Dilema Harga BBM dan Konsekuensi Pilihan

SOAL harga BBM belum dinaikkan, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Wisma Danantara, sebagaimana diberitakan Kompas.com Rabu (1/4/2026), mengatakan, “Sementara sepertinya ditanggung Pertamina. Dia mampu karena sekarang pembayaran dari pemerintah lancar, kompensasi kita bayar tiap bulan 70 persen terus-menerus.”

Menjadi pertanyaan publik, apakah Pertamina mampu terus menanggung kerugian tanpa batas?

Meskipun Pertamina memiliki likuiditas, cepat atau lambat, likuiditas pertamina memiliki batas, dan pada akhirnya beban itu akan berpindah, baik ke APBN atau ke harga BBM, yang langsung ditanggung masyarakat. Sehingga Harga BBM cepat atau lambat akan naik.

Penyangga Ada Batasnya

Semua negara menaikkan harga BBM, dan banyak negara yang bahkan kekurangan cadangan BBM domestik.

Kementerian ESDM dan Pertamina mesti mencari sumber BBM lain, tidak hanya mengandalkan negara-negara Teluk. Opsi BBM dari Rusia dan China mesti menjadi opsi utama.

Atau mengakhiri kebuntuan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Iran, dengan mengambil sikap lunak terhadap Iran dan meninggalkan Board Of Peace (BOP).

Dengan demikian, kapal Pertamina diizinkan melintas di Selat Hormuz.

Baca juga: Seberapa Tahan Ekonomi Indonesia dari Guncangan Global?

Pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa di Wisma Danantara pada 1 April tersebut memberi kesan bahwa beban selisih harga BBM masih dapat diserap oleh Pertamina, setidaknya untuk saat ini.

Namun, apakah Pertamina benar-benar mampu menanggung beban tersebut tanpa batas? Dalam logika ekonomi, kemampuan likuiditas tetap memiliki ambang.

Pertamina mungkin masih mampu menjadi “penyangga” sementara, tetapi kekuatan penyangga itu ada batasnya.

Cepat atau lambat, tekanan biaya yang ditahan hari ini akan mengalir kembali, baik ke APBN, atau ke kenaikan harga BBM yang berpengaruh ke daya beli masyarakat.

Dengan kata lain, kenaikan harga BBM adalah soal menunggu bisul pecah atau waktunya tiba.

Di tingkat global, tren menunjukkan bahwa banyak negara telah melakukan penyesuaian harga energi, bahkan di tengah keterbatasan cadangan domestik.

Indonesia tidak terkecuali. Ketergantungan pada impor, terutama dari kawasan Timur Tengah, membuat struktur energi nasional rentan terhadap gejolak geopolitik.

Karena itu, diversifikasi sumber pasokan menjadi mendesak menjadi skenario utama pemerintah.

Pemerintah, melalui Kementerian ESDM dan Pertamina, perlu membuka opsi yang lebih luas, termasuk menjajaki pasokan dari Rusia maupun China sebagai bagian dari strategi ketahanan energi.

Pada saat yang sama, normalisasi hubungan dengan Iran patut dipertimbangkan secara pragmatis, mengingat posisi strategisnya dalam jalur distribusi energi global seperti Selat Hormuz.

Soft Diplomacy

Pendekatan diplomasi yang lebih fleksibel dapat menjadi kunci untuk mengurangi hambatan logistik sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di tengah dinamika energi dunia.

Dalam konteks geopolitik yang semakin cair, Indonesia perlu mempertimbangkan pendekatan diplomasi yang lebih lentur dan berorientasi pada kepentingan energi nasional.

Opsi soft diplomacy dengan Iran menjadi relevan untuk dibuka kembali, terutama dalam kerangka memastikan kelancaran jalur distribusi energi global.

Posisi Iran yang strategis di kawasan Teluk, khususnya dalam kendali atas Selat Hormuz, menjadikannya aktor penting dalam rantai pasok minyak dan gas dunia.

Momentum juga datang dari dinamika politik dan keamanan internasional.

Gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) akibat eskalasi konflik regional menjadi momentum titik balik bahwa keterlibatan Indonesia dalam arsitektur keamanan global sesuai desain Donald Trump harus ditinjau ulang.

Peristiwa ini dapat dibaca sebagai titik refleksi untuk mengevaluasi kembali arah diplomasi luar negeri, termasuk efektivitas forum-forum seperti Board of Peace (BOP) dalam menjamin kepentingan nasional.

Baca juga: Durian Runtuh Amerika

Tanpa harus terjebak dalam dikotomi blok geopolitik, Indonesia dapat menempuh jalur diplomasi yang lebih pragmatis dengan membuka komunikasi konstruktif dengan Iran guna memastikan akses logistik energi tetap aman dan terbuka.

Pada saat yang sama, penguatan kerja sama dengan Rusia dan China juga menjadi bagian dari strategi diversifikasi pasokan energi, sehingga ketergantungan pada satu kawasan dapat dikurangi.

Namun demikian, ketersediaan pasokan tidak serta-merta menghilangkan tekanan harga. Harga minyak dunia tetap ditentukan oleh dinamika pasar global yang berada di luar kendali Indonesia.

Artinya, sekalipun jalur distribusi aman dan sumber pasokan bertambah, biaya bahan baku energi tetap berpotensi tinggi.

Dalam situasi ini, menjaga harga BBM tetap rendah justru akan semakin menekan kondisi keuangan Pertamina, dan pada akhirnya juga APBN.

Di sinilah dilema kebijakan terjadi. Menahan harga berarti memperbesar beban subsidi dan kompensasi, sekaligus menggerus likuiditas korporasi.

Sebaliknya, menaikkan harga berisiko pada inflasi dan tekanan sosial. Pilihan apa pun mengandung konsekuensi. Lantas, sampai kapan pemerintah dan Pertamina mampu bertahan dalam posisi menahan beban ini?

Tag:  #dilema #harga #konsekuensi #pilihan