Gaji dan Tunjangan Hakim MK dalam Gugatan Pilpres 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan sidang perselisihan hasil Pemilihan Presiden 2024 pada hari ini Senin (22/04/2024). Gaji dan tunjangan ketua dan Anggota MK yang putuskan hasil sidang pemilu hari ini pun turut menjadi perbincangan. Pasalnya, gaji atau hal – hal lain yang menyangkut finansial dipandang akan mempengaruhi tingkat integritas para hakim. 

Sebelumnya, MK menggabungkan pembacaan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan dua pemohon dalam satu ruang sidang pada Senin (22/4/2024) hari ini. 

Dua pemohon itu adalah pasangan 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. "Digabung di ruang sidang yang sama, dalam satu majelis yang sama," ujar Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK Fajar Laksono di Gedung MK, Jakarta, Jumat (19/4/2024).

Meski digabung di satu ruang sidang yang sama, dia menjelaskan pembacaan putusan akan dilakukan satu per satu, sesuai dengan nomor perkara. Dengan demikian, ia menyebutkan nantinya akan ada dua putusan yang dibacakan.

Gaji dan Tunjangan Ketua dan Anggota MK

Gaji dan tunjangan ketua serta anggota MK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hal Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Ketua MK akan memperoleh gaji pokok Rp5,04 juta setiap bulannya. Tak hanya itu, Ketua MK juga menerima tunjangan sebesar Rp121.609.000 per bulan.

Peserta aksi kawal sidang sengketa Pilpres 2024 MK menggelar salat berjamaah di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024). (Suara.com/Bagaskara)

Gaji pokok Ketua MK ini sama dengan posisi Ketua Mahkamah Agung (MA). Gaji pokok Ketua MA merupakan gaji yang tertinggi di antara seluruh pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara lainnya.

Sementara itu, wakil ketua MK akan memperoleh gaji pokok sebesar Rp4,62 juta per bulan ditambah tunjangan yang nilainya sekitar Rp77.504.000. Terakhir untuk hakim anggota MK akan memperoleh gaji pokok Rp4,2 juta ditambah tunjangan Rp72.854.000.

Berdasarkan PP 55/2014, hak keuangan serta fasilitas bagi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun, dan tunjangan lainnya.

Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni

Tag:  #gaji #tunjangan #hakim #dalam #gugatan #pilpres #2024