Program Renovasi 2 Juta Rumah Bakal Libatkan TNI-Polri

- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, program renovasi 2 juta rumah nantinya akan menggandeng TNI dan Polri.

Selain itu, Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) serta sejumlah kementerian lain juga dilibatkan.

"Kami lagi bicara sama Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang teknis, termasuk yang sering melakukan renovasi juga seperti Bappenas, Kementerian Sosial, dan beberapa kementerian lain," ujar Fahri pada acara Economic Prospects di Jakarta, yang disiarkan secara daring, Senin (23/6/2025).

"Termasuk di sini nanti kemungkinan ya kita akan bekerja sama dengan katakanlah TNI, Polri, dan sebagainya," lanjutnya.

Fahri bilang, keterlibatan kementerian dan lembaga terkait diperlukan karena semula renovasi rumah ditarget sebesar 140-150 ribu rumah setiap tahunnya.

Namun, Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar renovasi rumah ditambah menjadi 2 juta unit pada 2025 ini. Sehingga diperlukan dukungan banyak pihak untuk merealisasikannya.

"Itu butuh effort yang sangat besar sekali. Itu juga (perlu) metode perencanaan dan pertanggungjawaban yang sangat serius," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan merenovasi sebanyak 2 juta rumah pada 2025 ini.

Menurut Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, program renovasi 2 juta unit rumah itu bakal menelan biaya Rp 43,6 triliun.

Fahri menyatakan, Kementerian PKP sudah menerima informasi dari Kemenkeu soal anggaran dan realisasi dari program renovasi 2 juta rumah itu.

"Kami sudah menerima informasi dari Kementerian Keuangan, kemungkinan minggu ini akan diumumkan bahwa Presiden memerintahkan pembangunan atau renovasi 2 juta rumah," ujar Fahri pada Senin.

Menurut Fahri, sebelumnya, kapasitas kebijakan renovasi rumah itu hanya bisa menyasar sekitar 150 ribu rumah per tahun.

"Namun kini, meskipun masa efektif pemerintahan baru hanya tinggal sekitar enam bulan sampai Desember, Presiden tetap menegaskan bahwa harus merenovasi 2 juta rumah," tegasnya.

"Ini akan menyedot dana sekitar Rp 43,6 triliun dari APBN kita, yang berarti setiap rumah akan mendapatkan anggaran (renovasi) sekitar Rp 21,8 juta," ungkapnya.

Rinciannya yakni anggaran sebanyak Rp 1,8 juta akan dialokasikan ke kementerian untuk pelatihan dan kebutuhan administrasi kebijakan.

Lalu Rp 2,5 juta langsung diberikan ke pemilik rumah sebagai penerima manfaat. Selanjutnya, sebanyak Rp 17,5 juta untuk pembelian material bangunan.

Untuk mendukung program itu, Kementerian PKP akan bekerja sama dengan kementerian lain, salah satunya Kementerian Koperasi atau Kemenkop.

"Karena kami ingin mengaktifkan koperasi Mitra Rakyat Utama (Merakuti) untuk ikut menyediakan material bangunan dalam renovasi rumah," tutur Fahri.

Fahri juga mengungkapkan, Presiden Prabowo sebelumnya sudah mengumumkan bahwa Indonesia akan mencontoh kebijakan perumahan di Singapura, utamanya untuk pembangunan rumah vertikal.

"Presiden Prabowo menyatakan keinginannya untuk membangun 1 juta unit rumah vertikal (apartemen rakyat) di Indonesia," ungkap Fahri.

Ia menjelaskan, 1 juta unit vertikal ini tidak hanya untuk menyerap backlog perumahan sebanyak 10 juta rumah, tetapi juga untuk menata ulang kota-kota besar.

Untuk daerah kumuh dan kawasan yang tercemar di sepanjang pantai dan sungai akan digantikan dengan rumah vertikal bertingkat 3 hingga 30 lantai di berbagai kota di Indonesia.

"Presiden telah berjanji (realisasi program perumahan) 3 juta unit per tahun, dengan rincian 2 juta renovasi dan 1 juta pembangunan rumah vertikal setiap tahunnya," kata Fahri.

"Tambahan lainnya akan berasal dari renovasi kawasan pesisir. Jadi, secara politik maupun secara bisnis, kita sudah menyiapkan semuanya lewat kebijakan ini," tambah Ketua Umum Partai Gelora itu.

Tag:  #program #renovasi #juta #rumah #bakal #libatkan #polri