Kades Segarajaya Bantah Terlibat Pemalsuan 93 SHM Pagar Laut Bekasi

- Kepala Desa Segarajaya, Kabupaten Bekasi, H Abdul Rasyid, membantah dirinya terlibat dalam kasus dugaan pemalsuan 93 SHM (Sertifikat Hak Milik) pemagaran laut Bekasi sekitar tahun 2022.

Hal ini dia sampaikan setibanya di Mabes Polri pada Kamis (20/2/2025) pukul 13.33 WIB.

“Iya (saya tidak terlibat),” kata Abdul Rasyid.

Kedatangan Abdul Rasyid pada hari ini adalah untuk memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri.

Dia mengatakan, berdasarkan pantauannya, pemagaran laut di Bekasi terjadi pada tahun 2022, sementara Abdul Rasyid menjabat pada 2023.

“Saya selaku kepala desa, baru dilantik 14 Agustus 2023. Jadi adanya dugaan pemalsuan ini saya kurang tahu. Tahu-tahu ini ada dugaan seperti ini,” kata Abdul Rasyid.

“(Pemagaran) dilakukan tahun 2022 ya, tepatnya 30 Oktober 2022,” ujar dia.

Abdul Rasyid menegaskan bahwa pemanggilan dirinya oleh Dirtipidum Mabes Polri merupakan yang pertama.

Pihaknya juga membawa sejumlah dokumen untuk melengkapi pernyataannya.

“Saya membawa surat panggilan saja, dan beberapa dokumen yang bisa membantu mengungkap perkara ini,” ujar dia.

Penasehat Hukum Abdul Rasyid, Rahman Permana, menegaskan bahwa dokumen tersebut akan diserahkan kepada Dirtipidum, dan diharapkan kasus ini segera menemukan titik terang.

“Nanti kami sampaikan di Kepolisian. Pihak penyidik yang nanti akan menganalisis dulu, baru nanti kita tunggu (kabar lanjutan) dari pihak Bareskrim Polri,” tegas Rahman.

Sebelumnya diberitakan, Bareskrim Polri memeriksa 10 saksi untuk kasus terkait pagar laut di Bekasi.

Beberapa saksi yang diperiksa merupakan perwakilan dari PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (PT TRPN) pada Senin (17/2/2025).

Diketahui, PT TRPN mengaku sebagai pihak yang memasang pagar laut di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

Tag:  #kades #segarajaya #bantah #terlibat #pemalsuan #pagar #laut #bekasi