Prabowo: RI dan Malaysia Sama-sama Bisa Mengeksploitasi Laut Ambalat

- Presiden Prabowo Subianto menjelaskan makna kerja sama ekonomi joint development antara Indonesia dan Malaysia di kawasan atau blok Ambalat.

Menurut Prabowo, dengan kesepakatan untuk memulai joint development, Indonesia dan Malaysia sama-sama bisa melakukan eksploitasi di kawasan yang kaya cadangan minyak dan gas itu.

"Apapun yang kita ketemu di laut itu, kita akan bersama-sama mengeksploitasi-nya. Jadi kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing," ujar Prabowo saat memberikan keterangan pers bersama usai bertemu Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta, yang disiarkan secara daring, Jumat (26/6/2025).

Dalam keterangannya, Presiden menyebut kesepakatan kerja sama ekonomi dilakukan sejalan dengan upaya hukum yang dilakukan Indonesia dan Malaysia untuk penyelesaian sengketa Ambalat.

Untuk diketahui, sengketa kedua negara atas kawasan di perairan Sulawesi ini sudah terjadi sejak dekade 1960-an.

Kerja sama ekonomi menurut Prabowo juga ditempuh dengan tujuan menguntungkan kedua pihak.

"Kita sepakat hal-hal yang masalah perbatasan yang mungkin memerlukan waktu lagi untuk menyelesaikan secara teknis, tapi prinsipnya kita sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak," jelas Prabowo.

"Contoh masalah Ambalat, kita sepakat bahwa sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerjasama ekonomi yang kita sebut joint development," lanjutnya.

Senada, PM.Malaysia Anwar Ibrahim mendukung adanya kerja sama ekonomi joint development di kawasan Ambalat.

Menurut Anwar, jika perundingan dari sisi hukum untuk kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia itu menemui kebuntuan tidak ada salahnya untuk mencoba kerja sama ekonomi.

Ia menilai, jika menunggu hasil perundingan hukum selesai bisa memakan waktu puluhan tahun lagi.

"Kalau nampaknya masih buntu sedikit perundingan dari segi hukum dan peraturan dan undang-undang, maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerjasama ekonomi, termasuk yang disinggung tadi joint development authority, kalaupun di kawasan Ambalat," ujar PM Anwar dalam keterangannya setelah pemaparan dari Presiden Prabowo.

"Karena kalau kita tunggu (perundingan) selesai, kadang mungkin mengambil masa dua dekade lagi. Jadi kita manfaatkan waktu ini untuk mendapat hasil, supaya memberikan untungan kepada kedua-dua negara dan membela nasib rakyat kita di kawasan yang agak jauh di perbatasan," paparnya.

Cadangan migas di Ambalat

Untuk diketahui, blok Ambalat terletak di laut Sulawesi atau Selat Makasar.

Wilayah ini diperkirakan mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan.

Ambalat telah lama menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia.

Sengketa ini terjadi karena klaim tumpang tindih atas penguasaan wilayah di antara dua negara.

Saling klaim ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan dan belum selesainya masalah batas-batas wilayah kelautan kedua negara.

Sengketa Indonesia-Malaysia atas Ambalat dimulai ketika kedua negara masing-masing melakukan penelitian di dasar laut untuk mengetahui landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif pada tahun 1969.

Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia.

Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian ini dengan memasukkan blok maritim Ambalat ke dalam peta wilayahnya.

Hal ini menyebabkan pemerintahan Indonesia menolak peta baru Malaysia tersebut.

Tak hanya Indonesia, peta tersebut juga diprotes oleh Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, Vietnam, karena dianggap sebagai upaya atas perebutan wilayah negara lain.

Aksi sepihak Malaysia ini diikuti dengan penangkapan nelayan Indonesia pada wilayah-wilayah yang diklaim.

Berdasarkan klaim batas wilayah yang tercantum dalam peta tahun 1979 tersebut, Malaysia membagi dua blok konsesi minyak, yakni Blok Y (ND6) dan Blok Z (ND7).

Adapun Blok Y merupakan blok yang tumpang tindih dengan wilayah konsesi minyak yang diklaim Indonesia. Sementara Blok Z adalah blok yang tumpang tindih dengan wilayah yang diklaim Filipina.

Pada 16 Februari 2005, Malaysia memberikan konsesi minyak di kedua blok tersebut kepada perusahaan minyak milik Inggris dan Belanda, Shell.

Kapal-kapal patroli Malaysia pun diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia.

Klaim sepihak dan beragam tindakan provokasi ini berdampak pada peningkatan eskalasi hubungan kedua negara.

Akhirnya, pada tahun 2009, pemimpin kedua negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi mengambil langkah politik untuk meredakan ketegangan akibat Ambalat.

Tag:  #prabowo #malaysia #sama #sama #bisa #mengeksploitasi #laut #ambalat