Rupiah Melemah, Perlukah FOMO Beli Dollar AS?

- Pelemahan nilai tukar rupiah tidak harus disikapi dengan kekhawatiran berlebihan.

Apalagi ketakutan yang diiringi dengan aksi mengkonversi rupiah ke dollar Amerika Serikat (AS) justru semakin memperdalam tekanan mata uang domestik.

Pelemahan nilai tukar rupiah kerap memicu kecenderungan investor atau sebagian orang mengalihkan simpanan ke mata uang asing, terutama dollar AS.

Langkah tersebut umumnya didorong oleh kebutuhan untuk menjaga nilai kekayaan saat risiko depresiasi mata uang domestik.

Dalam kondisi seperti ini, dollar AS dipandang sebagai safe haven karena memiliki stabilitas relatif lebih tinggi.

Untuk diketahui nilai tukar rupiah di pasar spot melemah 16 poin atau 0,09 persen pada penutupan perdagangan Rabu (15/4/2026). Tren ini memperpanjang tekanan mata uang domestik, dengan proyeksi pelemahan lanjutan yang masih terbuka.

Analis Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai konversi rupiah ke dollar AS merupakan respons rasional ketika muncul ekspektasi pelemahan nilai tukar masih akan berlanjut.

Menurut dia, ketika proyeksi bahwa rupiah masih berpotensi melemah, pelaku pasar cenderung mengantisipasi penurunan nilai dengan memindahkan aset ke mata uang yang lebih kuat.

“Kalau masyarakat mengkonversi rupiah ke dollar ya bisa saja karena ada kemungkinan besar rupiah ini menuju ke Rp 17.400 (per dollar AS), kalau Rp 17.400 tembus ya bisa saja di Rp 17.800 akan tercapai, tinggal menunggu saja,” ujar Ibrahim saat dihubungi Kompas.com, Rabu malam ini.

Meski demikian, ketika terjadi lonjakan permintaan terhadap dollar AS justru berpotensi memperburuk tekanan terhadap mata uang Garuda.

Dalam skala luas, perilaku konversi massal dapat mempercepat depresiasi nilai tukar.

“Karena dollar semakin tinggi dan ini akan berdampak negatif juga terhadap mata uang rupiah. Nah, terus kalau kita lihat juga bahwa pelemahan mata uang rupiah ini kemungkinan besar akan terus berlanjut,” sebut dia.

Saran Ekonom

Pengamat Ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai pemerintah perlu segera menetapkan prioritas kebijakan yang jelas di tengah pelemahan nilai tukar rupiah.

Menurutnya, pengendalian inflasi harus menjadi fokus utama, terutama karena tekanan inflasi saat ini bersifat cost push, yakni dipicu oleh kenaikan biaya bahan baku dan energi.

Kondisi tersebut diperparah oleh ancaman El Nino hingga kenaikan harga pupuk.

“Pemerintah harus punya prioritas, pertama pengendalian inflasi karena cost push atau kenaikan biaya bahan baku dan energi. Tantangan super El Nino disertai naiknya pupuk dan melemahnya kurs rupiah menjadi kombinasi berbahaya bagi inflasi pangan,” ucap Bhima kepada Kompas.com.

Dalam situasi tersebut, ia menyoroti perlunya evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bhima menilai program tersebut sebaiknya dimoratorium sementara atau difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi.

Selain membebani fiskal, program itu juga berpotensi meningkatkan tekanan inflasi pangan karena menambah permintaan terhadap bahan baku yang sama dengan kebutuhan masyarakat.

“MBG juga harus di moratorium dulu atau fokus ke daerah 3T dan stunting yang tinggi. MBG selain problematis secara fiskal juga memicu tekanan inflasi pangan karena persaingan bahan baku,” lanjutnya.

Di sisi lain, pemerintah didorong untuk segera mengeluarkan paket kebijakan guna mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu langkah yang diusulkan adalah penurunan tarif PPN menjadi 9 persen serta pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 20 persen dari upah minimum.

Bantuan tersebut diharapkan dapat diberikan selama enam bulan, baik kepada pekerja formal maupun informal, guna menjaga daya beli masyarakat.

Bhima mengingatkan bahwa risiko krisis ekonomi ke depan semakin meningkat.

Sejumlah indikator mulai menunjukkan sinyal peringatan, mulai dari pandangan lembaga pemeringkat hingga perlambatan pertumbuhan kredit UMKM.

“Keluarkan paket kebijakan untuk cegah PHK, misalnya menurunkan tarif PPN jadi 9 persen dan BSU sebesar 20 persen dari upah minimum. BSU bisa berlangsung selama 6 bulan baik ke pekerja formal dan informal,” tukas dia.

“Yang harus diwaspadai kedepan risiko krisis ekonomi meningkat. Peringatan dari lembaga pemeringkat rating, hingga pertumbuhan kredit UMKM yang melambat sudah bisa dianggap sinyal akan terjadi badai sempurna (perfect storm),” katanya.

Tag: #rupiah #melemah #perlukah #fomo #beli #dollar