Danantara Pegang Kendali Suntikan Modal ke BUMN, Klaim Transparan

Chief Operation Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa perusahaan negara alias BUMN tidak akan lagi menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN.

Hal ini berlaku karena seluruh aset dan dividen BUMN dikelola di bawah Danantara. Dulu, sebelum ada Danantara, BUMN adalah milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sementara Kementerian BUMN hanya sebagai pengelola.

Dalam regulasi lama, seluruh dividen disetor ke kas negara, dan jika membutuhkan modal tambahan atau saat BUMN terus merugi, maka perlu mengajukan PMN untuk dibahas serta disetujui di DPR. Kini, alur tersebut tak lagi berlaku pasca-terbentuknya Danantara.

"Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang butuh tambahan modal, ya dari Danantara, bukan dari negara lagi," beber Dony saat diskusi bersama Ikatan Alumni Fikom Unpad di Jakarta, dikutip pada Kamis (19/6/2025).

Begitupun bila BUMN mencetak untung, maka dividen tidak akan disetorkan ke kas negara sebagai PNBP, melainkan masuk ke kantong Danantara untuk kemudian dikelola sebagai sovereign wealth fund.

Pengelolaan dana dari keuntungan dan perputaran bisnis aset BUMN ini berada di bawah Danantara Asset Management.

Menurut klaim Dony, yang merangkap jabatan sebagai Wakil Menteri BUMN, bahwa pengelolaan aset ribuan triliun milik BUMN yang diambil alih Danantara Asset Management akan dilakukan secara profesional dan sangat transparan.

Dengan pengawasan yang ketat, maka proses penambahan modal ke perusahaan-perusahaan BUMN oleh Danantara diklaim jauh dari kongkalikong atau praktik lain yang mengarah ke KKN.

"Saya rasa enggak ya, karena kan kita lihat semuanya profesional, prosesnya juga sangat jelas," terang Dony.

Terlebih, sambung Dony, pengelolaan dana milik Danantara maupun perusahaan-perusahaan di bawah kendalinya dilakukan oleh para profesional di bidangnya untuk melakukan
due diligence.

"Tahapan-tahapannya sampai dengan kemudian penambahan equity, kemudian juga didampingi oleh profesional-profesional. Jadi saya rasa sangat clear, dan Danantara sangat transparan," beber eks petinggi CT Corp ini.

Hapus budaya negatif direksi BUMN

Sementara itu, mengutip KONTAN, Dony mengungkapkan bahwa pihaknya juga bakal terus melakukan reformasi di tubuh perusahaan-perusahaan BUMN yang kini berada di bawah pengelolaannya.

Kata Dony, salah satu hal yang jadi fokusnya adalah reformasi budaya kerja yang dinilainya kurang positif di kalangan para direksi BUMN, salah satunya kasus istri direksi yang diduga acapkali ikut mengatur urusan perusahaan.

"Saya tidak ingin istri direksi terlibat dalam urusan kantor, seperti menentukan dekorasi atau acara, karena kantor bukan warisan keluarga,” beber Dony.

Budaya kerja lainnya yang jadi sorotannya adalah kebiasaan para petinggi BUMN yang kerap bermain golf di waktu yang kurang tepat.

Ia memperingatkan agar para direktur perusahaan pelat merah tidak menyalurkan hobinya itu di hari kerja.

"Saya tidak suka direksi yang menghabiskan waktu bermain golf di hari kerja, karena itu memberikan persepsi buruk kepada masyarakat," kata Dony.

Ketiga, mantan Dirut InJourney itu juga meminta para direksi perusahaan pelat merah agar tidak menggunakan protokol seperti ajudan yang dinilai terlalu berlebihan.

(Penulis: Arif Ferdianto, Yohana Artha Uly | Editor: Tri Sulistiowati, Erlangga Djumena)

Artikel ini bersumber dari pemberitaan di KONTAN dan KOMPAS.com berjudul: