RI Butuh Perubahan Struktural untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

— Ambisi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi, termasuk target 8 persen, dinilai sulit tercapai tanpa perubahan struktural yang mendasar.

Bonus demografi, stabilitas politik, dan kondisi makroekonomi yang selama ini relatif terjaga memang menjadi fondasi penting, namun belum cukup untuk mendorong akselerasi pertumbuhan secara berkelanjutan.

Pandangan tersebut disampaikan Burhanuddin Abdullah, Board of Advisors Prasasti, dalam pidato pembukaan Prasasti Economic Forum 2026 bertema Navigating Indonesia’s Next Chapter di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Baca juga: Bank Indonesia Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,5 Persen pada 2027

DOK. PRASASTI CENTER Burhanuddin Abdullah, Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies, menyoroti bahwa tantangan utama ekonomi Indonesia bukan semata menjaga pertumbuhan, melainkan kemampuan untuk keluar dari pola lama dan memanfaatkan momentum secara lebih strategis. Hal ini disampaikannya dalam pidato pembukaan Prasasti Economic Forum 2026 di Jakarta (29/1/2026).

Burhanuddin menjelaskan, selama lebih dari satu dekade Indonesia relatif konsisten mencatatkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen.

Capaian tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi nasional, namun sekaligus mengindikasikan adanya batas struktural yang belum berhasil ditembus.

“Pertanyaannya sederhana: mengapa ekonomi kita seolah tertahan di titik itu? Mengapa tidak bisa keluar dari level itu? Mengapa ketika pemerintah mencanangkan pertumbuhan 8 persen, banyak pihak yang skeptis dan meragukan?” ujar Burhanuddin.

Ia menjelaskan, ekonomi Indonesia menunjukkan gejala inersia, yakni kecenderungan untuk bertahan dalam kondisi yang sama.

Baca juga: Standard Chartered Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI 5,2 Persen pada 2026

Keberhasilan menjaga stabilitas makro dan politik, menurut dia, justru menempatkan perekonomian pada posisi seimbang, tetapi dengan tingkat akselerasi dan keberanian mengambil risiko yang rendah.

“Perekonomian kita mencapai keseimbangan, tetapi dengan akselerasi dan keberanian mengambil risiko yang rendah. Kita menjadi sangat pandai bertahan, tetapi kurang terlatih untuk melakukan lompatan,” kata Burhanuddin.

PEXELS/TOM FISK Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026.

Ia menekankan, ketidakberanian mengambil risiko, di berbagai level jabatan dan institusi, dapat menghambat kreativitas dan inovasi yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Menurut Burhanuddin, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh akumulasi faktor produksi, seperti penambahan tenaga kerja dan modal, bukan oleh peningkatan produktivitas.

Baca juga: IBC: Kapasitas SDM Kunci Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Pola tersebut dinilai mampu menjaga stabilitas, namun tidak cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Selain itu, fragmentasi kelembagaan dan tingginya biaya koordinasi antarinstansi turut memperlambat transmisi kebijakan.

Implementasi yang tidak merata serta mahalnya biaya kepatuhan membuat dunia usaha cenderung memilih kesinambungan dibandingkan transformasi, terutama di tengah ketidakpastian global.

“Fragmentasi kelembagaan dan tingginya biaya koordinasi menyebabkan transmisi kebijakan berjalan lambat, implementasi tidak merata, dan biaya kepatuhan bagi dunia usaha menjadi tinggi,” ujar Burhanuddin.

Baca juga: IBC Sebut Pertumbuhan Ekonomi Tidak Cukup Bertumpu pada Investasi Saja

Untuk keluar dari kondisi tersebut, Burhanuddin menegaskan perlunya dorongan kuat berupa reformasi struktural.

Ia menekankan pentingnya penegakan hukum sebagai fondasi efisiensi ekonomi, termasuk pemberantasan korupsi dan penindakan terhadap penyalahgunaan izin serta sumber daya.

“Perekonomian kita membutuhkan sebuah ‘gaya luar’ yang cukup kuat agar kita bisa keluar dari pola lama yang menghambat kemampuan ekonomi kita untuk tumbuh lebih cepat,” tegasnya.

Selain penegakan hukum, penguatan institusi pasar dan reorientasi kebijakan ke arah peningkatan produktivitas dinilai menjadi kunci. Upaya tersebut mencakup pendalaman keterampilan tenaga kerja, difusi teknologi, serta peningkatan kapasitas manajerial.

Baca juga: Indonesia Economic Summit 2026 Dibidik Jadi Ruang Temu Reformasi Ekonomi RI Bakal Bahas Pemikiran Global untuk Katalis Pertumbuhan Ekonomi

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah saat ditemui di Markas TKN Fanta, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).

Burhanuddin juga menyoroti pentingnya peningkatan kredibilitas kelembagaan sebagai modal utama pertumbuhan ekonomi.

“Kepercayaan terhadap institusi adalah modal utama untuk mendorong investasi, inovasi, dan keberanian mengambil risiko produktif,” katanya.

Ia menambahkan, berbagai agenda reformasi tersebut sejatinya telah tertuang dalam kerangka kebijakan pemerintah saat ini.

Tantangan ke depan adalah memastikan konsistensi, fokus, serta implementasi yang kredibel agar stabilitas ekonomi yang telah dicapai dapat menjadi landasan bagi pertumbuhan yang lebih tinggi, bukan justru menjadi batasnya.

Tag:  #butuh #perubahan #struktural #untuk #capai #pertumbuhan #ekonomi #persen