Terjepit, Honorer Menjerit...

Pekerja honorer dari berbagai daerah turun ke jalan untuk menyuarakan kegelisahan mereka.

Mereka menjerit karena status PPPK paruh waktu, padahal harus bekerja penuh waktu.

Ribuan pekerja honorer mendatangi Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (3/2/2025) kemarin.

Mereka menggelar aksi demonstrasi demi menuntut statusnya naik menjadi PPPK penuh waktu.

Bahkan, banyak dari pekerja honorer ini yang rela datang jauh-jauh untuk mengikuti demo.

Yopan (43), warga Cianjur, menyatakan dirinya sengaja datang jauh-jauh untuk memberikan aspirasi penolakan terhadap status paruh waktu.

Pekerja di salah satu dinas di Cianjur ini mengatakan, ribuan honorer meminta agar bisa bekerja penuh.

“Kami menolak paruh waktu, kita ingin penuh,” kata Yopan saat ditemui Kompas.com di lokasi.

Lalu, ada juga Shanti (40) yang sudah berangkat dari Lampung pada Jumat (31/1/2025).

Ia bersama teman-teman sesama honorer berangkat dengan kapal laut. “Kami dari Kabupaten Pesawaran berangkat Jumat sore, bang, naik kapal,” kata Shanti kepada Kompas.com.

Dia bersama teman-teman sesama honorer menolak status paruh waktu.

Mereka ingin bisa bekerja penuh waktu.

“Kami menolak paruh waktu, ingin penuh,” katanya.

Shanti bilang, mereka rela berhari-hari ke Jakarta untuk bisa menyampaikan aspirasi tersebut.

Bahkan, mereka tidur di bus untuk mengirit biaya selama di Jakarta.

“Kita mandi aja di pom bensin, bang,” ucapnya.

Pada akhirnya, sejumlah honorer diterima masuk ke Gedung DPR untuk melaksanakan audiensi.

Honorer yang bersuara di hadapan para anggota DPR pun menangis saat menyampaikan kisahnya.

Apa itu PPPK paruh waktu?

Kebijakan mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu ini tertuang dalam Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025, yang ditandatangani pada 13 Januari 2025.

Mengacu pada KepmenpanRB Nomor 16 Tahun 2025, PPPK Paruh Waktu adalah pegawai ASN (aparatur sipil negara) yang diangkat berdasarkan perpanjangan kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

Pengadaan PPPK paruh waktu 2025 salah satunya dilaksanakan untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer.

"Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024," bunyi KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025.

Lebih lanjut, pengadaan PPPK paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan jabatan berikut:

1. Guru dan Tenaga Kependidikan

2. Tenaga Kesehatan

3. Tenaga Teknis

4. Pengelola Umum Operasional

5. Operator Layanan Operasional

6. Pengelola Layanan Operasional

7. Penata Layanan Operasional

Pengadaan PPPK paruh waktu dilaksanakan bagi tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN, yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 tapi tidak lolos.

Selain itu, berlaku juga bagi tenaga honorer yang sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK 2024 tapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.

Status kepegawaian dan gaji PPPK paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN.

Untuk masa perjanjian kerja PPPK paruh waktu, ditetapkan setiap 1 tahun yang tertuang dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK.

Terkait jangka waktu bekerja dan jam kerja PPPK paruh waktu, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan.

Menurut KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025, gaji PPPK paruh waktu paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai upah minimum yang berlaku di suatu wilayah.

Dalam hal ini, PPPK paruh waktu akan mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlu dicatat, pengangkatan PPPK paruh waktu hanya bisa dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun 2024.

DPR merespons

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Netty Prasetiyani berjanji DPR bakal membahas keluhan dari ribuan pegawai honorer yang mengeluhkan status kepegawaian mereka.

Hal ini disampaikan Netty di atas mobil komando kepada ribuan tenaga honorer yang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR.

Netty lantas meminta ribuan pegawai honorer itu untuk bersabar.

Sebab, DPR perlu waktu untuk membahas tuntutan mereka dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Tentu ibu dan bapak, perjuangan ini memerlukan proses. Setelah kami laporkan ke pimpinan DPR RI, mudah-mudahan segera Komisi yang terkait, khususnya Komisi II, akan mengadakan rapat dengan kementerian dan lembaga yang terkait dengan persoalan yang ibu dan bapak hadapi selama ini,” kata Netty.

Netty pun meminta ribuan pegawai honorer yang melakukan aksi demonstrasi untuk bisa pulang ke rumah.

“Kami ingin ibu dan bapak setelah ini bisa pulang ke rumah masing-masing,” ujarnya.

Namun, pernyataan ini direspons dengan sorakan oleh para demonstran, “Wooo,” kata ribuan pegawai honorer di lokasi.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menjelaskan bahwa keluhan mereka pasti dibahas oleh DPR.

Namun, menurut dia, perlu waktu untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh para pegawai honorer tersebut.

“Karena tentu saja rapat ini akan diagendakan, kita tunggu pimpinan DPR RI meminta Komisi yang terkait, khususnya Komisi II, untuk segera menyelenggarakan rapat dengan kementerian dan lembaga yang terkait,” kata Netty.

“Insya Allah apa yang menjadi suara ibu bapak menjadi suara kami di DPR RI, apa yang menjadi harapan ibu dan bapak juga menjadi harapan bagi kami semua di DPR RI,” ujarnya lagi.

Aspirasi disampaikan ke Prabowo

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Andre Rosiade, berjanji akan menyampaikan aspirasi pegawai honorer yang menolak status paruh waktu kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kepada ribuan peserta aksi, politikus Partai Gerindra itu berjanji akan langsung menemui Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, untuk menyampaikan aspirasi mereka.

“Setelah ini ya, turun panggung saya akan lapor segera kepada pimpinan DPR, Pak Sufmi Dasco, Ketua Harian Partai Gerindra, supaya segera melaporkan hal ini kepada Presiden,” kata Andre.

Andre menyatakan, dirinya akan langsung menyampaikan seluruh aspirasi yang disampaikan para tenaga honorer dalam audiensi di BAM.

Dia meminta para tenaga honorer untuk bersabar.

“Itu yang bisa saya janjikan, tapi yang jelas kita akan perjuangkan aspirasi bapak dan ibu sekalian,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.

“Saya enggak ingin omon-omon, Pak. Saya tidak ingin banyak janji. Yang pasti, saya datang ke sini ingin memperjuangkan aspirasi bapak dan ibu sekalian,” imbuhnya.

Tag:  #terjepit #honorer #menjerit