BGN Dapat Anggaran Rp 217 T, Anggota DPR: Jangan Jadi Ladang Bancakan

- Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengingatkan agar besarnya pagu anggaran 2026 yang didapatkan Badan Gizi Nasional (BGN), yakni Rp 217,86 triliun, tidak jadi sasaran korupsi.

"Anggaran BGN harus tepat sasaran, agar jangan sampai ada lagi terjadi seperti dugaan kasus korupsi pengadaan laptop yang menyentuh di angka Rp 10 triliun. Bila ini terjadi berulang, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menurun. Ujungnya, pertumbuhan ekonomi akan stagnan," ujar Nurhadi dalam keterangan resminya Rabu (11/6/2025).

Menurut Nurhadi, BGN akan menjadi kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar jika pagu senilai Rp 217,86 triliun benar-benar direalisasikan.

Oleh karena itu, dia berharap agar BGN menerapkan sistem pengawasan ketat dalam hal penggunaan anggaran, untuk mencegah adanya pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan.

“Kalau terealisasi Rp 217 triliun, berarti BGN harus menerapkan sistem yang lebih ketat dan baik. Jangan sampai anggaran jumbo BGN ini jadi ladang bancakan oknum-oknum tak bertanggung jawab,” ungkap Nurhadi.

Politikus Nasdem itu pun tak memungkiri bahwa besarnya anggaran BGN ini berpotensi menimbulkan adanya konflik kepentingan pribadi.

“Karena rencana anggaran yang sangat besar ini sungguh tidak dapat dipungkiri dapat menimbulkan conflict of interest di dalamnya. Jadi penggunaannya betul-betul harus akuntabel dan kredibel,” ucap Nurhadi.

Dalam kesempatan itu, Nurhadi juga mengimbau BGN untuk segera menindaklanjuti mitra maupun petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) nakal, sebelum anggaran 2026 terealisasi.

"Kepala BGN harus menertibkan bawahan-bawahan yang nakal, sering mempersulit, dan tidak terbuka kepada masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam Program MBG ini," pungkasnya.

Anggaran BGN

Diberitakan sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindaya mengungkapkan, lembaganya kini menjadi salah satu badan dengan anggaran terbesar di Indonesia.

Tahun 2025, BGN mengelola dana sebesar Rp 121 triliun, yang terdiri dari Rp 71 triliun dana pokok dan tambahan Rp 50 triliun.

Bahkan, untuk tahun 2026, pagu indikatifnya mencapai Rp 217 triliun.

“Ini badan dengan anggaran terbesar di republik ini, dan semuanya digunakan untuk menyerap bahan baku pangan dari masyarakat,” ujarnya dalam acara peluncuran 1.000 SPPG di Bangkalan, Jawa Timur, Senin (26/5/2025).

Dia pun mengungkapkan sejumlah dampak besar dari pelaksanaan Program MBG yang saat ini tengah digencarkan pemerintah.

Menurutnya, MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan generasi muda, tetapi juga membuka pasar baru dan mendorong produktivitas sektor pangan di berbagai daerah.

Dia meyakini lewat program MBG yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat, termasuk 5 juta santri, terbentuk pasar baru yang sebelumnya tidak ada.

Selain itu, program ini juga menciptakan permintaan terpusat untuk kebutuhan bahan pangan bergizi seperti beras, telur, ayam, ikan, sayur, buah, dan susu.

Dengan jaminan pasar dan pembelian dari negara, Dadan mengajak seluruh masyarakat dan pemerintah daerah untuk lebih aktif.

Tag:  #dapat #anggaran #anggota #jangan #jadi #ladang #bancakan