Apakah Taiwan Negara Merdeka? Berikut Penjelasannya...
Ilustrasi Taiwan.(Dok. Pixabay/tingyaoh)
00:00
21 Februari 2025

Apakah Taiwan Negara Merdeka? Berikut Penjelasannya...

- Taiwan, pulau di Asia Timur, secara resmi dikenal sebagai Republik China (ROC). Sebelumnya, Taiwan memiliki nama Formosa dan telah dihuni penduduk asli selama ribuan tahun sebelum dikuasai oleh Belanda dan Spanyol pada abad ke-17.

Pada 1684, Dinasti Qing memasukkan Taiwan sebagai bagian dari Provinsi Fujian sebelum akhirnya menetapkan pulau ini sebagai provinsi terpisah pada 1885.

Namun, setelah kekalahan Qing dalam perang melawan Jepang, Taiwan beralih menjadi koloni Jepang pada 1895. Seiring berakhirnya Perang Dunia II pada 1945, Taiwan kembali berada di bawah kendali Pemerintah Republik China.

Ketika pasukan komunis Mao Zedong berhasil merebut kekuasaan pada 1949, Pemerintah Republik China melarikan diri ke Taiwan dan menjadikan pulau ini sebagai pusat pemerintahan mereka.

Sementara itu, Mao mendirikan Republik Rakyat China (RRC) dan mengklaim bahwa pemerintahannya adalah satu-satunya yang sah atas seluruh wilayah China, termasuk Taiwan.

Status internasional Taiwan

Selama beberapa dekade, Taiwan atau Republik China di Taipei mengeklaim sebagai pemerintahan China yang sah. Namun, pada 1971, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui Beijing sebagai satu-satunya perwakilan China dan mengeluarkan Taiwan dari keanggotaan.

Saat ini, hanya 12 negara yang menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, sebagian besar merupakan negara kecil seperti Belize dan Tuvalu.

Sementara itu, banyak negara Barat dan sekutu Amerika Serikat (AS) tetap mempertahankan hubungan informal dengan Taiwan, termasuk dengan mengakui paspor ROC dan memiliki kantor perwakilan de facto.

Meski AS memutus hubungan resmi dengan Taipei pada 1979, Washington tetap memiliki kewajiban hukum untuk membantu Taiwan mempertahankan diri.

Di sisi lain, kebijakan "Satu China" yang diterapkan AS tidak secara eksplisit mengambil posisi mengenai kedaulatan Taiwan.

Tekanan dari China

Beijing terus menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk menyatukan pulau tersebut.

China juga menawarkan model "satu negara, dua sistem" seperti yang diterapkan di Hong Kong, tetapi mayoritas warga Taiwan menolak konsep tersebut.

Survei menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Taiwan ingin mempertahankan status quo dalam hubungan dengan China.

China juga berpegang pada Resolusi PBB 2758 tahun 1971, yang menyatakan bahwa Republik Rakyat China adalah satu-satunya pemerintahan China yang sah.

Namun, Taipei menilai bahwa resolusi tersebut tidak menyebutkan status Taiwan secara spesifik.

Apakah Taiwan negara merdeka?

Secara de facto, Taiwan memiliki sistem pemerintahan sendiri, pemilihan pemimpin, serta mata uang dan militer independen.

Pemerintah Taiwan menegaskan bahwa ROC adalah negara berdaulat dan bahwa Beijing tidak memiliki hak untuk mengeklaim kedaulatan atas pulau tersebut.

Namun, upaya untuk secara resmi mengganti nama menjadi "Republik Taiwan" akan sangat sulit dilakukan.

Perubahan konstitusi harus mendapat persetujuan 75 persen anggota parlemen serta referendum nasional.

Saat ini, Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa dan oposisi utama Kuomintang (KMT) memiliki jumlah kursi yang seimbang di parlemen.

DPP sendiri belum mengupayakan perubahan konstitusi, sedangkan KMT secara tegas menolak perubahan nama ROC.

Presiden Taiwan saat ini, Lai Ching-te, dikenal sebagai sosok yang mendukung status Taiwan sebagai negara merdeka.

Sebelum terpilih, ia pernah menyebut dirinya sebagai "pekerja praktis untuk kemerdekaan Taiwan".

Setelah menjabat pada 2024, ia menegaskan bahwa Taiwan dan China "tidak tunduk satu sama lain", yang oleh Beijing dianggap sebagai bentuk dorongan untuk kemerdekaan.

Kerangka hukum China

China memiliki Undang-Undang Anti-Pemisahan yang disahkan pada 2005. UU ini memberikan dasar hukum bagi Beijing untuk melakukan tindakan militer jika Taiwan secara resmi menyatakan kemerdekaan atau jika peluang reunifikasi damai dianggap mustahil.

Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan rincian spesifik terkait kondisi yang dapat memicu aksi militer dari China.

Dengan dinamika geopolitik yang terus berkembang, status Taiwan tetap menjadi isu sensitif di kawasan Asia Timur.

Ketegangan antara Taipei dan Beijing kemungkinan besar akan terus berlanjut, sementara komunitas internasional menghadapi dilema dalam menentukan sikap terhadap status Taiwan di tengah tekanan China.

Editor: Albertus Adit

Tag:  #apakah #taiwan #negara #merdeka #berikut #penjelasannya

KOMENTAR