Prabowo Pastikan Tindak Tegas Setiap Pelanggaran di Pasar Modal

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan titah Presiden Prabowo Subianto terkait arah pembenahan pasar modal Indonesia usai bergejolak.

Presiden Prabowo kata Airlangga, menegaskan bahwa setiap pelanggaran di pasar modal harus ditindak secara tegas, baik yang dilakukan oleh emiten, pelaku pasar, maupun investor yang terbukti melanggar ketentuan bursa, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga undang-undang yang berlaku.

"Bapak Presiden menegaskan, apabila ada pelanggaran oleh emiten atau investor yang melanggar aturan bursa, aturan OJK, maupun undang-undang, maka itu perlu ditindak tegas. Ini penting agar integritas pasar modal tetap terjaga," jelas Airlangga dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2026, Kamis (5/2/2026).

Baca juga: Prabowo Larang Bisnis MLM Main di Marketplace

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Menko Airlangga mengatakan jika pasar modal adalah jendela perekonomian Indonesia yang dilihat langsung oleh investor global.

Sehingga, kredibilitas, transparansi, dan penegakan aturan menjadi faktor krusial dalam menjaga kepercayaan investor.

Menurut dia, perlu upaya yang keras untuk Pemerintah dan regulator untuk memperkuat tata kelola, transparansi, serta penegakan hukum di pasar modal.

Hal ini dinilai penting agar pasar saham Indonesia tidak hanya tumbuh dari sisi ukuran, tetapi juga berkualitas dan berintegritas, sehingga mampu menarik aliran investasi jangka panjang.

Menurutnya, dengan penegakan aturan yang konsisten, pemerintah berharap pasar modal Indonesia dapat menjadi cerminan kekuatan fundamental ekonomi nasional sekaligus penopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Baca juga: Rosan Ungkap Arahan Prabowo soal BEI, Harus Penuhi Standar Internasional Tertinggi

Airlangga mengatakan untuk mendorong reformasi pasar modal ada agenda demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Demutualisasi bursa ini ada dua tahap yang pertama melalui private placement dan yang kedua bisa dengan initial public offering (IPO).

Pemerintah tengah menyiapkan payung hukum melalui aturan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah akan meningkatkan batas minimal free float yang dinaikkan menjadi 15 persen dari sebelumnya diangka 7,5 persen.

Serta pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO), serta perluasan pengungkapan tipe investor dan kepemilikan saham dari sebelumnya 5 persen menjadi di atas 1 persen.

Namun ia memastikan proses implementasi ini akan berjalan secara bertahap.

Baca juga: Bos Danantara Sebut Prabowo Sudah Tahu Rencana Demutualisasi BEI

Tag:  #prabowo #pastikan #tindak #tegas #setiap #pelanggaran #pasar #modal