Kepala Bappenas Sebut RI Terjebak Middle Income Trap 33 Tahun, Ini Jalan Keluarnya
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy di acara Prasasti Economic Forum, di Jakarta, Kamis (29/1/2026). (DOK. PRASASTI)
18:32
10 Juni 2026

Kepala Bappenas Sebut RI Terjebak Middle Income Trap 33 Tahun, Ini Jalan Keluarnya

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan Indonesia telah terjebak dalam middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah selama sekitar 33 tahun.

Menurut Rachmat, Indonesia memang telah berhasil keluar dari kelompok negara berpendapatan rendah, tetapi hingga kini belum mampu naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.

"Indonesia memang sudah keluar dari kategori low income tetapi belum mampu melompat menjadi negara berpendapatan tinggi," ujar Rachmat dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Baca juga: Purbaya Bertemu Bappenas, Bahas Target Ekonomi 8 Persen

Ia mengatakan pengalaman menghadapi berbagai krisis, mulai dari krisis ekonomi 1998 hingga pandemi Covid-19, menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia masih perlu diperkuat agar lebih tahan terhadap guncangan global.

Karena itu, Ia menilai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi menjadi kebutuhan untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah sekaligus memperbesar kapasitas produksi nasional.

"Pertumbuhan tinggi diperlukan untuk memperbesar kapasitas produksi nasional, meningkatkan income per capita yang makin tinggi, memperluas kesempatan kerja dan memperkuat daya saing industri kita," kata Rachmat.

Baca juga: WFH ASN Diklaim Bisa Hemat Rp 10 T, Bappenas Masih Uji Efektivitas

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menyiapkan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang terdiri dari 60 program dan terbagi dalam delapan klaster utama, yakni pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.

Menurut Rachmat, delapan klaster tersebut dirancang saling terhubung sehingga mampu menciptakan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Intinya delapan klaster ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Pangan terhubung dengan gizi, gizi terhubung dengan pendidikan, pendidikan terhubung dengan produktivitas, produktivitas terhubung dengan industri, industri menciptakan lapangan kerja, dan akhirnya menurunkan jumlah orang miskin," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Perkuat Fundamental Ekonomi Hadapi Gejolak Global, Bappenas: Kita Sudah Punya Ancang-ancang

Ia menjelaskan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 disusun sebagai sebuah ekosistem pembangunan, bukan sekadar kumpulan proyek atau program kementerian.

Sebagai contoh, dalam pengembangan kawasan pangan terintegrasi, pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan adanya standar mutu, pendampingan petani, peningkatan produktivitas kawasan, hingga dukungan infrastruktur yang dikerjakan secara lintas kementerian dan lembaga.

Konsep serupa juga diterapkan pada pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurut Rachmat, koperasi tidak cukup dibentuk secara administratif, tetapi harus menjadi penggerak ekonomi desa dengan dukungan digitalisasi, data yang akurat, akses pembiayaan, rantai nilai, sarana produksi, pelatihan, serta tata kelola yang kuat.

Baca juga: Bappenas Siapkan Rp 56 Triliun untuk Pulihkan Sumatera

"PKPN memastikan program prioritas tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mengunci dalam satu ekosistem pembangunan yang saling memperbaiki untuk tujuan pembangunan yang lebih luas," kata dia.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai bagian dari upaya menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029.

Selain itu, pemerintah menargetkan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita mencapai 5.800 dollar AS hingga 5.840 dollar AS.

Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6 persen hingga 6,5 persen, kemiskinan ekstrem ditekan hingga nol persen, serta tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 4,30 persen hingga 4,87 persen.

Baca juga: Bappenas Siapkan Rp 56 Triliun untuk Pulihkan Sumatera

"Jadi, arah 2027 memastikan pertumbuhan menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan yang lebih merata," ujar Rachmat.

Tag:  #kepala #bappenas #sebut #terjebak #middle #income #trap #tahun #jalan #keluarnya

KOMENTAR