Komisi X: Pendidikan di Barak untuk Tingkat Nasional Harus Dikaji Lebih Dalam

- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai usulan agar pendidikan di barak militer bagi siswa bermasalah dijadikan program nasional perlu didiskusikan dan dikaji lebih lanjut.

Meski begitu, Lalu mendukung segala bentuk inovasi pendidikan yang bertujuan membentuk karakter pelajar yang disiplin, tangguh, dan berjiwa kebangsaan.

"Pendekatan seperti model pendidikan di barak harus dikaji lebih dalam, baik dari segi efektivitas, kesiapan infrastruktur, hingga kesesuaian dengan prinsip pendidikan nasional yang humanis dan inklusif," kata Lalu saat dikonfirmasi, Jumat (9/5/2025).

Lalu mengatakan pendidikan karakter memang sangat dibutuhkan di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks seperti saat ini.

Menurut dia, model pendidikan barak yang menekankan disiplin, kerja sama, dan kedekatan dengan nilai-nilai kebangsaan mungkin bisa menjadi pelengkap dari sistem pendidikan formal.

Akan tetapi, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berpandangan skema pengiriman siswa ke barak militer tidak bisa diterapkan ke seluruh pelajar di Indonesia.

"Anak-anak datang dari latar belakang dan kondisi psikologis yang berbeda, sehingga pendekatan keras dan militeristik bisa menjadi kontra-produktif jika tidak disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan mereka," kata Lalu..

Dengan demikian, pendidikan di barak militer bisa saja menjadi salah satu alternatif program penguatan karakter, tetapi perlu dijalankan secara terbatas, bertahap, dan berbasis pada evaluasi ilmiah.

Lalu juga mendorong pelibatan ahli pendidikan, psikolog anak, serta tokoh masyarakat jika program ini mau diuji coba secara nasional.

SebelumnyaMenteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai akan mengusulkan pendidikan militer yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Menurut dia, pengiriman siswa bermasalah ke barak militer dapat diterapkan secara masif di seluruh Indonesia.

"Ya, kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Ia pun mendukung pendidikan militer untuk siswa bermasalah karena kebijakan tersebut ia anggap dapat mendidik mental dan karakter siswa.

Di samping itu, ia melihat bahwa pendidikan militer yang dicetuskan Dedi Mulyadi tidaklah melanggar HAM.

Dalihnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendidik anak-anak bermasalah.

"Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai.

Tag:  #komisi #pendidikan #barak #untuk #tingkat #nasional #harus #dikaji #lebih #dalam