Bahlil Bantah Baru Cabut 4 Izin Usaha Tambang di Raja Ampat karena Viral

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah pemerintah baru mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah viral disorot publik.

Bahlil menjelaskan, pencabutan izin ini berdasarkan evaluasi, bukan desakan dari pihak mana pun.

"Jadi ini bukan atas dasar si A, si B, si C," kata Bahlil dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Bahlil menegaskan, pencabutan IUP ini merupakan tahap pertama.

Menurutnya, pemerintah masih melakukan proses evaluasi terkait pertambangan lainnya.

"Dan kita akan lakukan lagi pada tahap berikutnya semuanya. Jadi ini belum berakhir. Ke depan kita akan melakukan penataan untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara," jelas dia.

Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan bahwa proses evaluasi ini juga digelar pemerintah sejak Januari 2025.

"Bahwa Presiden Prabowo kan kami dilantik menjadi Menteri ESDM, Kabinet ini kan 2024 Oktober akhirnya. Dua bulan kami melakukan kerja, perpresnya keluar Januari, langsung kami kerja marathon. Dan kita kan melakukan penataannya kan banyak," tegasnya.

Diketahui, kegiatan tambang di Raja Ampat menjadi sorotan publik.

Banyak yang menolaknya karena dinilai akan merusak ekosistem dan lingkungan alam di area wisata.

Tak lama usai sorotan ini mencuat, pemerintah mencabut empat izin usaha tambang di Raja Ampat.

Keempat perusahaan itu yakni PT Kawei Sejahtera Mining yang berlokasi di Pulau Kawe; PT Mulia Raymond Perkasa yang berlokasi di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun; PT Anugerah Surya Pertama yang berlokasi di Pulau Manuran; dan PT Nurham yang berlokasi di Pulau Yesner, Waigeo Timur.

Tag:  #bahlil #bantah #baru #cabut #izin #usaha #tambang #raja #ampat #karena #viral