



Sri Mulyani Minta Polri Bantu Jaga Kesehatan APBN
– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ikut menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kepolisian juga punya tanggung jawab ikut menjaga kesehatan APBN,” ujar Sri Mulyani saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2025, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (21/6/2025), dilansir Antara.
Menurut Sri Mulyani, APBN terus diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional. Beberapa di antaranya ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat masuk dalam daftar prioritas.
Ia menekankan peran Polri dalam menjaga pelaksanaan program-program tersebut. Termasuk dalam menciptakan kepercayaan publik dan kepastian hukum yang mendukung iklim investasi.
“Kami berharap Kepolisian untuk menjaga kepastian hukum, keamanan, ketenangan masyarakat, sehingga kita bisa menjaga ekonomi bergerak secara baik,” kata Sri Mulyani.
Kerja sama Polri dan Kementerian Keuangan juga menjadi sorotan. Salah satunya dalam penindakan penyelundupan narkotika bersama Bea Cukai. Selain itu, Polri ikut mendukung penegakan kepatuhan pajak.
Sri Mulyani turut menyinggung situasi global yang semakin rumit. Ia menyebut ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa hingga memudarnya sistem multilateralisme sebagai tantangan baru.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut Indonesia memperkuat ketahanan nasional. Termasuk di sektor ekonomi, pertahanan, dan keamanan.
“Sebagai bangsa besar, geografinya besar, populasinya besar, ekonominya besar, kita perlu untuk terus meneliti dan melakukan evaluasi terhadap cara kita mengelola negara. Agar amanat Undang-Undang Dasar yang disebut ‘melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia’ itu bisa betul-betul kita yakini terjaga,” tuturnya.
Sri Mulyani berharap kerja sama antara Kemenkeu dan Polri terus terjaga. Terutama dalam menjaga stabilitas negara dan melindungi masyarakat.