Nusron: Oknum Pegawai ATR/BPN 'Biang Kerok' Kasus Pagar Laut Bekasi

- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, menyebut oknum pegawai di ATR/BPN adalah biang kerok kasus pagar laut di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

Pagar laut tersebut membentang di pesisir pantai Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya.

"Ini murni ulah oknum ATR/BPN," kata Nusron dalam rapat di Komisi II DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Nusron mengatakan permasalahan ini berawal dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2021 silam.

Kala itu, pemerintah menerbitkan sebanyak 89 sertifikat hak milik (SHM) bagi 67 warga.

Sertifikat tersebut mencakup tanah darat di kawasan perkampungan dengan total luas 11,263 hektar.

Namun, lanjut Nusron, pada Juli 2022 terjadi perubahan data pendaftaran tanah tanpa melalui prosedur resmi.

"Tiba-tiba bulan Juli tahun 2022 terdapat perubahan data pendaftaran tanah yang tidak melalui prosedur kegiatan pendaftaran tanah menjadi penerimanya 11 orang berupa perairan, laut. Luas totalnya 72,571 hektar," jelas Nusron.

Terkait hal tersebut, Inspektorat Jenderal ATR/BPN sedang melakukan investigasi.

Termasuk untuk mengungkap siapa sosok di balik penerbitan sertifikat ini.

"Siapa yang terlibat? Ini sedang diinvestigasi oleh Irjen yang kasus ini. Ini dulunya sertifikat awalnya di darat tiba-tiba berubah, pindah," tegas Nusron.

"Jadi saya katakan saya akui ini ulah oknum internal ATR/BPN setempat. Kami sedang usut," ujar Nusron.

Diketahui, di tengah kasus pagar laut di Tangerang, Banten, penampakan pagar laut juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat.

Saat ini, pemerintah sedang mencari tahu sosok di balik fenomena ini.

Jadi Perhatian DPR RI

Kasus pagar laut Bekasi ini juga menjadi perhatian DPR RI.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka bahkan terjun langsung melakukan tinjauan terkait pagar laut yang berlokasi di Bekasi.

Rieke terjun langsung ke lapangan untuk melihat situasi asli bagaimana pagar laut Bekasi berdampak langsung bagi para nelayan.

Berdasarkan pantauannya, dengan didukung sumber-sumber terkait, Rieke menegaskan bahwa sepanjang pagar laut berdiri itu dulunya merupakan hutan mangrove atau bakau.

"Lihat ini dulunya hutan mangrove, catat ya dulunya hutan mangrove dan ini bukan daratan, (tapi) perairan," tegas Rieke dalam unggahan lainnya, Senin (27/1/2025).

Aktor "Oneng" dalam serial Bajaj Bajuri ini juga memperlihatkan penampakan pagar laut Bekasi.

"Nih yang dibilang jalur air ini, ini dibilang jalur untuk ke pelabuhan."

"Ini canggih banget otaknya, ya canggih banget, pertama mangrove-nya disikat, habis itu pasangin bambunya, ini reklamasi ke mana aja?' ujar Rieke.

Soal klaim lahan yang terkena abrasi, Rieke dengan tegas membantahnya.

"Nggak ada, nggak ada yang namanya di sini awalnya adalah abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan lah."

"Ini negara Besti, anda nggak bisa bikin aturan sendiri," ujar Rieke.

Dalam kesempatan itu, Rieke juga kembali menyentil nama Ridwan Kamil.

Pasalnya, kala itu Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

Pihaknya juga mengingatkan, bukan hanya menteri yang akan mendapatkan masalah, melainkan juga bisa jadi bawahannya.

"Ayo mana Kang Ridwan Kamil, Kok bisa ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan."

"Pemerintahan tuh bukan cuman di pusat tuh, pemerintahan provinsi, pemerintahan tingkat dua, kemana saja, jangan asik-asik dan kalem-kalem ya," kata Rieke.

Pihaknya pun tak lupa memberikan semangat kepada Prabowo dan jajarannya untuk membongkar aktor di balik pemasangan pagar laut Bekasi ini.

"Kalau Presidennya berani kayak begini, lah kita semua juga bisa, kebongkar ini."

" Ayo Pak Prabowo semangat Pak Prabowo. Terima kasih sudah tegas," demikian kata Rieke.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fersianus Waku)

Tag:  #nusron #oknum #pegawai #atrbpn #biang #kerok #kasus #pagar #laut #bekasi