Menpan-RB Dukung Penguatan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja TNI

- Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara memiliki peran yang krusial.

Oleh karena itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas memberikan dukungan terhadap penguatan implementasi reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip).

Dukungan tersebut disampaikan Anas saat pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Jakarta, Kamis (11/1/2024).

“Nilai Sakip TNI pada 2023 sudah semakin baik. Kami sangat mengapresiasi apa yang dijalankan seluruh jajaran TNI. Dan kami yakin ini ke depannya bisa lebih diperkuat lagi. Demikian indeks reformasi birokrasi TNI juga akan semakin baik. Mudah-mudahan ini hasilnya semakin berdampak kepada masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (11/1/2024).

Anas yakin bahwa di bawah kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, nilai Sakip TNI akan terus berkembang, dan implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup TNI akan lebih berdampak kepada masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa penerapan RB Tematik, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dapat menjadi metode yang efektif untuk meningkatkan nilai RB.

Penerapan RB Tematik tersebut dapat diwujudkan melalui tiga hal. Pertama, RB penanggulangan kemiskinan.

"Komitmen pimpinan lembaga terhadap penurunan kemiskinan. TNI sudah berperan banyak, misalnya ikut bergotong-royong dalam pembangunan di desa,” imbuh Anas.

“Melalui struktur sampai Bintara Pembina Desa (Babinsa), TNI dapat berkolaborasi dalam penanganan kemiskinan ekstrem, termasuk stunting, bersama dengan berbagai perangkat desa lainnya. Ini sudah dilaksanakan selama ini dan dapat terus ditingkatkan, karena merupakan bagian dari reformasi birokrasi tematik sesuai arahan presiden,” sambungnya.

DOK. Humas Kemenpan-RB Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas dalam pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Lebih lanjut, Anas menjelaskan, penerapan kedua adalah RB peningkatan investasi.

Sementara penerapan ketiga adalah RB percepatan prioritas aktual presiden, seperti belanja produk dalam negeri melalui e-katalog.

“Jadi, kalau di TNI belanja produk lokal, itu langsung menjadi poin untuk peningkatan nilai reformasi birokrasi,” ucap Anas.

Pada 2023, TNI juga menerima apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) karena menjadi salah satu instansi yang sangat aktif dalam mendorong penerapan zona integritas dan berhasil mendapatkan 10 unit kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Untuk diketahui, TNI telah mengimplementasikan program RB Nasional sejak 2010. 

Beberapa langkah yang telah diambil oleh TNI melibatkan pembentukan Pengelola RB di Markas Besar  (Mabes) TNI (Pusat RB TNI) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI dan Angkatan yang melekat pada Srena Angkatan.

Selain itu, perhatian dan keterlibatan langsung dari Pimpinan TNI dan Angkatan dalam program RB Nasional terwujud melalui tindakan, seperti memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja (Satker) yang meraih predikat WBK selama Rapat Pimpinan (Rapim), menjadikan RB sebagai Program Prioritas TNI, dan melaksanakan sejumlah program penguatan RB.

Tak hanya itu, TNI juga berpartisipasi dalam mencapai program prioritas nasional 2020-2024, seperti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai respons terhadap dampak Covid-19 kepada 20.000 pelaku usaha, distribusi BLT Minyak Goreng di 257 kabupaten/kota, implementasi program ketahanan pangan di 385 wilayah, dan berbagai inisiatif lainnya.

Titik berat kegiatan TNI

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan bahwa titik berat kegiatan TNI adalah mempercepat pembangunan wilayah.

Ia menjelaskan bahwa beberapa program TNI telah mendukung program pemerintah, termasuk karya bakti yang dilakukan oleh Komando Daerah Militer (Kodam).

Selanjutnya, dalam rencana ke depan, TNI berencana untuk melaksanakan karya bakti dalam skala besar di wilayah Papua atau yang dikenal sebagai Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

"Dari beberapa program (yang kami jalankan), kami sudah berkontribusi dalam mendukung program pemerintah. Salah satunya program utama seperti TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang kami laksanakan setiap tahun, baik secara rutin maupun dalam skala lebih besar. Selain itu, karya bakti yang dilakukan oleh para Kodam dan rencana karya bakti skala besar yang akan kami lakukan di wilayah Papua atau 3T," ucap Agus.

Tag:  #menpan #dukung #penguatan #reformasi #birokrasi #akuntabilitas #kinerja