Survei Indikator: Warga Keluhkan Harga Bahan Pokok hingga Penyediaan Lapangan Kerja di Era Prabowo

Warga masih menghadapi sejumlah persoalan mendesak di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, pengendalian harga kebutuhan pokok hingga penyediaan lapangan kerja menjadi keluhan utama masyarakat.

“Kalau dilihat memang ini masih menjadi masalah yang mendesak dan tampaknya sama mirip dengan survei-survei sebelumnya apa yang dirisaukan oleh warga,” ujar Peneliti Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida, dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Minggu (8/2/2026).

Dalam survei tersebut, sebanyak 27,4 persen responden menyebut pengendalian harga kebutuhan pokok sebagai masalah paling mendesak yang harus diselesaikan pemimpin nasional.

Baca juga: Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Prabowo Capai 79,9 Persen

Persoalan ini disusul oleh pemberantasan korupsi sebesar 20,2 persen dan penyediaan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran sebesar 17,6 persen.

Selain itu, 10,9 persen responden menilai pengurangan kemiskinan sebagai persoalan mendesak, sementara isu keamanan dan ketertiban disebut oleh 3,7 persen responden.

Harga bahan pokok dinilai kian tidak terjangkau

Terkait harga kebutuhan pokok, survei Indikator menunjukkan keluhan masyarakat masih cukup kuat.

Sebanyak 37,2 persen responden menilai harga kebutuhan pokok lebih tidak terjangkau dibanding tahun lalu, dan 8,1 persen menyebut jauh lebih tidak terjangkau.

“Yang mengatakan lebih tidak terjangkau atau jauh lebih tidak terjangkau jumlahnya lebih banyak di saat ini,” kata Rizka.

Baca juga: Prabowo: Pertama Kali Dalam Sejarah, Arab Saudi Izinkan Bangsa Lain Punya Tanah di Mekkah

Adapun 37,3 persen responden menilai tidak ada perubahan harga, sementara 14,2 persen menilai harga lebih terjangkau dan 2,4 persen menilai jauh lebih terjangkau.

“Maka memang masalah ini yang mendesak harus diatasi. Ini adalah masalah riil yang dihadapi dan juga diakui oleh responden survei,” ujar Rizka.

Persepsi kondisi ekonomi masih didominasi penilaian sedang

Survei Indikator juga memotret persepsi publik terhadap kondisi ekonomi nasional.

Hasilnya, mayoritas responden menilai kondisi ekonomi berada pada kategori sedang.

“Warga lebih banyak yang menilainya sedang, ada 39,4 persen yang menilai sedang,” kata Rizka.

Sementara itu, 31,9 persen responden menilai kondisi ekonomi baik dan 3,6 persen menilai sangat baik.

Baca juga: PBNU Dukung Prabowo Bangun Gedung untuk MUI di Bundaran HI: Pelayanan Umat Harus Maksimal

Di sisi lain, sebanyak 21,4 persen responden menilai kondisi ekonomi buruk dan 2,7 persen menilai sangat buruk.

Rizka menjelaskan, dibandingkan survei sebelumnya, terdapat tren peningkatan penilaian positif terhadap kondisi ekonomi sejak September 2025.

“Sekarang hasilnya menunjukkan bahwa secara umum masih lebih banyak menilai sedang, tetapi ada tren kenaikan persepsi ekonomi membaik,” ujarnya.

Kondisi politik dan penegakan hukum

Untuk kondisi politik nasional, survei menunjukkan penilaian responden juga masih didominasi kategori sedang, yakni sebesar 38,2 persen.

Adapun 32,3 persen responden menilai kondisi politik baik dan 1,9 persen menilai sangat baik.

Di sisi lain, sebanyak 18,5 persen responden menilai kondisi politik buruk dan 1,9 persen menilai sangat buruk, sementara 7,3 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

Baca juga: Prabowo: Kita Sungguh-sungguh Ingin Jadi Negara Maju, Lapangan Kerja Ditingkatkan

“Seperti kondisi ekonomi tadi, kita lihat tren penilaian positif meningkat untuk kondisi politik dan tren penilaian buruknya turun, meskipun yang menilai sedang tetap masih lebih banyak,” kata Rizka.

Sementara itu, untuk kondisi penegakan hukum, sebanyak 38,7 persen responden menilai baik dan 3,1 persen menilai sangat baik.

Sebanyak 32,4 persen responden menilai kondisi penegakan hukum sedang, sedangkan 21,0 persen menilai buruk dan 1,9 persen menilai sangat buruk.

“Kalau kita lihat lagi bagaimana tren penilaian terhadap penegakan hukum mirip dengan kondisi keamanan, sekarang tampak ada lebih banyak yang menilai baik,” ujar Rizka.

Metodologi Survei

Rizka Halida menjelaskan bahwa survei dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden di seluruh provinsi di Indonesia.

“Kami turun lapangan tanggal 15 sampai 21 Januari 2026. Populasi survei adalah warga negara Indonesia berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah,” ujar Rizka.

Dengan jumlah sampel tersebut, survei memiliki margin of error sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sampel diambil secara acak dan didistribusikan secara proporsional, serta telah melalui proses quality control tanpa ditemukan kesalahan berarti.

Tag:  #survei #indikator #warga #keluhkan #harga #bahan #pokok #hingga #penyediaan #lapangan #kerja #prabowo