Kepala BGN: 60 Persen Anak Indonesia Tak Punya Akses Penuhi Gizi Seimbang
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di Kantor BP Taskin, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).(KOMPAS.com/FIRDA JANATI)
17:54
16 Juni 2025

Kepala BGN: 60 Persen Anak Indonesia Tak Punya Akses Penuhi Gizi Seimbang

- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa 60 persen anak-anak Indonesia tidak memiliki akses untuk memenuhi gizi seimbang.

Hal ini, didasarkan Dadan pada data keluarga Indonesia yang mayoritas hanya menyelesaikan wajib belajar 9 tahun (SD dan SMP). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia hanya 9,22 tahun atau sampai SMP.

Rendahnya tingkat pendidikan, menurut Dadan, berkorelasi terhadap sumber pendapatan masyarakat yang sejurus kepada akses untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang.

"Tidak heran kalau kami dapatkan (data) 60 persen anak Indonesia itu tidak memiliki akses terhadap gizi dengan menu seimbang. Jadi kalau makan itu, ada nasi, ada bala-bala, ada mi, atau ada bihun, ada kerupuk. Itu dimakan, semua carbo," kata Dadan di Gedung BP Taskin, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

Oleh karena itu, pemerintah tengah berupaya meningkatkan komposisi gizi yang seimbang, di mana 30 persen ada protein, 40 persen karbohidrat, kemudian 30 persen ada serat.

"Dilengkapi juga dengan susu jika dimungkinkan di daerah-daerah di mana sapi perahnya sudah ada," katanya.

Dadan menuturkan, 60 persen anak Indonesia juga tidak dapat memenuhi gizi dari susu karena keterbatasan ekonomi orangtuanya.

Sebab itu, lanjut Dadan, Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pemenuhan gizi seimbang lewat Makan Bergizi Gratis.

"Hari ini, sudah mencapai 1.785 SPPG di seluruh Indonesia di 38 provinsi. Kami sudah melayani 4,97 juta penerima manfaat. Alhamdulillah, sudah memperkerjakan kurang lebih 68.000 orang," ujar Dadan.

Dadan menyampaikan bahwa APBN Indikatif atau perkiraan awal besaran anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 senilai Rp 217 triliun.

Anggaran tersebut menjadikan BGN sebagai lembaga pemerintah di Indonesia dengan anggaran terbesar.

"Tahun depan kami sudah mendapatkan APBN indikatif senilai Rp 217 triliun, artinya akan menjadi lembaga dengan anggaran terbesar," ujar Dadan.

Tag:  #kepala #persen #anak #indonesia #punya #akses #penuhi #gizi #seimbang

KOMENTAR