Presiden Donald Trump mengutarakan niatnya untuk keluar dari NATO setelah menganggap negara-negara aliansi Atlantik Utara itu tidak cukup membantu AS dalam perang melawan Iran.(AFP/MANDEL NGAN)

19:06

2 April 2026

Bisakah Trump Keluarkan AS dari NATO?

Ancaman Presiden Donald Trump untuk menarik Amerika Serikat (AS) keluar dari Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) memicu perdebatan.

Pernyataan itu muncul di tengah kritik keras Trump terhadap sekutu-sekutu Eropa yang dinilai tidak cukup membantu AS dalam perang melawan Iran.

Beberapa kali, ia bahkan menyebut dirinya “benar-benar” mempertimbangkan langkah tersebut.

Terbentur aturan hukum di AS

Secara hukum, langkah untuk menarik Amerika Serikat keluar dari NATO tidak semudah keputusan sepihak presiden.

Undang-undang yang disahkan pada 2023 dan ditandatangani Presiden saat itu, Joe Biden, menetapkan bahwa penarikan dari NATO harus mendapat persetujuan dua pertiga anggota Senat atau melalui undang-undang Kongres.

Ketentuan ini ditegaskan oleh sejumlah politisi di Washington. Senator Thom Tillis menyatakan bahwa klaim presiden bisa keluar sendiri tidak tepat.

“Presiden Amerika Serikat tidak bisa menarik diri dari NATO. Namun demikian, presiden bisa merusak hubungan itu. Presiden bisa membuatnya secara fungsional tidak berjalan jika dia mau,” ujar Tillis, dikutip dari CNN, Rabu (1/4/2026).

Senator lain juga menegaskan penolakan terhadap gagasan tersebut. Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan, “Senat tidak akan memilih untuk meninggalkan NATO dan meninggalkan sekutu kita hanya karena Trump marah mereka tidak mengikuti perang yang ia mulai dengan ceroboh.”

Meski demikian, laporan Congressional Research Service menyebut jika presiden tetap mencoba keluar tanpa persetujuan, kasus ini kemungkinan akan berujung di pengadilan.

Di sisi lain, ada argumen dari cabang eksekutif yang menyatakan bahwa presiden memiliki kewenangan luas atas perjanjian internasional, sehingga membuka potensi konflik konstitusional.

Perjanjian NATO dan celah kekuasaan presiden

Wikimedia Commons Bendera NATO.

Dalam hukum internasional, kepala negara umumnya memiliki kewenangan untuk menarik diri dari perjanjian, selama mengikuti prosedur yang ditetapkan.

NATO sendiri, melalui Pasal 13, memungkinkan negara anggota keluar dengan pemberitahuan satu tahun.

Namun dalam praktik di AS, situasinya tidak sepenuhnya jelas. Presiden sebelumnya, termasuk Trump, pernah menarik diri dari perjanjian internasional tanpa persetujuan Kongres, seperti Open Skies Treaty pada 2020.

Seorang pakar hukum dari University of Chicago, Curtis A. Bradley, menjelaskan bahwa praktik semacam itu memang pernah terjadi, tetapi tidak berarti sepenuhnya sah dalam konteks NATO saat ini.

“Jika Trump mencoba menarik diri dari NATO tanpa persetujuan Kongres, dia akan melanggar undang-undang,” ujarnya.

Ia juga menilai argumen bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional sebagai “lemah”, karena Konstitusi sendiri melibatkan Kongres dalam proses pembuatan perjanjian.

Alasan Trump ingin keluar dari NATO

Secara politik, ancaman Trump tidak muncul tanpa alasan. Ia menilai NATO tidak memberikan kontribusi yang cukup dalam perang AS melawan Iran.

Trump juga kesal karena sekutu NATO tidak membantu Amerika Serikat, termasuk dalam upaya mengamankan Selat Hormuz.

Dalam wawancara dengan Reuters, Trump menegaskan, “Saya benar-benar mempertimbangkan untuk keluar dari aliansi.”

Ia bahkan menyebut NATO sebagai “paper tiger” atau macan kertas, dan menganggap aliansi itu tidak melindungi AS seperti sebaliknya.

Namun, kritik ini dinilai tidak sepenuhnya tepat. NATO tidak memiliki kewajiban membantu jika AS memulai perang tanpa konsultasi, karena prinsip utama aliansi—Pasal 5—hanya berlaku jika salah satu anggota diserang.

Risiko besar jika AS keluar

Para analis menilai langkah keluar dari NATO akan membawa dampak besar bagi keamanan global. Aliansi ini selama puluhan tahun menjadi pilar pertahanan Barat sejak Perang Dunia II.

NATO juga pernah mengaktifkan prinsip pertahanan kolektifnya setelah serangan 11 September 2001 untuk membantu Amerika Serikat.

Selain itu, keberadaan NATO dinilai menjadi faktor penting dalam menahan agresi Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut memiliki kepentingan untuk melemahkan atau memecah aliansi tersebut.

Seorang mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS, Max Bergmann, menilai komitmen politik lebih penting daripada aturan hukum semata.

“Jika presiden dan militer tidak berkomitmen pada NATO dan keamanan Eropa, maka saya tidak berpikir Kongres bisa banyak berbuat untuk menahannya,” ujarnya.

Sulit terjadi, tapi bukan mustahil

Meski peluang keluar secara resmi dinilai kecil karena hambatan hukum dan politik, Trump tetap memiliki ruang untuk melemahkan NATO tanpa benar-benar keluar.

Beberapa skenario yang mungkin dilakukan antara lain menarik pasukan AS dari Eropa atau mengurangi keterlibatan dalam struktur komando NATO.

Langkah-langkah semacam itu dinilai cukup untuk membuat aliansi melemah secara fungsional, meski secara formal Amerika Serikat masih menjadi anggota.

Tag: #bisakah #trump #keluarkan #dari #nato