Backlog Perumahan Tak Terpetakan, BTN Usul Sistem Pendataan Baru

PT Bank Tabungan Negara (BTN) menilai persoalan backlog perumahan belum ditopang data rinci. Kondisi ini membuat upaya pemenuhan kebutuhan rumah sulit dilakukan secara terarah.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyebut angka backlog selama ini masih berupa statistik agregat. Data tersebut belum dilengkapi identitas individu yang membutuhkan rumah.

“Satu, data backlog ini adalah data statistik. Cuma problemnya sampai hari ini sama: enggak ada data siapa sebenarnya yang backlog itu. Terus mereka sekarang ada di mana, itu enggak ada by name, by address-nya,” kata Nixon di Bandung, Kamis (9/4/2026).

Baca juga: Jakarta Pusat Jadi Kota dengan Backlog Perumahan Terbanyak

Ketiadaan data rinci membuat perencanaan kebijakan tidak presisi. Pemerintah dan industri kesulitan menentukan target karena profil dan lokasi kebutuhan tidak terpetakan.

“Itu counting statistik yang sampai hari ini kita pengin menyelesaikannya pun jadi kesulitan,” ujar dia.

BTN membandingkan dengan sistem antrean haji. Sistem tersebut sudah berbasis nama dan alamat sehingga memudahkan penghitungan waktu tunggu.

“Sistem antrean haji, pemerintah langsung bisa mengukur berapa tahun akan selesai. Karena ada by name, by address,” kata Nixon.

Baca juga: Backlog Turun Jadi 9,6 Juta, Program 3 Juta Rumah Berhasil?

BTN mendorong pembangunan basis data perumahan yang lebih detail. Masyarakat didorong mendaftar kebutuhan rumah sejak awal agar terbentuk antrean yang jelas.

“Kita harus bangun ekosistem database di mana masyarakat sebelum beli rumah itu mendaftar,” ujarnya.

Langkah ini diikuti inisiatif internal BTN. Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar menyebut perseroan menyiapkan sistem pendataan mandiri untuk memetakan permintaan.

“BTN membuat Housing Clinic. Bikin masyarakat datang dan mendaftar butuh rumahnya di mana. Sehingga kita tahu seberapa banyak orang yang butuh rumah di tahun 2026, kemudian ada di mana saja,” kata Hirwandi.

BTN akan menggabungkan data permintaan dengan data ketersediaan lahan dan pengembang. Pendekatan ini diarahkan untuk mempertemukan permintaan dan pasokan secara lebih akurat.

“Sehingga ini nanti akan kita combine. Kita pasti tahu di mana kesiapan permintaan dan di mana kesiapan dari sisi supply,” ujarnya.

Data rinci juga dinilai membantu penentuan jenis hunian. Informasi lokasi dan profil masyarakat menjadi dasar memilih rumah tapak atau hunian vertikal.

Pemerintah terus menambah intervensi anggaran untuk menekan backlog. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ditingkatkan hingga lebih dari 450.000 unit. Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) juga dijalankan.

BTN menilai efektivitas program tetap bergantung pada akurasi data. Tanpa basis data yang jelas, ukuran backlog dan target penyelesaiannya sulit dipastikan.

“Apakah angka ini valid apa enggak, nobody knows. Saya enggak bisa bilang salah karena saya juga enggak punya datanya. Tapi saya juga enggak bisa mengatakan ini benar,” kata Nixon.

Tag:  #backlog #perumahan #terpetakan #usul #sistem #pendataan #baru