Stok Batu Bara Menipis, Listrik Nasional Terancam Padam

– Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mengungkapkan sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mengalami kekurangan pasokan batu bara. Kondisi ini dinilai berisiko mengganggu keandalan listrik nasional.

Dewan Pengawas APLSI Joseph Pangalila mengatakan penurunan pasokan sudah terjadi sejak tahun lalu. Sebagian besar PLTU hanya memiliki stok untuk belasan hari operasi. Beberapa bahkan kurang dari 10 hari.

Padahal, standar ideal ketersediaan batu bara untuk menjaga keandalan operasional berada pada level minimal 25 hari operasi.

"Saat ini, sebagian pembangkit memiliki stok kurang dari 10 hari, dan sebagian lainnya hanya belasan hari. Pembangkit yang mencapai 25 hari hanya tinggal beberapa saja," ujar Joseph, Kamis (26/2/2026).

Baca juga: Revisi Kuota Produksi Batu Bara Hantui Industri, BUMA (DOID) Pastikan Belum Terdampak

Ia menjelaskan produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP) berkontribusi hampir 50 persen terhadap pasokan listrik nasional. Gangguan pasokan batu bara ke PLTU swasta dinilai berdampak langsung pada sistem kelistrikan.

Menurut Joseph, pasokan batu bara ke sektor kelistrikan kerap menjadi prioritas terakhir bagi pemasok. Penyebabnya adalah harga domestic market obligation (DMO) yang lebih rendah dibanding sektor lain.

Harga DMO untuk kelistrikan ditetapkan 70 dollar AS per ton untuk kalori 6.322 kcal per kilogram gross as received (GAR). Harga itu setara sekitar Rp 1,17 juta per ton dengan asumsi kurs Rp 16.759 per dollar AS. Sementara DMO industri semen dipatok 90 dollar AS per ton atau sekitar Rp 1,50 juta per ton. Industri smelter mengikuti harga pasar.

"Harga DMO listrik ini juga sudah lama, sejak 2018, padahal biaya produksi batu bara terus meningkat hingga sekarang. Jadi wajar saja kalau minat suplai mereka ke kita rendah. Ada yang malah rugi karena jual ke listrik," jelasnya.

Baca juga: Kesepakatan Tarif RI-AS: Indonesia Diwajibkan Tingkatkan Impor Batu Bara Metalurgi dari Amerika

Ia menambahkan kondisi bisa memburuk jika persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) terbaru terlambat terbit. Sejumlah pemasok masih mengacu pada RKAB tahun lalu.

Pemerintah juga berencana memangkas produksi batu bara nasional menjadi 600 juta ton pada 2026. Angka itu turun dibanding realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton.

"Jadi kalau stok pembangkit berkurang, yah bisa menyebabkan keandalan suplai listrik rendah dan menjadi rentan sekali. Kalau ada pembangkit yang mendadak rusak atau cuaca buruk beberapa hari sehingga pasokan batu bara terhambat, bisa saja terjadi kekurangan suplai listrik," paparnya.

APLSI meminta pemerintah memprioritaskan pasokan batu bara untuk sektor kelistrikan agar standar minimal 25 hari operasi terpenuhi.

"Harapan kami pemerintah prioritas suplai ke IPP, kalau perlu dengan menyesuaikan harga DMO sehingga pemasok berminat untuk menyuplai ke kami," pungkas Joseph.

Tag:  #stok #batu #bara #menipis #listrik #nasional #terancam #padam