Guru Diminta Sabar, Petugas Difasilitasi

KEBIJAKAN publik selalu mencerminkan cara negara memandang prioritasnya.

Ketika guru diminta berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah dengan alasan efisiensi dan keteladanan hidup sehat, sementara petugas SPPG justru difasilitasi motor listrik dan diangkat sebagai PPPK.

Publik wajar jika merasa perlu mempertanyakan di mana letak keadilan tersebut.

Guru adalah tulang punggung pendidikan yang memikul tanggung jawab akademik, moral, dan sosial.

Namun dalam banyak kasus, mereka tetap diminta untuk terus bersabar atas keterbatasan fasilitas, beban administrasi yang menumpuk, serta lambatnya pengangkatan status.

Narasi sabar ini telah menjadi kalimat yang sangat akrab di telinga para guru di seluruh negeri.

Di sisi lain, petugas SPPG mendapat dukungan yang jauh lebih konkret. Mereka memperoleh fasilitas operasional berupa motor listrik serta status PPPK yang memberikan kepastian penghasilan.

Negara tentu memiliki alasan bahwa program layanan publik membutuhkan mobilitas dan efektivitas, namun kebijakan yang timpang secara nyata memicu rasa ketidakadilan di lapangan.

Baca juga: PNM Jadi Bank UMKM: Tantangan Perbankan Mengungkit Ekonomi Rakyat

Teori keadilan distributif dari John Rawls menekankan bahwa kebijakan harus menguntungkan pihak yang paling membutuhkan dan memperkecil ketimpangan.

Jika guru masih menghadapi keterbatasan mendasar, pemberian fasilitas pada sektor lain tanpa perbaikan paralel pada guru sulit dibenarkan secara moral. Prinsip fairness dalam bernegara menuntut konsistensi yang nyata.

Dalam konteks birokrasi publik, Max Weber menegaskan pentingnya rasionalitas dan kesetaraan dalam tata kelola.

Setiap jabatan publik harus diperlakukan berdasarkan fungsi dan kontribusinya. Guru memegang peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, sehingga kebijakan terhadap mereka seharusnya proporsional dan tidak diskriminatif.

Pengamat pendidikan Arief Rachman pernah menekankan bahwa kualitas pendidikan tidak akan meningkat tanpa penghargaan nyata kepada guru.

Penghargaan bukan sekadar retorika, melainkan harus hadir dalam bentuk kesejahteraan, fasilitas kerja, dan kepastian karier yang jelas.

Data Kementerian Pendidikan menunjukkan masih banyak guru honorer yang belum memperoleh status tetap meski telah mengajar bertahun-tahun dengan pendapatan terbatas.

Dalam situasi ini, permintaan untuk terus bersabar terasa tidak sensitif, karena kesabaran tidak bisa dijadikan sebuah kebijakan.

Bukan berarti petugas SPPG tidak layak mendapat dukungan, karena setiap aparatur yang bekerja untuk pelayanan publik berhak atas fasilitas yang memadai. Namun keadilan tidak cukup dengan membandingkan fungsi, sebab keadilan menuntut keseimbangan.

Kebijakan yang tidak sensitif pada rasa keadilan akan menurunkan motivasi kerja. Guru yang merasa diabaikan bisa kehilangan semangat, padahal mutu pendidikan sangat bergantung pada motivasi guru.

Negara perlu melihat ini sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar urusan operasional harian.

Sudah saatnya pendekatan kebijakan dilakukan secara lebih komprehensif.

Baca juga: Antrean Haji, War Ticket dan Jebakan Keuangan Haji

Jika pemerintah mendorong gaya hidup sehat melalui berjalan kaki atau bersepeda, kebijakan itu harus berlaku setara atau disertai insentif yang adil.

Jika ada pengangkatan PPPK di satu sektor, percepatan pengangkatan guru juga harus menjadi prioritas nasional.

Keadilan bukan soal siapa yang paling dimanja, melainkan soal konsistensi, proporsi, dan penghargaan atas peran strategis.

Guru tidak menuntut kemewahan, mereka hanya menuntut perlakuan yang layak.

Jika negara terus meminta guru untuk bersabar, maka negara juga harus menunjukkan keberpihakan yang nyata.

Tanpa itu, kesabaran akan berubah menjadi kelelahan, dan kelelahan guru adalah risiko besar bagi masa depan pendidikan bangsa.

Tag:  #guru #diminta #sabar #petugas #difasilitasi