berencana Tarik Pasukan TNI di Lebanon, tapi Tetap Evaluasi

Sementara itu, Puan mewakili DPR menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon atas nama Mayor (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon.

Dia menyebut bahwa mereka gugur saat melaksanakan misi kemanusiaan di Lebanon.

Puan pun menegaskan betapa pentingnya para pihak terkait untuk melakukan investigasi yang kredibel bersama PBB, guna mengungkap fakta secara objektif.

"Upaya ini berlandaskan pada prinsip utama misi perdamaian PBB, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan HAM," imbuh Puan.

Pemerintah tak tarik pasukan TNI dari Lebanon

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana menarik pasukan TNI dari United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Namun, pemerintah tetap melakukan evaluasi usai tewasnya tiga prajurit akibat serangan militer dalam konflik Israel-Lebanon.

"Tidak ada untuk ke situ (penarikan pasukan-red). Evaluasi tetap berjalan, evaluasi ke dalam dan keluar," kata Seskab Teddy, saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Ia menyampaikan, komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia sudah sangat tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Di sisi lain, pentingnya keamanan prajurit TNI dalam misi perdamaian juga sudah ditegaskan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

"Saya rasa itu sudah sangat tegas disampaikan bahwa sesuai Undang-Undang pembukaan alinea empat, menertibkan menyampaikan dunia. Jadi, kita mengirim pasukan di sana untuk menjaga perdamaian dan kita tegas terhadap evaluasi yang ada seperti itu ya kira-kira," ucap Teddy.

Tag:  #ketua #minta #evaluasi #penugasan #wilayah #konflik #seperti #lebanon