Kejagung Dalami Dugaan Korupsi Tambang Konawe Utara

- Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait aktivitas pertambangan di wilayah Konawe Utara.

“Itu masih kita pelajari, dan sekarang sedang proses juga bersamaan dengan perhitungan kerugian negara di BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Posisinya itu sekarang," kata Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, ditemui di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Saat ini, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tengah mempelajari dokumen serta mencocokkan data dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan bahwa proses penyidikan masih berada pada tahap awal.

Selain pencocokan data, penyidik juga menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Syarief menjelaskan, pencocokan data dengan Kemenhut dilakukan untuk memastikan kesesuaian dokumen terkait luasan kawasan hutan, lokasi, hingga titik-titik koordinat yang berkaitan dengan area pertambangan yang diselidiki.

Meskipun demikian, hingga kini penyidik belum memeriksa pihak-pihak dari Kemenhut.

Menurut Syarief, fokus penyidik saat ini adalah melengkapi dan memverifikasi dokumen yang dibutuhkan.

“Belum, belum. Sedang kita pelajari. Sedang kita pelajari, kita yang penting adalah dokumen-dokumen yang kita perlukan," ujarnya.

Terkait status perkara, Syarief memastikan bahwa belum ada tersangka yang ditetapkan. Penyidikan masih bersifat umum.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi (kiri) didampingi Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (kanan) ditemui di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Ia menambahkan, data yang dibutuhkan penyidik untuk sementara ini memang paling banyak berasal dari Kemenhut.

Namun, saksi-saksi dari pihak lain telah lebih dulu diperiksa.

Dalam perkara ini, penyidik juga telah meminta keterangan dari Bupati Konawe Utara, berinisial A yang menjabat pada tahun 2013.

Syarief menyebut pemeriksaan tersebut dilakukan di Kendari.

“Sudah pernah (dimintai keterangan). Di Kendari,” kata dia.

Kejagung sempat datangi Kemenhut

Sebelumnya, diketahui bahwa Kejagung mendatangi Kantor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Kehutanan (Kemenhut), pada Rabu (7/1/2026).

Narasi yang beredar sebelumnya, kedatangan itu merupakan penggeledahan yang dilakukan Kejagung.

Namun, Kejagung menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan merupakan penggeledahan.

"Kedatangan tim penyidik Kejagung dalam rangka mencocokkan data mengenai perubahan fungsi kawasan hutan, terutama hutan lindung di beberapa daerah," kata Anang Supriatna, kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).

"Kegiatan pencocokan data ini bukanlah penggeledahan dan semua berjalan dengan baik," tambahnya.

Anang menyebutkan, pencocokan data ini berkaitan dengan penyidikan perkara kegiatan pertambangan oleh sejumlah perusahaan tambang yang diduga memasuki kawasan hutan.

Aktivitas tersebut disebut mendapatkan izin dari kepala daerah setempat pada saat itu di Konawe Utara, namun diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ada beberapa data dan dokumen yang diperlukan dalam penyidikan dan sudah diberikan oleh pihak Kemenhut ke penyidik dan disesuaikan/dicocokan datanya dengan data yang ada di penyidik keperluan data yang diperlukan," jelasnya.

Tag:  #kejagung #dalami #dugaan #korupsi #tambang #konawe #utara