Nasdem Tak Setuju Presidential Threshold Dihapus

- Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menegaskan tidak setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

"Presidential threshold ya jelaslah Nasdem menganggap itu ya hak daripada MK untuk memutuskan. Tapi kalau ditanya apa pendapat Nasdem, Nasdem bilangnya enggak cocok itu. Gak tepat itu PT di nol-kan," ujar Surya saat ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Menurut Surya, jika MK tidak ingin ada ambang batas yang begitu tinggi, seharusnya bisa dikurangi, namun tidak sampai nol persen.

Karena menurut Surya, pencalonan presiden tanpa ambang batas ini tidak baik untuk proses demokrasi yang berjalan lebih efektif.

Dia juga menyebut, seharusnya putusan MK terkait ambang batas tidak terjebak pada euforia demokrasi untuk demokrasi.

"Bukan hanya terjebak pada euforia demokrasi untuk demokrasi, tapi demokrasi untuk pembangunan yang menuju ke arah cita-cita kemerdekaan kita," imbuh dia.

Selain itu, meski cita-cita dan niat putusan MK terkait ambang batas pencalonan presiden sangat mulia, akan tetapi implementasi di lapangan sangat sulit.

"Sebenarnya kita kan belum pernah membayangkan kalau ada 50 calon presiden, kan? Tapi itu bisa memungkinkan lebih dari itu di negeri ini. Bukan tidak mungkin itu (setelah putusan MK)," imbuh dia.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan ada beragam modus tiket pencalonan presiden yang muncul dari partai yang mengikuti pemilihan umum lantaran tak ada ambang batas suara partai yang bisa mengusulkan presiden.

"Bermacam-macam motivasi. Ada motivasi untuk memberikan eksistensi idealismenya berperan. Ada juga yang berdatang untuk, eh aku ini kan pedagang. Ini barang dagangan aja. Apa itu salah? Kan hak dia juga. Cuma kita harus hati-hati juga mengatur," ucapnya.

"Jadi intinya Nasdem merasa tidak tepat presidential threshold itu nol persen," tandas Surya.

Adapun putusan yang menghapus presidential threshold yakni perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo pada Kamis (2/1/2025).

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Suhartoyo saat membacakan putusan.

Suhartoyo menjelaskan bahwa norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945.

Tag:  #nasdem #setuju #presidential #threshold #dihapus