Anggota DPR Kritik BPJS Nonaktifkan PBI: Orang Sakit Jadi Korban

- Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Ashabul Kahfi prihatin dan tidak bisa menormalisasi situasi ketika pasien penyakit berat seperti gagal ginjal, yang butuh terapi rutin, mendadak terputus status Penerima Bantuan Iuran atau PBI-nya, lalu kebingungan di fasilitas kesehatan.

Ashabul mengatakan, dalam logika perlindungan sosial, perubahan data dan penertiban kepesertaan memang boleh dilakukan.

"Tetapi jangan sampai cara dan momentumnya membuat orang sakit jadi korban administrasi. Kritik kami jelas. Tata kelola pemutakhiran data PBI harus betul-betul berorientasi pada keselamatan warga," ujar Ashabul kepada Kompas.com, Kamis (5/2/2026).

Baca juga: BPJS PBI Dinonaktifkan, Nasib Pasien Gagal Ginjal hingga Terapi Anak Terancam

Ashabul mengatakan, kalau negara sedang melakukan pembenahan basis data dan penajaman sasaran, maka mekanisme transisinya wajib punya pagar pengaman, terutama untuk peserta dengan penyakit katastropik yang terapinya tidak bisa ditunda.

Menurutnya, jangan sampai ada orang datang dengan kondisi sesak atau jadwal hemodialisis, lalu terhambat layanan karena statusnya non-aktif.

Ashabul meminta pemerintah dan BPJS Kesehatan memastikan jalur reaktivasi berjalan cepat, sederhana, dan benar-benar bisa dieksekusi di lapangan.

"BPJS Kesehatan sendiri sudah menyampaikan bahwa kepesertaan JKN PBI yang dinonaktifkan bisa direaktivasi dan penonaktifan tidak otomatis menghapus hak layanan, tetapi yang sering jadi masalah adalah jeda dan keruwetan prosedur saat warga sedang membutuhkan layanan segera," jelasnya.

Baca juga: BPJS PBI Dinonaktifkan, Warga Depok Sakit Asam Lambung Tak Bisa Dirawat di RS

Maka dari itu, Ashabul mendorong pelayanan harus langsung berjalan, termasuk koordinasi dengan dinas sosial daerah dan pendampingan aktif bagi keluarga pasien.

Lalu, Ashabul mengingatkan, penajaman sasaran berbasis pembaruan data sosial ekonomi harus transparan dan punya kanal koreksi yang kuat.

Jika ada warga yang faktanya masih rentan tetapi terlempar dari daftar, maka mekanisme sanggahnya harus cepat, jelas, dan tidak memindahkan beban pembuktian secara tidak adil kepada orang miskin yang akses dokumennya terbatas.

"Setiap kebijakan yang berdampak pada hak layanan kesehatan wajib disertai prosedur keberatan yang ramah warga," ucap Ashabul.

Baca juga: Keluhan BPJS PBI Dinonaktifkan, BPJS Kesehatan: Bisa Direaktivasi

Komisi IX DPR akan minta penjelasan

Selanjutnya, sebagai fungsi pengawasan, Ashabul menyebut Komisi IX DPR akan meminta penjelasan perinci dari pihak terkait mengenai jumlah peserta terdampak, dasar kebijakan dan parameter penonaktifan, serta langkah perlindungan khusus untuk pasien kronis yang sedang terapi.

Ashabul juga mendorong adanya kebijakan operasional yang tegas di fasilitas kesehatan, agar pasien yang jelas darurat atau sedang menjalani terapi berkelanjutan tidak dijadikan korban bolak-balik urusan administrasi.

"Terakhir, sikap kami tegas. Penertiban data boleh dilakukan, tetapi pelayanan tidak boleh putus. Negara harus hadir dengan solusi cepat di titik layanan, bukan sekadar imbauan di pusat," paparnya.

"Kalau ada kekosongan koordinasi atau prosedur yang membuat pasien gagal ginjal dan penyakit berat lain telantar, itu bukan sekadar masalah teknis. Itu kegagalan perlindungan sosial yang harus segera dibenahi dan Komisi IX akan mengawal evaluasi serta perbaikannya secara terbuka," imbuh Ashabul.

Jeritan pasien

Dada Lala (34), nama disamarkan, dilanda kecemasan menjelang jadwal cuci darah rutin yang biasa ia jalani setiap Rabu dan Sabtu.

Sesak napas mulai ia rasakan sejak mengetahui status Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan miliknya mendadak nonaktif.

Nama Lala tiba-tiba tak lagi tercantum dalam basis data PBI BPJS Kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jatiasih, Bekasi.

Hal itu ia ketahui saat hendak kontrol kesehatan pada Senin (2/2/2026) malam.

Padahal, hemodialisa tidak bisa ditunda. Ketika jadwal cuci darahnya pada Rabu (4/2/2026) terancam batal, kondisi Lala kian memburuk.

“Tiba-tiba per 1 Februari diputus. Besoknya jadwal HD. Sekarang saja sudah sesak napas. Kalau besok tidak ada HD, saya sudah tidak tahu lagi,” ujar Lala kepada Kompas.com, Rabu (4/2/2026).

Baca juga: BPJS Kesehatan PBI Dinonaktifkan, Warga Terpaksa Obati Anak Diare dengan Obat Warung

Selama tiga tahun terakhir, Lala bergantung pada layanan BPJS Kesehatan melalui program PBI untuk menjalani pengobatan gagal ginjal.

Ia rutin menjalani cuci darah di RS Mitra Keluarga Jatiasih.

Upaya mengaktifkan kembali kepesertaannya ia lakukan dengan mendatangi Puskesmas Jatibening.

Namun, ia justru diarahkan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi untuk melengkapi berbagai dokumen administrasi.

Menurut Lala, proses tersebut tidak mungkin selesai dalam waktu singkat, sementara kondisi kesehatannya membutuhkan penanganan segera.

“Di puskesmas penuh orang-orang yang BPJS-nya juga mendadak tidak aktif. Jadi bukan cuma saya. Semua pada pusing dan capek,” katanya.

Tag:  #anggota #kritik #bpjs #nonaktifkan #orang #sakit #jadi #korban