Percepatan Reformasi Perizinan Energi Jadi Kunci Ketahanan Energi Indonesia

-Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Yuliot Tanjung menyebut sektor hulu minyak dan gas bumi sebagai penopang utama ketahanan energi Indonesia. Hal ini masih menjadi fondasi penting di tengah percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih.

Karena itu, pemerintah menekankan perlunya percepatan reformasi perizinan, optimalisasi lapangan eksisting, pembukaan wilayah kerja baru, hingga reaktivasi sumur tua yang masih bernilai ekonomis.

Yuliot menyoroti produksi migas nasional yang terus merosot dalam satu dekade terakhir. Sementara itu, kebutuhan dalam negeri mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sehingga impor masih tinggi.

“Ini tantangan bagi ketahanan energi dan pertumbuhan industri. Selain memperkuat suplai migas, pemerintah juga mempercepat pemanfaatan energi alternatif,” ujar Yuliot Tanjung dalam pembukaan Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025, Rabu (3/12).

Sejalan dengan itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan bahwa percepatan perizinan serta penguatan rantai suplai menjadi fokus utama Rakor Dukbis tahun ini. Forum yang berlangsung 3–5 Desember tersebut melibatkan kementerian teknis, KKKS, dan pemangku kepentingan industri hulu migas.

SKK Migas bersama KKKS kini tengah menyusun Grand Design Dukungan Bisnis 2026. Itu mencakup agenda peningkatan produksi, efisiensi biaya, perbaikan tata kelola rantai suplai, pengembangan masyarakat, hingga keberlanjutan operasi.

Djoko menegaskan bahwa birokrasi perizinan masih menjadi kendala terbesar.

“Mulai dari izin lingkungan, pertanahan, kawasan hutan, hingga kepabeanan, semua masih memanjang dan lintas sektor. Keterlambatan administrasi bisa menggeser jadwal pengeboran dan waktu onstream proyek strategis,” ungkap Djoko.

Untuk menjawab tantangan pengadaan, SKK Migas mengoptimalkan sistem Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) yang memusatkan data kualifikasi penyedia barang dan jasa di seluruh KKKS.

Melalui platform ini, proses pengadaan menjadi lebih efisien dan transparan. Sekaligus membuka ruang lebih besar bagi perusahaan nasional dan UMKM untuk masuk ke rantai pasok industri hulu migas sesuai target peningkatan kapasitas nasional.

Djoko juga menyebut SKK Migas bersama kementerian teknis terus mencari terobosan menghadapi hambatan utama seperti tumpang tindih regulasi, lambannya persetujuan lingkungan, persoalan pertanahan, dan ketidakpastian pengelolaan kawasan. Rakor ini diharapkan melahirkan langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian berbagai isu tersebut.

Adapun Rakor Dukbis 2025 memuat empat agenda utama yang dibahas melalui empat panel diskusi.

1. Harmonisasi Kebijakan Perizinan

Panel pertama mengulas implementasi regulasi baru seperti PP 28/2025, Permen ATR/BPN No. 1/2024, dan Kepmen LH 1637/2025. Tumpang tindih aturan, lambannya persetujuan lingkungan, serta ketidakpastian kawasan hutan dinilai masih menghambat proyek strategis seperti Geng North–ENI, Tangkulo–Mubadala, dan Abadi LNG–INPEX.

2. Tantangan Rantai Suplai

Panel kedua membahas kendala pengadaan yang kerap menghambat realisasi WP&B, mulai dari keterlambatan material hingga ketergantungan barang impor.

“Efisiensi supply chain mencakup pengelolaan material transparan, pengadaan bersama, hingga kemungkinan sharing rig,” ujar Sekretaris SKK Migas Luky A. Yusgiantoro.

Digitalisasi dan integrasi data antar lembaga dinilai mutlak untuk mempercepat penyediaan barang kritis.

3. Implementasi Regulasi TKDN dan BMP

Panel ketiga mengulas penerapan Permenperin No. 35/2025 yang mengubah mekanisme sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP). Integrasi data TKDN dengan Masterlist dianggap penting untuk mempercepat proses persetujuan impor bagi komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

4. Integrasi Program

Pengembangan Masyarakat dan Keamanan Operasi Panel keempat menyoroti pentingnya integrasi PPM, keamanan operasi, dan TKDN untuk memperkuat social license to operate.

Pendekatan keamanan yang lebih kolaboratif dengan melibatkan masyarakat, membuka peluang kerja, dan memperkuat UMKM melalui dukungan perbankan Himbara, diharapkan menciptakan multiplier effect bagi daerah operasi sekaligus menjaga stabilitas sosial untuk kelancaran kegiatan hulu migas.

Dengan rangkaian pembahasan tersebut, Rakor Dukbis 2025 diharapkan menjadi momentum mempercepat langkah strategis menuju penguatan ketahanan energi nasional melalui sektor hulu migas.

Tag:  #percepatan #reformasi #perizinan #energi #jadi #kunci #ketahanan #energi #indonesia