BKN Bakal Kaji Tuntutan Guru Honorer Madrasah yang Minta Jadi PPPK

- Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mengkaji terlebih dahulu tuntutan guru honorer madrasah yang meminta agar statusnya diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kami pelajari dulu ya," kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (31/10/2025).

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani sebelumnya telah menyatakan bahwa pemerintah perlu hadir dalam merespons tuntutan guru madrasah itu, mengingat keadilan masih menjadi persoalan di kalangan tenaga pendidik.

"Pemerintah perlu hadir memastikan semua guru mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa membedakan apakah mereka berada di bawah Kemendikdasmen atau Kemenag," ujar Lalu dalam keterangannya.

Kendati guru madrasah merupakan ranah dari Kementerian Agama (Kemenag) yang bermitra dengan Komisi VIII DPR, ia mengatakan bahwa persoalan kesejahteraan tenaga pengajar merupakan isu strategis nasional.

Demo guru madrasah di Monas

Diketahui, sejumlah guru dari berbagai organisasi madrasah menggelar demo di sekitar Monumen Nasional (Monas) dan Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025) lalu.

Perwakilan asosiasi guru madrasah pun dipanggil untuk beraudiensi dengan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) RI Juri Ardiantoro di Kantor Kemensetneg, Jakarta.

Ketua Umum Pengurus Besar Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PB PGMNI), Heri Purnama, pun menantang pemerintah untuk mengangkat ribuan guru madrasah yang tengah berdemonstrasi menjadi PPPK.

Ia meminta ada komitmen pemerintah untuk memenuhi tuntutan para guru madrasah yang berharap diangkat menjadi guru PPPK.

"Maka dari itu, kami punya satu komitmen, hari ini harus ada political will dari Pak Presiden untuk masa depan guru-guru madrasah, diangkatkah mereka, beranikah pemerintah mengangkat mereka menjadi P3K atau ASN dan ditempatkan di madrasah awal?" tanya Heri usai audiensi.

Tangkap layar dari akun Instagram Kompas.com Guru madrasah unjuk rasa protes pemberian honor di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025)

Heri menerangkan bahwa banyak guru madrasah yang sudah puluhan tahun mengabdi namun tetap berstatus sebagai honorer.

Oleh karenanya, ia mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sementara itu, Wamensesneg berjanji akan menyampaikan semua keluhan guru madrasah kepada Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, Juri berjanji bahwa aspirasi yang ada juga akan dibahas lebih jauh dengan kementerian dan lembaga terkait.

Tag:  #bakal #kaji #tuntutan #guru #honorer #madrasah #yang #minta #jadi #pppk