AHY Yakin Anggaran Pembangunan IKN di Kementerian PU Bisa Cair

- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meyakini anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal cair.

Namun saat ini, pihaknya masih duduk bersama alias berdiskusi dengan kementerian terkait mengenai anggaran ini.

"Ini akan kita rampungkan, akan kita duduk bersama, yang jelas pemahaman saya di situ sudah di-approve dan tinggal kita yakinkan sekali lagi untuk pencairannya, supaya bisa tidak mengganggu ataupun tidak menghambat progresnya," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

AHY mengungkapkan, seturut pemahamannya dalam rapat terbatas terakhir, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kelanjutan pembangunan calon ibu kota baru tersebut.

Bahkan, pemerintah sudah mengalokasikan dana senilai Rp 48,8 triliun untuk pembangunan tahap kedua tahun 2025-2029.

Rapat itu juga diikuti oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono.

"Bapak Presiden telah menyetujui anggaran untuk kelanjutan pembangunan OIKN atau kawasan IKN yang fokus pada pembangunan kawasan legislatif, berarti bicara MPR, DPR, DPD RI, dan juga kawasan yudikatif, ada MA, ada MK, ada KY, Komisi Yudisial. Itu dipersiapkan sekitar Rp 48,8 triliun," ucap dia.

Anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja atau peta jalan (roadmap) yang telah dibentuk.

Lebih lanjut, AHY memastikan akan berkoordinasi terkait pembangunan IKN, mengingat pembangunan merupakan ranah kementeriannya.

"Kami tentu akan juga terus mengkoordinasikan karena OIKN juga menjadi salah satu wilayah koordinasi kami, dan dengan demikian harapannya 1, 2, 3 tahun ke depan ini akan terjadi pembangunan, ada kelanjutan pembangunan dan progres yang bisa kita ikuti bersama," tutur AHY.

Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebelumnya menyatakan bahwa anggaran pembangunan IKN di kementeriannya diblokir.

Pemblokiran anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk IKN dilakukan karena adanya efisiensi.

Diketahui, terdapat alokasi anggaran pembangunan IKN di Kementerian PU sekitar Rp 14,87 triliun.

Hal ini mengingat Kementerian PU masih bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek infrastruktur IKN yang sudah terkontrak di tahun-tahun sebelumnya.

"IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres," ucap Dody.

Kendati begitu, bukan berarti anggaran pembangunan IKN lantas diblokir seluruhnya.

Sebab, pemerintah sudah menganggarkan dana pembangunan IKN mencapai Rp 48,8 triliun untuk tahap kedua.

Terkait anggaran IKN di Kementerian PU, Wakil Menteri Diana Kusumastuti menyatakan, pemblokiran tersebut merupakan hal yang wajar dalam pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, ini bukan akhir dari segalanya mengingat pihaknya akan melakukan rapat kerja dengan DPR RI untuk membuka blokir tersebut.

"Jadi ini belum akhir dari segalanya, kalau saya mudah-mudahan masih ada jalan untuk kami melakukan ini (mengupayakan). Mudah-mudahan masih ada jalan," ungkap Diana.

Tag:  #yakin #anggaran #pembangunan #kementerian #bisa #cair