IUP Nikel di Raja Ampat Dicabut, Faktor Ekonomi dan Lingkungan Tetap Mesti Seimbang

Keputusan pemerintah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, menuai respons dari kalangan akademisi. 

Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) sekaligus Presiden Direktur PT Geofix Indonesia, Stj Budi Santoso, menyebut langkah tersebut sebagai keputusan yang tepat. Namun, ia menilai kebijakan itu perlu berdasarkan pertimbangan hukum dan data ilmiah.

"Keputusan semacam ini seharusnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang matang, bukan sekadar menuruti desakan pihak tertentu, karena menyangkut kepastian berusaha di sektor pertambangan," beber Budi kepada wartawan, Selasa (10/6/2025).

Dari sisi geologi, Budi menjelaskan bahwa wilayah wisata utama Raja Ampat tersusun dari batu gamping Formasi Waigeo yang terbentuk akibat proses pengangkatan dari dasar laut, kemudian mengalami kartifikasi sehingga membentuk gugusan pulau-pulau karst yang menjadi daya tarik wisata.

Sejumlah warga Desa Manyaifun bersama aktivis Greenpeace Indonesia berpose untuk foto bersama dengan spanduk bertuliskan ‘Selamatkan Raja Ampat, Stop Nikel’ dan ‘Selamatkan Hutan Papua’, dengan Desa Manyaifun dan perbukitan Pulau Batang Pele di latar belakang. Pulau Batang Pele merupakan destinasi wisata yang juga masuk dalam kawasan hutan lindung dan menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark. Saat ini, izin usaha pertambangan nikel tengah diajukan untuk pulau tersebut oleh PT Mulia Reymond Perkasa, yang mencakup wilayah konsesi seluas 2.193 hektare, yang meliputi Desa Manyaifun dan Pulau Batang Pele. (Dok: Alif R Nouddy Korua / Greenpeace)

Namun, ia menyebut bahwa belum ada informasi geologi yang cukup untuk menyimpulkan keberadaan batuan ultramafik yang merupakan batuan induk pembentuk endapan nikel laterit di bawah formasi tersebut.

"Secara geologis, potensi endapan nikel laterit justru berkembang berada di area lokasi IUP-IUP yang sedang berkegiatan dan beberapa area di sekitarnya," jelasnya.

Menurut Budi, penting bagi semua pihak untuk mengedepankan pendekatan ilmiah dan keterbukaan data dalam pengelolaan sumber daya mineral, khususnya di wilayah yang sensitif seperti Raja Ampat. 

Selain itu, Budi juga mendorong perusahaan pertambangan agar menunjukkan transparansi dalam pelaksanaan regulasi, termasuk dengan mengacu pada standar tata kelola internasional.

Lebih jauh, Budi menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan yang seimbang antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

"Dengan pendekatan ilmiah yang tepat dan dialog yang konstruktif, kita dapat menemukan titik temu yang menguntungkan semua pihak, sehingga pengelolaan sumber daya alam di kawasan ini berkelanjutan,” tambahnya.

Cabut IUP Nikel di Raja Ampat

Aksi penambangan nikel di wilayah Raja Ampat sendiri mulai mencuat setelah sejumlah aktivis Greenpeace menerobos masuk agenda Indonesia Minerals Conference & Expo di sebuah hotel di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (3/6/2025) lalu.

Mereka masuk sembari membawa poster dan meneriakan Save Raja Ampat. Sejak saat itu, aksi penambangan di ‘Surga Dunia’ ini mulai menjadi sorotan.

Kekinian, izin usaha pertambangan (IUP) nikel di sana juga menjadi sorotan.

Imbas dari polemik nikel itu, Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya memutuskan untuk mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) terkait eksplorasi pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Perihal pencabutan 4 IUP nikel di Raja Ampat itu diungkapkan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

Bahlil menjelaskan bahwa empat perusahaan itu yang UIP-nya resmi dicabut yakni PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dan PT Nurham. 

"Secara lingkungan atas yang disampaikan Menteri LHK kepada kami, melanggar dan kita mengecek di lapangan, kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap melindungi biota laut," ucap Bahlil di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/6/2025) kemarin.

Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia soal tambang nikel dikritik. (Foto dok. Humas Kementerian ESDM)

Bahlil menuturkan, pencabutan ini dilakukan dengan alasan utama pelanggaran terhadap kaidah lingkungan hidup, serta keberadaan wilayah tambang yang dinilai sensitif secara ekologis. 

"Kami juga menilai kawasan-kawasan ini harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan nilai konservasi," imbuh dia. 

Bahlil juga menyampaikan, meskipun IUP tersebut diterbitkan sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan geopark, perlindungan ekosistem tetap menjadi prioritas utama pemerintah. 

Sementara itu, PT Gag Nikel yang beroperasi di Pulau Gag, Raja Ampat, dipastikan tidak termasuk dalam daftar pencabutan IUP. 

"Sekalipun memang perdebatan yang akan terjadi adalah izin-izin ini diberikan sebelum kita tetapkan ini sebagai kawasan geopark. Tetapi Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk bagaimana menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan untuk keberlanjutan negara kita," pungkas dia.

Tag:  #nikel #raja #ampat #dicabut #faktor #ekonomi #lingkungan #tetap #mesti #seimbang