Sepakat dengan Negara-negara Arab, Utusan China Menentang Usulan Pemindahan Paksa Warga Gaza

- Utusan China untuk PBB, Fu Cong, menyebut rencana Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengenai Gaza "tidak dapat dipahami".

Fu Cong lantas menyinggung terkait sejumlah negara arab yang juga menolak usulan Donald Trump.

Kemudian, mengenai sikap China, ia menegaskan pihaknya menentang usulan pemindahan paksa warga Gaza.

"Sejujurnya, hal ini di luar pemahaman," ujarnya kepada Al Jazeera English, Kamis (6/2/2025).

"Saya yakin Anda memperhatikan bahwa negara-negara Arab telah menolak usulan ini."

"Mengenai Tiongkok, kami menentang segala upaya untuk mengubah demografi wilayah pendudukan (Palestina)" tegasnya.

Negara-negara Arab Kecam Usulan Trump

Pada Rabu (5/2/2025), negara-negara Arab mengecam usulan Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dan memukimkan kembali warga Palestina di tempat lain.

Dalam konferensi pers di Washington bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Selasa malam, Trump mengatakan AS "akan mengambil alih" Gaza.

Hal itu dilakukan AS setelah merelokasi lebih dari 2 juta warga Palestina ke tempat lain, berdasarkan rencana pembangunan kembali luar biasa yang ia klaim dapat mengubah daerah kantong itu menjadi "Riviera Timur Tengah".

Trump pertama kali memicu kegaduhan minggu lalu dengan menyarankan agar warga Palestina di Gaza dipindahkan ke Yordania dan Mesir, dengan menyebut daerah kantong itu sebagai "lokasi pembongkaran" setelah perang Israel selama 15 bulan.

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengatakan "kami tidak akan membiarkan hak-hak rakyat kami, yang telah kami perjuangkan selama beberapa dekade, dilanggar."

"Seruan-seruan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, dan perdamaian serta stabilitas di kawasan tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina," jelasnya, dikutip dari Anadolu Agency.

Lalu, Kementerian Luar Negeri Saudi menegaskan kembali "penolakannya yang tegas terhadap segala bentuk pelanggaran hak-hak sah rakyat Palestina, baik melalui kebijakan permukiman Israel, aneksasi tanah, atau upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka."

Pengadilan kerajaan Yordania mengatakan Raja Abdullah memperingatkan tentang upaya berbahaya untuk mengusir warga Palestina, dan menekankan "solusi apa pun tidak akan mengorbankan keamanan dan stabilitas Yordania dan kawasan."

Ia menegaskan kembali "perlunya meningkatkan upaya Arab untuk mendukung keteguhan hati warga Palestina di tanah mereka, mempertahankan gencatan senjata di Gaza, dan meningkatkan respons kemanusiaan di Jalur Gaza."

Kemudian, Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, menyoroti kebutuhan mendesak untuk memajukan proyek pemulihan di Gaza, memastikan pengiriman bantuan dan pembersihan puing-puing tanpa menggusur warga Palestina dari daerah kantong itu.

Kementerian Luar Negeri Oman menegaskan kembali "posisi teguh dan penolakan tegas terhadap segala upaya untuk mengusir penduduk Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki," dengan menekankan perlunya "menghormati hak-hak sah rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka di tanah mereka."

Oman menekankan, rencana apa pun yang bertujuan merelokasi warga Palestina dari tanah air mereka "merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi PBB, serta menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan stabilitas regional."

Kementerian Luar Negeri UEA juga menekankan "penolakan tegas terhadap pelanggaran hak-hak Palestina yang tidak dapat dicabut, dan segala upaya pengusiran," serta menegaskan kembali "pentingnya menghentikan segala aktivitas permukiman yang mengancam stabilitas regional dan merusak peluang bagi perdamaian dan hidup berdampingan."

Pada tingkat organisasi, juru bicara Parlemen Arab, Mohammed Al-Yamahi, menyampaikan penolakan keras dan kecaman parlemen terhadap pernyataan Trump yang menganjurkan kontrol atas Gaza dan pemindahan paksa rakyat Palestina, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan hak-hak sah Palestina.

Parlemen "dengan tegas menolak" segala upaya untuk melenyapkan perjuangan Palestina atau memaksakan solusi yang tidak adil, dan menekankan "setiap upaya untuk memaksakan pemindahan paksa rakyat Palestina merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan."

Senada dengan itu, Sekretariat Jenderal Liga Arab mengatakan, "Pernyataan Presiden Trump mendorong skenario pemindahan penduduk Palestina yang ditolak baik secara regional maupun internasional, dan jelas merupakan pelanggaran hukum internasional."

Ditekankannya, usulan tersebut "akan menyebabkan ketidakstabilan dan tidak berkontribusi pada pencapaian solusi dua negara, yang tetap menjadi satu-satunya jalan yang layak menuju perdamaian dan keamanan antara Palestina dan Israel, serta di kawasan yang lebih luas."

KEADAAN GAZA - Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English yang diambil pada Kamis (6/2/2025) menunjukkan keadaan kota Gaza setelah gencatan senjata diterapkan pada 19 Januari 2025. (Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English)

Perkembangan Terkini Konflik Palestina Vs Israel

Benjamin Netanyahu mengatakan kepada Fox News, rencana "luar biasa" Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengusir warga Palestina dari Gaza "harus benar-benar dikejar, diperiksa, dan dilaksanakan".

Usulan tersebut ditolak secara luas, termasuk oleh warga Palestina di Jalur Gaza, yang mengatakan mereka "tidak akan pernah pergi, apa pun yang terjadi".

Utusan Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan negaranya akan "mendukung" AS dan "tidak berpartisipasi" dalam Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang "bias"  sehari setelah Trump juga keluar dari badan yang berpusat di Jenewa tersebut.

Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, mengatakan militer AS "siap mempertimbangkan semua opsi" di Gaza, sementara Netanyahu melanjutkan lawatannya ke Washington dengan mengunjungi Pentagon.

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan Donald Trump hanya ingin warga Palestina "direlokasi sementara" dan dia "belum" berkomitmen untuk mengirim pasukan AS ke Gaza.

Pernyataan Leavitt muncul saat rencana yang diajukan oleh Trump untuk "mengambil alih" dan "memiliki" Gaza telah menuai kecaman luas, termasuk dari warga Palestina di Gaza dan pejabat PBB.

Anggota Kongres AS, Al Green, mengatakan dia akan mengajukan pasal pemakzulan terhadap Trump terkait komentar presiden soal Gaza, dan mengecam usulan itu sebagai "keji".

Hamas telah setuju untuk menyerahkan jenazah Shiri Bibas dan kedua anaknya, Ariel dan Kfir, setelah permintaan dari Israel melalui mediator, Al Jazeera Arabic melaporkan.

Seorang penembak jitu Israel telah menembak dan membunuh seorang anak Palestina di sekitar Lapangan al-Awda di pusat Rafah, Gaza selatan, seorang koresponden Al Jazeera melaporkan.

Kantor Media Pemerintah Gaza telah memberikan jumlah korban tewas sebanyak 61.709 orang, dengan mengatakan ribuan orang yang hilang kini diduga tewas.

Sebanyak 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023, dan lebih dari 200 orang ditawan.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

Tag:  #sepakat #dengan #negara #negara #arab #utusan #china #menentang #usulan #pemindahan #paksa #warga #gaza