Atasi Kebocoran Data, Mahfud MD Dorong PT DSI Perkuat Tata Kelola Ekspor

Pakar hukum sekaligus mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mendukung langkah pemerintah memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menurut dia, PT DSI dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola ekspor, sekaligus menutup celah kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang telah berlangsung sejak lama.

Dukungan ini didasarkan pada maraknya temuan manipulasi data ekspor yang merugikan keuangan negara dalam jumlah masif.

Baca juga: Bos Danantara Sebut Proyek Sampah Jadi Energi Listrik Diminati Investor Global, China hingga Timur Tengah

SHUTTERSTOCK/APCHANEL Ilustrasi ekspor.

"Artinya sudah lama ini terjadi, tapi kenapa ini sudah begini gerakannya di bawah belum ada yang bertindak, itu perlunya seorang presiden in charge di situ," ujar Mahfud dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (31/5/2026).

Menurut Mahfud, salah satu indikasi kebocoran terlihat dari perbedaan angka yang sangat mencolok antara laporan ekspor di dalam negeri dengan data penerimaan barang di negara tujuan ekspor.

Selisih tersebut menunjukkan adanya praktik pencurian yang selama ini berjalan mulus di wilayah perbatasan, serta melibatkan berbagai oknum di sektor bea cukai, perpajakan, maupun instansi penegak hukum lainnya.

"Selisih data ini menunjukkan ada yang mencuri di proses ekspor. Ini harus dibuka agar jelas berapa yang diekspor dan berapa nilai aslinya," kata Mahfud.

Baca juga: Di Bawah Danantara, BUMN Ekspor PT DSI Tetap Cari Profit

Maka dari itu, dia menilai pengambilalihan pengawasan ekspor terhadap sejumlah komoditas strategis merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan transparansi volume dan nilai ekspor yang sebenarnya.

Pemerintah telah membentuk PT DSI sebagai BUMN khusus ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis dan direncanakan mulai beroperasi pada 1 Juni 2026.

PIXABAY/AWADPALESTINE Ilustrasi ekspor.

Pada tahap awal beroperasi, PT DSI akan mengelola ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), batu bara, dan paduan besi (ferroalloys).

Kebijakan ekspor satu pintu ini disebut untuk menekan berbagai praktik yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara, seperti under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor.

Baca juga: Bos Danantara Sebut PT DSI Bakal Rekrut Tenaga Ahli Asing

Pemerintah memperkirakan kebocoran DHE yang terjadi selama 22 tahun terakhir mencapai 343 miliar dollar AS.

Melalui penguatan pengawasan dan tata kelola ekspor, potensi devisa yang dapat diselamatkan diperkirakan mencapai 150 miliar dollar AS per tahun atau setara Rp 2.653,92 triliun dengan asumsi kurs Rp17.692 per dollar AS.

Mahfud pun menyoroti bahwa permasalahan kebocoran DHE ini terus berulang tanpa adanya penyelesaian yang konkret.

Maka dari itu, dengan adanya PT DSI diharapkan dapat menjadi titik awal perbaikan sistem ekspor nasional, khususnya pada komoditas batu bara, CPO, dan ferroalloys.

Baca juga: Danantara Sumberdaya Indonesia Resmi Berstatus BUMN

Menurut dia, sistem yang lebih transparan akan memungkinkan pemerintah memantau volume ekspor, arus devisa, serta penerimaan negara secara lebih akurat.

"Kehadiran DSI sebagai badan baru pengelolaan aset strategis diharapkan mampu memutus rantai impunitas tersebut melalui sistem pengawasan terintegrasi," kata dia.

Langkah tersebut juga dinilai dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap tata kelola sektor sumber daya alam Indonesia.

Mahfud berharap cakupan pengawasan DSI ke depan dapat diperluas ke komoditas lain seperti nikel, timah, dan kayu untuk memaksimalkan penerimaan negara sekaligus mencegah praktik ekspor ilegal.

Tag:  #atasi #kebocoran #data #mahfud #dorong #perkuat #tata #kelola #ekspor